Nilai Ketimpangan Tenaga Kerja

Kita bercita-cita mewujudkan negara adil makmur. Pemerataan ke seluruh penjuru negeri. Kesejahteraan meningkat.

Tampaknya ini semua masih menjadi tantangan besar bagi kita semua. Nilai ketimpangan tenaga kerja di Indonesia sangat buruk atau timpang sekali. Tidak merata di berbagai provinsi.

Kabar baiknya, saat ini kita mendapatkan bonus demografi. Di mana jumlah orang pada usia produktif jauh lebih banyak dari orang pada usia non produktif. Di Indonesia ada hampir 200 juta orang pada usia produktif. Sedangkan usia tidak produktif kurang dari 100 juta orang.

Saya menganalisis data tenaga kerja terbitan BPS terbaru, Juli 2020.

1)Nilai ketimpangan n = 3,68 atau rasio Gini G = 0,57

Nilai ketimpangan n lebih dari dari 3 adalah sangat buruk. Sedangkan n provinsi-provinsi di Indonesia adalah 3,68. Yang berarti tenaga kerja di Indonesia timpang hanya ada di lokasi tertentu saja. Sementara provinsi lain tidak tersedia.

2)Hanya 2,4% untuk provinsi terkecil

Provinsi terkecil, 25% terkecil, hanya memperoleh 2,4% dari rata-rata tenaga kerja Indonesia. Dalam banyak hal, ini bisa saja menghambat lajunya pembangunan. Maka kita perlu mengembangkan beragam strategi.

3)Provinsi terbesar 261% tenaga kerja

Sebaliknya provinsi-provinsi terbesar, 25% terbesar, menikmati 261% dari rata-rata nasional. Di satu sisi ini menguntungkan provinsi besar dengan tersedianya banyak tenaga kerja. Tetapi jika skill yang dibutuhkan tidak sesuai ada resiko pengangguran dan ragam kosekuensinya.

Lagi-lagi kita memerlukan strategi pemerataan. Cukup menurunkan nilai ketimpangan dari n = 3,68 menjadi n = 2,00 maka itu sudah bagus.

4)Tingkat pengangguran merata dengan n = 1,4 atau G = 0,17

Tingkat pengangguran terbuka Indonesia senantiasa membaik. Persentasenya mengecil terus. Dan tingkat pengangguran ini merata di seluruh provinsi.

Sayangnya kondisi ini tidak bertahan ketika diterpa pandemi. Provinsi Bali adalah yang terbaik dengan tingkat pengangguran hanya 1,5%. Ketika pandemi covid datang, Provinsi Bali, yang mengandalkan wisata, paling besar terdampak.

Kita bisa banyak belajar dari Bali.

5)Bonus demografi kurang terdidik

Kabar gembira bonus demografi disusul dengan kabar sedih pandemi. Sekolah ditutup. Balai pelatihan diliburkan.

Banyak anak muda tidak sekolah tidak belajar. Resiko besar ada di depan mata Indonesia. Anak muda tidak terdidik.

Kemendikbud sudah merespon dengan baik. Menyarankan pembelajaran jarak jauh, daring, dan luring. Bagi-bagi kuota internet gratis senilai 9 T. Menyususun kurikulum darurat.

Bagaimana pun masih ada kekurangan di sana sini maka perlu kita perbaiki. Kita perlu memastikan bahwa anak-anak muda sebagai bonus demografi benar-benar mendapatkan pendidikan yang terbaik. Sehingga membawa kemajuan bersama.

Bagaimana menurut Anda?