Komnas HAM Vs Maha Benar

Baru-baru ini Komnas HAM telah mengumumkan hasil investigasi terkait tewasnya 6 orang laskar yang ditembak di sekitar rest area tol Jabar. Komnas HAM menyatakan 4 orang di antara 6 itu ditembak dengan kemungkinan terjadi pelanggaran HAM. Maka diperlukan pengadilan pidana untuk mengungkap lebih jelas pelanggaran HAM (atau tidaknya).

Mengungkap pelanggaran HAM semacam itu tidak mudah atau bahkan hampir mustahil. Lyotard, pemikir postmodern, memberikan penjelasan yang lebih detil tentang kasus yang mirip dalam buku The Differend.

Untuk mudahnya kita memisalkan ada Tuan Kritis yang serba benar atau bahkan dia menyebut dirinya Maha Benar. Sekitar pertengahan abad 20, Nazi dituduh menyiksa orang dengan menyediakan kamar gas. Orang yang dimasukkan ke kamar gas maka akan mati. Maka, itu adalah pelanggaran HAM. Bagaimana cara membuktikan pelanggaran HAM itu? Mustahil!

Tuan Kritis hanya mau mengakui keberadaan kamar gas itu bila ada saksi mata dari korban. Sedangkan setiap korban yang masuk ke dalam kamar gas pasti mati. Maka Tuan Kritis akan selalu benar.

A)Tidak ada kamas gas maka tidak ada korban. Sehingga tidak ada saksi mata dari korban.

B)Ada kamar gas maka semua korban mati karena masuk kamar gas. Sehingga tidak ada saksi mata dari korban.

Jadi, Tuan Kritis akan selalu menang. Ada kamar gas atau tidak akan tetap saja tidak ada saksi mata. Karena itu disimpulkan tidak ada kamar gas. Tentu saja hal ini tidak adil. Tetapi situasi semacam ini bisa saja terjadi. Mengapa tidak cari saksi lain, misal petugas pembuat kamar gas, untuk bersaksi? Apakah petugas mau bersaksi yang bisa merugikan diri sendiri? Apakah kesaksian petugas dinilai valid?

Tuan Kritis bisa saja menganalisis kemungkinan pelanggaran HAM terhadap 4 orang laskar yang ditembak. Tuan Kritis hanya percaya bila ada saksi mata dari korban.

A)Tidak ada pelanggaran HAM maka tidak ada korban penembakan. Sehingga tidak ada saksi mata dari pelanggaran HAM.

B)Ada pelanggaran HAM maka korban ditembak. Sehingga tidak ada saksi mata dari pelanggaran HAM.

Tuan Kritis menang lagi dalam situasi ini. Apakah ada pelanggaran atau tidak, maka tetap saja, tidak akan ada saksi mata dari korban. Sehingga Tuan Kritis menyimpulkan tidak ada pelanggaran HAM dalam kasus seperti itu.

Tentu saja kita perlu berjuang untuk menemukan keadilan sejati. Jalan panjang harus ditempuh negeri ini. Barangkali ada banyak cara untuk menjamin negeri ini mencapai adil makmur. Kondisi selalu benar dari Tuan Kritis perlu kita kritisi.

Tuan Kritis bisa kita tanya, “Apakah pendidikan Indonesia bertambah baik?”

Tuan Kritis bisa menjawab dengan benar bahwa pendidikan di Indonesia kualitasnya terus bertambah baik. Tuan Kritis mengambil contoh pendidikan SMA atau sederajat. Dibuktikan dengan makin banyaknya siswa SMA Indonesia yang diterima di ITB. Bahkan fakultas paling favorit semisal STEI ITB. Peningkatan mahasiswa baru yang diterima STEI ITB adalah, menjadi 500an mahasiswa di tahun 2020 dari sekitar 400an mahasiswa beberapa tahun sebelumnya.

A)Ada peningkatan kualitas pendidikan maka yang diterima di STEI ITB meningkat jadi 500 mahasiswa. Sehingga ada bukti peningkatan.

B)Tidak ada peningkatan kualitas pendidikan maka yang diterima di STEI ITB meningkat jadi 500 mahasiswa. Sehingga ada bukti peningkatan.

Tuan Kritis menang lagi, benar lagi. Dia berhasil membuktikan bahwa ada peningkatan kualitas pendidikan SMA dengan menunjukkan makin meningkatnya jumlah siswa SMA yang diterima di STEI ITB menjadi 500 orang. Jumlah sebesar ini bahkan belum pernah terjadi pada tahun-tahun yang lalu. Ini adalah pencapaian yang luar biasa menurut Tuan Kritis.

Tentu saja kita bisa mengkritisi Tuan Kritis. Daya tampung STEI ITB tidak ada hubungannya dengan kualitas pendidikan SMA. Seperti apa pun kualitas pendidikan SMA maka kuota mahasiswa baru STEI ITB memang sudah ditetapkan 500 orang. Siswa SMA hanya perlu bersaing untuk memenangkan kursi mahasiswa baru yang tersedia.

Bagaimana menurut Anda?