Biaya kuliah melambung tinggi. UKT dan IPI sangat mahal bagai terbang ke awang-awang. Dunia pendidikan Indonesia menghadapi problem besar; kita semua menghadapi problem besar. Tetapi presiden Jokowi bisa menyelesaikan UKT tinggi ini dengan solusi yang baik. Bila berhasil, solusi baik berupa kuliah gratis bagi seluruh warga, akan menjadi kado indah di masa akhir jabatan presiden Jokowi.
Bagi presiden terpilih Prabowo, solusi kuliah gratis menjadi tantangan yang manis. Di media, Prabowo sudah menyatakan siap untuk mendukung pendidikan gratis bagi seluruh warga Indonesia. Bagaimana caranya?
1. Kementerian
2. Perpu Jokowi
3. UU Prabowo
Berikut rekomendasi solusi dari saya.
(a) Menteri bersama presiden dan DPR menetapkan bahwa pendidikan gratis, beasiswa penuh, bagi seluruh warga Indonesia dari TK, SD, SMP, SMA, dan diploma/sarjana dicapai 100% pada tahun 2035.
(b) Ditetapkan pendidikan gratis dicapai 50% atau lebih banyak pada tahun 2030.
(c) Ditetapkan, mulai saat ini yaitu tahun 2024, pendidikan gratis minimal 30% mahasiswa baru; ditingkatkan beasiswa untuk mahasiswa tingkat 2 sampai tingkat akhir.
1. Kementerian
Untuk mencapai sasaran di atas menteri bisa proaktif dengan menetapkan permen, lanjutkan mengajukan perpres kepada presiden. Lebih bagus lagi, mendorong untuk menjadi undang-undang. Dari arah berbeda, DPR bisa mengajukan RUU kepada pemerintah untuk melaksanakan pendidikan gratis bertahap seperti di atas.
Ketika dengar pendapat bersama DPR beberapa hari yang lalu, Mendikbud meng-klaim bahwa peraturan menteri tentang biaya kuliah adalah rasional; tidak ada masalah. Sehingga, kita hanya bisa berharap sedikit dari kementrian untuk bisa mendorong perubahan.
2. Perpu Jokowi
Presiden Jokowi memiliki peran penting pada masa akhir jabatan ini. Presiden bisa menetapkan perpu yang menjamin pendidikan di Indonesia gratis untuk seluruh warga; dari TK sampai kuliah; proses bertahap dan dicapai 100% paling lambat 2035, misal, seperti di atas. Kemudian, perpu ini disahkan oleh DPR sehingga menjadi UU berlaku siapa pun presidennya. Sangat bagus kan? Apa resikonya? Apa sulitnya?
[a] Resiko ditolak DPR
Presiden hanya bisa menerbitkan perpu ketika situasi genting; lonjakan biaya kuliah bisa dianggap sebagai situasi genting sesuai hak prerogratif presiden. Resiko terjadi bila, ternyata, DPR menolak perpu; konsekuensinya, batal menjadi UU; konsekuensi lanjutan, DPR barangkali mengusulkan pemakzulan atau lengsernya presiden.
Wajar jika presiden perlu antisipasi terhadap resiko pemakzulan. Tetapi, mempertimbangkan besarnya koalisi pemerintah dan koalisi presiden terpilih Prabowo, tampaknya, peluang pemakzulan sangat kecil. Makin kecil lagi karena proses pemakzulan perlu waktu; sedangkan, jabatan presiden akan berganti sekitar Oktober 2024; hanya tersisa waktu kurang dari 5 bulan saja. Misal terjadi resiko terburuk berupa pemkazulan di September 2024 maka tidak terlalu buruk; karena saat itu juga, MPR bisa melantik presiden terpilih. Pemerintahan Indonesia akan baik-baik saja dalam situasi ini.
[b] Prospek jadi UU
Harapan rakyat banyak: perpu pendidikan gratis 100% agar disetujui DPR menjadi UU (undang-undang). Tugas selanjutnya, pemerintahan Prabowo tinggal menjalankan UU pendidikan gratis bagi seluruh warga.
3. UU Prabowo
Skenario pertama adalah telah disahkan UU pendidikan gratis, sehingga, pemerintahan Prabowo tinggal menerapkannya secara bertahap. Tidak mudah untuk menjalankan UU pendidikan gratis karena pasti ada tarik ulur kepentingan dari banyak pihak. Meski demikian, selalu ada jalan untuk menjalankan UU pendidikan gratis secara bertahap.
Skenario kedua adalah belum ada UU pendidikan gratis ketika Prabowo dilantik jadi presiden. Tugas presiden, dan DPR, adalah mendorong disahkannya UU pendidikan gratis. Dalam situasi ini, tampaknya, Prabowo tidak perlu menerbitkan perpu; cukup mendorong proses UU pendidikan gratis agar sah menjadi UU di tahun 2025 atau 2026.
Sambil menjalani proses UU, presiden Prabowo bisa menugaskan mendikbud dan menkeu untuk menetapkan permen bersama menyelenggarakan pendidikan gratis sampai sarjana/diploma secara bertahap. APBN akan disesuaikan secara bertahap.
Indonesia Emas 2045 menjadi nyata ketika UU pendidikan gratis sampai sarjana/diploma dicapai 100% di tahun 2035.
Bagaimana pun, kita sadar bahwa UU pendidikan gratis bukanlah suatu mekanisme pasti. Maksudnya, disahkannya UU pendidikan gratis tergantung kepada kemauan beberapa orang; tergantung niat baik presiden, niat baik DPR, dan niat baik banyak pihak. Para cendekiawan perlu untuk terus mendorong UU pendidikan gratis; para mahasiswa perlu terus bersuara agar UU pendidikan gratis sah; rakyat perlu bertekad untuk ikut serta mencerdaskan bangsa.
Bagaimana menurut Anda?
Bawa Kebaikan ke Manusia & Manusia ke Kebaikan 
Tinggalkan komentar