Para pemimpin dunia, saat ini, mengakui bahwa kemiskinan adalah masalah nomor 1 dunia. Sehingga mereka menempatkan “pengentasan kemiskinan” – no poverty – sebagai tujuan nomor 1 – urutan pertama dalam SDGs.
Apa itu kemiskinan dan bagaimana cara mengukurnya?
Bukan pertanyaan yang mudah untuk kita jawab.
Pada tulisan ini, saya akan mencoba menampilkan ukuran kemiskinan versi Indonesia (BPS) dan versi internasional (SDG Report). Kemudian saya akan menghitung ulang angka kemiskinan tersebut dengan memanfaatkan nilai ketimpangan (dan rasio Gini). Analisis ini menunjukkan hasil yang tidak konsisten. Data BPS cenderung optimis relatif terhadap data SDG Report yang pesimis. Pada bagian akhir saya akan mendiskusikan beberapa starategi mengakhiri kemiskinan.
Angka Kemiskinan BPS
Sejatinya, angka kemiskinan Indonesia konsisten turun, membaik, dalam beberapa tahun terakhir. Dengan adanya pandemi covid-19, wajar kiranya angka kemiskinan Indonesia memburuk.
Dengan garis kemiskinan sebesar Rp 458 947 per bulan, terdapat 27,55 juta jiwa penduduk Indonesia yang miskin – setara dengan 10,19% dari penduduk Indonesia.
Angka Kemiskinan Internasional
SDG Report menetapkan pengeluaran $ 3,2 per hari (PPP) sebagai garis kemiskinan. Dengan mempertimbangkan daya beli dolar di Indonesia sekitar 3 kali lipat dari US maka 3,2 dolar setara dengan 15 000 rupiah per hari. Dalam sebulan sekitar 450 000 rupiah. Mirip dengan garis kemiskinan BPS yang 458 947 rupiah itu.
Terdapat 19,94 % penduduk miskin – kita bulatkan menjadi 20%. Setara dengan 54 juta jiwa orang miskin di Indonesia. Angka sebanyak ini hampir 2 kali lipat dari angka resmi BPS.
Saya akan mencoba menganalisis dengan mempertimbangkan income per capita Indonesia adalah Rp 57 000 000 per tahun (dibulatkan).
Nilai Ketimpangan n
Nilai ketimpangan n kita hitung dari kurva Lorenz. Sayangnya, tidak mudah bagi kita untuk memperoleh kurva Lorenz – kurva kumulatif pendapatan. Kita beruntung mendapatkan rasio Gini G yang bisa kita konversi menjadi nilai ketimpangan n.
Data BPS: rasio Gini G = 38,5 maka n = 2,25
Data SDG: rasio Gini G = 50,48 maka n = 3,04
SDG menghasilkan nilai ketimpangan n = 3,04 – lebih buruk dari BPS – karena melakukan koreksi untuk kelas kaya.
Polinomial Eksponensial
Secara umum saya lebih suka menggunakan nilai ketimpangan dengan model polinomial. Meski begitu, kita bisa mengembangkan model eksponensial – lebih tepatnya konvolusi polinomial eksponensial.
Baik polinomial mau pun eksponensial merupakan summary dari kurva Lorenz, layaknya Gini. Lebih dari itu, nilai ketimpangan, memberi informasi distribusi kekayaan sebagai estimasi Lorenz. Khusus untuk polinomial bersifat intuitif dan sederhana.
Sekilas, grafik polinomial dan eksponensial seperti sama persis. Mereka, padahal, identik hanya di tiga titik: awal, akhir, dan tengah.
Dengan kombinasi – konvolusi – polinom dan eksponen maka kita bisa memproduksi jumlah tak terbatas grafik. Tetapi karena kurva Lorenz mensyaratkan monoton naik dan turunan kedua tidak negatif maka semua grafik tersebut akan menghasilkan karakteristik yang mirip-mirip.
Grafik Skeptis
Grafik polinom cenderung lebih skeptis untuk kelas bawah sampai menengah. Sedangkan grafik eksponen cenderung lebih skeptis untuk kelas menengah sampai atas.
Grafik polinom pada posisi di bawah yang bermakna lebih skeptis untuk kelas bawah sampai menengah. Sedangkan pada kelas menengah sampai atas, grafik eksponen pada posisi bawah, yang bermakna lebih skeptis.
Estimasi Angka Kemiskinan
Kita akan memanfaatkan nilai ketimpangan n = 2,25 – dari BPS – untuk mengestimasi angka kemiskinan di Indonesia. BPS menyebut 10,19% penduduk di bawah garis kemiskinan.
Menghasilkan garis kemiskinan di 273 471 rupiah per bulan. Sehingga data 10.19% penduduk miskin adalah data yang optimis. Hitungan kita menunjukkan akan ada lebih banyak orang miskin jika garis kemiskinan 458 947 rupiah per bulan.
Dengan garis kemiskinan 458 947 maka kita peroleh penduduk miskin sebanyak 15,419%. Setara dengan 41 juta jiwa.
Berikutnya kita analisis data internasional dari SDG Report yang menyatakan 20% penduduk miskin dengan n = 3,04.
Menghasilkan garis kemiskinan 178 154 rupiah per bulan – jauh di bawah 450 000. Sehingga data SDG ini bisa kita anggap sebagai terlalu optimis.
Jika ditetapkan garis kemiskinan = 450 000 rupiah maka kita peroleh 31,49% penduduk berada di bawah garis kemiskinan.
Perlu kita catat bahwa semua analisis angka kemiskinan adalah sebuah estimasi. Angka pasti dari angka kemiskinan tidak pernah diketahui. Maka kita perlu menguji beragam metodologi untuk memperoleh hasil terbaik yang konsisten.
Rekayasa Angka Kemiskinan
Saya menduga angka kemiskinan memang di atas 10% tetapi tidak akan melebihi 20% – semoga. Sedangkan G = 38,5 tampaknya terlalu optimis. Jika kita mempertimbangkan koreksi SDG menghasilkan G = 50,48, tampaknya, terlalu tinggi.
Mari kita coba G = 45,00 setara dengan n = 2,64.
Terdapat 24% penduduk miskin. Terasa sangat tinggi. Lebih tinggi dari SDG Report.
Kita coba G = 40,00 setara dengan n = 2,33.
Terdapat 17,25% penduduk miskin. Masih terasa tinggi. Tetapi karena kita mempertimbangkan koreksi nilai ketimpangan maka wajar terjadi. Kiranya, untuk sementara ini, kita bisa berasumsi bahwa angka kemiskinan di Indonesia adalah 17,25% yang setara dengan 46,5 juta jiwa. Tentu, ini adalah tugas berat bagi kita semua untuk mengentaskan kemiskinan – no poverty.
Akhiri Kemiskinan
Tiga bidang utama bisa menjadi fokus kita untuk mengentaskan kemiskinan: pendidikan, struktur adil, dan revolusi digital.
Pendidikan
Barangkali semua sepakat bahwa pendidikan penting bagi kemajuan umat manusia. Indonesia sudah cukup bagus dalam cakupan sebaran pendidikan, meski masih perlu ditingkatkan. Angka partisipasi pendidikan dasar dan menengah mendekati 100%. Belum 100% dan perlu dikejar sampai 100%. Begitu juga dengan literasi dasar, bisa membaca dan menulis, juga mendekati 100%.
SDG Report mengapresiasi kebijakan pendidikan Indonesia yang melaksanakan pendidikan dasar menengah, selama 12 tahun, secara gratis. Mereka mengacu data UNESCO. Kabar baik bagi kita semua.
Sebagai warga negara yang hidup di Indonesia kita boleh ragu: di mana ada pendidikan gratis 12 tahun?
Anak saya memperoleh beasiswa berupa gratis belajar di SMA 3 Bandung karena prestasi meraih medali dalam olimpiade sains nasional. Tetapi, beasiswa gratis ini dibatalkan untuk tahun terakhir karena kepala sekolahnya diganti dengan kepala sekolah yang baru. Dan, tentu saja, sebagian besar siswa yang lain memang tidak gratis bersekolah di SMA.
Padahal peraturan gubernur Jabar, setahu saya, sejak masa gubernur Aher, menyatakan dengan tegas bahwa pendidikan di Jabar gratis sampai lulus SMA. Kondisi di lapangan tampak banyak perbedaan. Sekolah tidak gratis, ada di berbagai macam tempat.
Saya kita pemerintah hanya perlu menambahkan kontrol yang baik. Sehingga kebijakan yang baik itu bisa diimplementasikan di lapangan dengan baik pula. KIP, Kartu Indonesia Pintar, misalnya, tampak bagus dalam meringankan beban rakyat miskin. Implementasinya, banyak orang miskin yang kesulitan untuk mendapatkan fasilitas KIP ini. Kita menunggu gebrakan berikutnya dari Mas Nadiem dan Pak Jokowi demi kemajuan pendidikan Indonesia.
Kondisi lebih sulit adalah kualitas pendidikan Indonesia. Sudah bertahun-tahun, Indonesia menduduki kelas paling bawah dalam survey kualiatas pendidikan dunia, misal PISA dan TIMSS.
Mas Nadiem, awalnya, punya rencana bagus dengan fokus kepada kualitas literasi dan numerasi. Pandemi covid keburu datang tidak lama Mas Nadiem menduduki jabatan menteri. Program asesmen kompetensi terpaksa ditunda. Padahal, justru, kita perlu program asesmen kompetensi ini untuk mengetahui potret pendidikan nasional setiap waktu.
Dan masih banyak lagi problem besar dalam kualitas pendidikan – dan pemerataan ke seluruh penjuru negeri. Saya sendiri, paman APIQ, berkomitmen mengembangkan kualitas pendidikan dengan inovasi pendidikan matematika kreatif untuk siswa dan guru. Inovasi berupa program pendidikan tatap muka mau pun digital online.
SDG Report memberi warna kuning untuk pendidikan Indonesia: masih ada tantangan nyata. Panah hijau menunjukkan arah perbaikan signifikan. Kita berharap benar-benar berhasil mencapai pendidikan berkualitas paling lambat di 2030. Butuh kerja sama semua pihak.
Struktur Adil
Mengutamakan sistem sosial yang adil atau ekonomi yang makmur?
Dengan sistem sosial yang adil, kita pasti berhasil mengentaskan kemiskinan. Kita berhasil memakmurkan seluruh rakyat. Semudah itu cara menyelesaikan kemiskinan di dunia: menciptakan sistem sosial yang adil.
Masalah muncul ketika kita bertanya bagaimana cara menciptakan sistem sosial yang adil. Caranya adalah dengan meningkatkan pendidikan dan kesejahteraan rakyat. Dengan kata lain, sistem sosial yang adil bisa tercipta bila tidak ada kemiskinan. Sementara untuk menghapus kemiskinan kita perlu sistem yang adil. Kita terjebak dalam lingkaran setan.
Meski demikian tetap ada harapan untuk memutus lingkaran setan dengan berkomitmen menciptakan sistem struktur sosial yang adil.
Demokrasi yang transparan. Rakyat, khususnya rakyat miskin, dapat menyuarakan ketidakadilan atau masalah apa pun dengan mudah. Pemimpin, atau pejabat publik, bisa secara langsung mendengar keluhan rakyat sebagai feedback untuk memperbaiki sistem yang lebih adil. Cara ini mudah kita lakukan dengan tersedianya media sosial.
Bagian sulitnya adalah ketika pejabat tidak mau mendengar jeritan rakyat. Karena, mendengarkan jeritan rakyat susah, tidak menguntungkan secara politis dan ekonomi bagi seorang pejabat. Bisa juga kesulitan muncul ketika ada pihak-pihak tertentu yang sengaja menipu pejabat untuk kepentingan pihak tertentu. Semua kesulitan ini bisa kita atasi dengan tersedianya teknologi digital.
Hak dan kewajiban rakyat. Rakyat perlu mengetahui dengan jelas hak dan kewajiban. Dengan pengetahuan ini, kita berharap rakyat bisa saling membantu untuk memenuhi kewajibannya dan mendapatkan haknya. Ketika ada rakyat yang melanggar aturan maka ada temannya yang bisa membantu menegur. Sehingga anggaran negara tidak terkuras untuk menjaga keamanan. Demikian juga bila ada pejabat yang melanggar maka rakyat bisa membantu menegurnya dengan baik.
Contoh hak rakyat miskin adalah beasiswa dan Program Indonesia Pintar (PIP). Rakyat miskin banyak yang tidak tahu tersedianya PIP. Jika mereka pernah mendengar PIP, tetap saja mereka tidak bisa mengajukan diri bergabung dengan PIP. Akibatnya, banyak rakyat miskin tidak bisa sekolah dengan biaya murah. Mereka makin miskin karena beban sekolah yang mahal.
Termasuk hak rakyat adalah pendidikan 12 tahun gratis, SD-SMP-SMA, sebagaimana laporan UNESCO. Karena rakyat tidak tahu akan hak ini maka mereka harus membayar mahal biaya sekolah misal untuk setingkat SMA. Semua program pemerintah yang baik perlu kita dukung bersama.
Masih banyak yang bisa kita kembangkan untuk membangun sistem yang adil di Indonesia. Termasuk di dalamnya, kita bisa membahas sistem politik, sistem perpajakan, sistem hukum, pemberantasan korupsi, ekonomi, dan lain-lain. Ringkasnya, kita bisa menyelesaikan banyak persoalan dengan komitmen untuk menciptakan sistem sosial yang adil.
Kesempatan Terbuka. Paling sederhana, struktur adil perlu menjamin bahwa bagi setiap warga yang sungguh-sungguh mencari kerja maka akan mendapat pekerjaan yang layak. Atau lebih mudah lagi, bagi setiap warga yang sungguh-sungguh berwira-usaha maka mendapat kesempatan berwira-usaha secara terbuka. Di Indonesia, menurut saya, kesempatan berwira-usaha makin terbuka luas. Lebih-lebih ketika revolusi digital melalui media sosial dan market place berkembang. Saya kira, pemerintah perlu memberi dukungan lebih besar lagi untuk pengusaha-pengusaha pemula ini.
Revolusi Digital
Revolusi digital menjanjikan masa depan cerah bagi rakyat Indonesia. Bahkan ketika pandemi menerpa, bisnis digital tetap sukses melambung tinggi. Perhatikan salah satu peristiwa merger Gojek dan Tokopedia beberapa waktu lalu. Dengan Goto, gabungan Gojek Tokopedia, maka kekayaan Nadiem berlipat lebih 300 kali menjadi lebih dari 4 Trilyun rupiah. Sementara, kekayaan William berlipat lebih dari 500 kali sehingga menjadi hampir 5 Trilyun rupiah.
Bagi rakyat, masyarakat bawah, revolusi digital memberi banyak peluang baru. Bukalapak, Tanihub, Grab, facebook, youtube, WA, dan lain-lain memudahkan rakyat biasa untuk berwira-usaha. Beberapa rakyat miskin berhasil terangkat dari kemiskinan memanfaatkan media digital itu.
Tetap saja, revolusi digital adalah sekedar wahana. Di satu sisi, revolusi digital menjanjikan mengentaskan kemiskinan. Di sisi lain, revolusi digital bisa juga justru mempercuram kemiskinan. Resiko itu harus kita cegah. Revolusi digital memudahkan orang cepat kaya. Maka yang kaya makin kaya. Sedangkan yang miskin tetap sekedar sebagai pasar, makin miskin. Hanya menonton, menghabiskan pulsa dan waktu. Atau kondisi terbaik, sebagai distributor produk-produk impor, makin melebarkan kesenjangan.
Banyak cara untuk memastikan revolusi digital berdampak positif bagi masyarakat luas. Salah satunya adalah dengan memastikan bahwa media digital mendukung berkembangnya produsen, fokus utama adalah produsen, konsumen dan distributor tentu ikut maju bila produsen maju.
Alibaba, perusahaan digital terbesar di Cina, menjadi sukses luar biasa dengan mengembangkan produsen-produsen lokal. Sehingga produk-produk Cina lebih mudah dibeli oleh pembeli dalam negeri atau pun luar negeri. Alibaba fokus mengembangkan produk dalam negeri untuk pasar dalam dan luar negeri.
Di Indonesia, Gojek dan Tanihub, menurut saya, sudah pada arah yang tepat. Gojek menguatkan produsen jasa – driver – dan produsen makanan – warung melalui gofood. Tanihub sudah jelas fokus dengan mengembangkan produsen pertanian. Mereka berpeluang mengentaskan kemiskinan para driver, penjual warung, dan petani. Dan masih banyak revolusi digital yang bisa untuk terus kita kembangkan demi mempercepat pengentasan kemiskinan.
Ukuran Kemiskinan Realtime
Sampai di sini, makin kita sadari pentingnya ukuran kemiskinan. Kita perlu tahu, dengan pasti, apakah angka kemiskinan sedang naik atau turun. Apakah suatu program berhasil mengurangi kemiskinan? Atau kemiskinan justru semakin parah?
Garis kemiskinan sebesar 3,2 dolar (PPP) per hari secara umum bisa kita terima. Angka kimiskinan ini mirip dengan garis kemiskinan versi BPS yang sekitar 450 ribu rupiah per bulan.
Masalah yang muncul adalah berkenaan dengan metodologi menghitung kemiskinan. Saya mengusulkan menghitung kemiskinan dengan memanfaatkan nilai ketimpangan n. Kemudian kita estimasi grafik Lorenz untuk menentukan persentase jumlah penduduk miskin. Metodologi ini konsisten dengan beragam metodologi lain: Gini dan Palma. Sehingga kita bisa saling menguji hasil perhitungannya.
Kita juga bisa mengembangkan ukuran kemiskinan secara realtime – misalnya bulanan. Sehingga kita memperoleh feedback dengan cepat. Data bulan-demi-bulan (month-on-month) barangkali terlalu sensitif terhadap perubahan. Maka kita mempertimbangkan koreksi data kemiskinan tahun-demi-tahun, year-on-year, yang diukur tiap bulannya.
Bagaimana menurut Anda?
Bawa Kebaikan ke Manusia & Manusia ke Kebaikan 