Omnibus Law vs Simulacra: Demo Besar

Demo besar-besaran menolak omnibus law UU Cipta Kerja makin membara. Perusakan halte, stasiun, dan fasilitas umum ada di berbagai kota.

Benar saja yang dikatakan Baudrillard, tokoh posmo, manusia berada dalam jebakan simulacra. Tidak jelas lagi mana yang asli, mana yang citra. Tujuannya apa? Tidak ada tujuan. Yang mengesahkan UU adalah membela UU. Yang menolak UU adalah menolak saja.

Rafly Harun, ahli hukum tata negara, mengatakan bahwa UU Ciptaker adalah zalim – menganiaya.

Mahfud MD, menko polhukam, menyatakan bahwa UU Ciptaker adalah untuk mensejahterakan rakyat. Tidak ada pemerintah yang ingin merugikan warganya sendiri.

Percaya yang mana? Jebakan simulacra akan membuat Anda percaya yang ingin Anda percaya. Jika Anda ingin percaya bahwa UU Ciptaker adalah zalim maka simulacra akan memenuhi seluruh media sosial Anda dengan bukti-bukti bahwa UU memang zalim. Anda makin percaya itu.

Bila Anda percaya bahwa UU adalah upaya pemerintah untuk menyejahterakan rakyat maka simulacra akan mendukung. Media sosial akan menguatkan keyakinan Anda itu.

Mana yang benar?

Posmo tidak menyediakan jawaban tentang mana yang benar. Barangkali kita bisa mencari jawaban dari filsafat analytic untuk menemukan kebenaran. Karl Popper mengusulkan masyarakat terbuka dan demokrasi untuk menemukan solusi terbaik menghampiri kebenaran.

Betrand Russel, yang setia dengan logika Aristoteles dikembangkan Ibnu Sina sampai Sadra, menyarankan untuk menganalisis secara detil. Bagian-bagian penting dari UU Ciptaker dianalisis. Apakah benar UU itu zalim atau UU itu justru membela rakyat? Hasil analisis akan memberikan kepastian.

Di Indonesia tersedia jalur resmi untuk membahas UU Ciptaker yaitu uji materi ke MK dan usulan peraturan pemerintah. Tetapi tampaknya banyak yang tidak percaya begitu saja pada jalur resmi di atas. Maka mereka mengambil jalan demo besar-besaran, yang dijamin sah secara konstitusi. Tentu ada resiko kerusuhan yang perlu diantisipasi oleh semua pihak.

Di sini pentingnya kita membangun “ruang dialog” bagi masyarakat terbuka. Dialog terbuka yang bisa disaksikan oleh seluruh rakyat. Rakyat berhak mendapat informasi yang tepat.

Bagaimana pun, seandainya ruang dialog ini berhasil dibentuk, tetap perlu kita amankan dari jebakan simulacra. Percuma saja ada dialog jika masyarakat termakan hoax oleh simulacra.

Saya yakin para pemuka bangsa bisa bersama-sama membangun dialog terbuka untuk kemajuan negeri ini.

Bagaimana menurut Anda?