Demokrasi Pecat Menteri

Memecat menteri tentu bukan hal kecil. Berdampak kepada kinerja pemerintah, stabilitas, juga politis. Di sisi lain, negara dan rakyat menuntut kinerja tinggi dari setiap kabinet.

Presiden Jokowi yang terpilih dua periode, secara demokratis, memegang tanggung jawab besar untuk memajukan Indonesia. Kita, sebagai rakyat Indonesia, perlu bersatu untuk mendukung suksesnya program-program pemerintah guna menciptakan Indonesia yang adil dak makmur.

“Memecat menteri adalah solusi demokratis.”

6 Wajah Menteri Baru di Kabinet Jokowi, Sandiaga Uno dan Risma Terpilih -  Grafis Tempo.co

Dan terpilihlah menteri baru yang diharapkan lebih besar membawa kebaikan bagi negara. Presiden Jokowi sudah pengalaman dalam mengganti kursi menteri. Barangkali kita bisa berharap proses ini lebih sering dilakukan – dengan harapan jalannya pemerintahan lebih efektif.

Presiden Demokratis

Rakyat tentu saja punya hak untuk mengkritik presiden, siapa pun presidennya, demi kebaikan negeri ini. Namun presiden Indonesia adalah hasil pilpres yang demokratis di Indonesia. Maka kritik kepada presiden harus diarahkan untuk tidak mengutak-atik posisinya sebagai presiden. Posisi presiden perlu dijaga aman dalam periode jabatan sesuai konsitusi.

Dengan demikian arah kritik adalah dalam ranah efektivitas pemerintahan, kebijakan, undang-undang dan sebagainya.

Pergantian Menteri Demokratis

Posisi menteri beda dengan presiden. Menteri bukan pilihan rakyat melalui pemilu. Presiden mempunyai hak prerogratif untuk mengangkat menteri – dan berbagai macam jabatan penting. Maka mengganti menteri dengan lebih sering, lebih cepat, tidak merusak sistem demokrasi. Pertimbangan ini lebih ke arah efektivitas pemerintah dalam menjalankan roda pemerintahan dan meraih cita-cita luhur negara.

Di sisi lain, pergantian menteri yang dinamis dapat memicu dinamika generasi muda. Orang-orang terbaik, yang berminat untuk menjadi menteri, bisa saja berjuang untuk menunjukkan kinerja terbaik, siapa tahu sewaktu-waktu akan ditunjuk oleh presiden untuk menjadi menteri yang baru.

Gubernur, Walikota, dan Bupati

Sama halnya dengan gubernur, walikota, dan bupati adalah pilihan demokratis dari rakyat. Maka jabatan seorang gubernur perlu dijaga aman selama periode masing-masing. Kritik terhadap gubernur adalah dalam ranah efektivitas pemerintahan dan kebijakan, dan lainnya. Sementara posisi kursi gubernur tetap aman.

Gubernur, walikota, dan bupati mempunyai kewenangan yang leluasa untuk mengganti pejabat di jajarannya demi efektivitas pemerintahan. Pergantian ini perlu lebih dinamis untuk memberikan hasil terbaik.

Demokratis Dinamis

Dengan ide bahwa kita bisa mengganti posisi pejabat secara dinamis maka diharapkan kita bisa meraih cita-cita negeri adil makmur. Sementara, di saat yang sama, kita tetap menjaga jabatan kepala negara dan kepala daerah aman sesuai periodenya. Hal ini menjaga suasana demokrasi tetap terjamin kondusif.

Bagaimana menurut Anda?

Diterbitkan oleh Paman APiQ

Lahir di Tulungagung. Hobi: baca filsafat, berlatih silat, nonton srimulat. Karena Srimulat jarang pentas, diganti dengan baca. Karena berlatih silat berbahaya, diganti badminton. Karena baca filsafat tidak ada masalah, ya lanjut saja. Menyelesaikan pendidikan tinggi di ITB (Institut Teknologi Bandung). Kini bersama keluarga tinggal di Bandung.

Tinggalkan komentar

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google

You are commenting using your Google account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: