Gini Ratio Indonesia 2021

Rasio Gini atau indeks Gini merupakan satu angka yang menggambarkan ketimpangan dalam suatu masyarakat. Makin besar angka rasio Gini G maka makin timpang, makin terjadi kesenjangan di masyarakat tersebut, makin buruk. Publikasi terbaru BPS, pada bulan Juli 2021, menyatakan rasio Gini Indonesia adalah G = 0,384.

Angka G = 0,384 itu baik atau buruk?

Angka 0,384 ini adalah lebih buruk dari Maret 2020, dan lebih buruk lagi dari tahun 2019. Angka tersebut sama persis dengan September 2018, dan lebih baik dari September 2020 yang G = 0,385.

Batas Baik Buruk Rasio Gini

Wajar bagi kita bertanya, “Berapa batas rasio Gini bisa dikatakan baik atau buruk?”

Ada macam-macam jawaban untuk pertanyaan itu. Namun, semua jawaban itu didasarkan pada argumen yang tidak langsung. Maksudnya, baik dan buruknya nilai rasio Gini didasarkan pada interpretasi masing-masing pengamat. Bukan berdasar nilai Gini itu sendiri.

Misalnya, SDG Report memberi batas bahwa nilai G di bawah 0,27 adalah bagus. Maka nilai G di atas 0.27 bisa dikatakan buruk. Sedangkan Indonesia G = 0.384 adalah di atas 0,270. Tentu, kita tidak bisa mengatakan bahwa Indonesia baik-baik saja.

Baik Secara Langsung

Saya merumuskan nilai ketimpangan yang bisa kita interpretasikan secara langsung: apakah suatu ketimpangan itu baik atau buruk. Nilai ketimpangan n merupakan pangkat (power) dari polinom yang merupakan estimasi dari kurva Lorenz.

Buruk adalah n di atas 2,2 yang bermakna 25% penduduk termiskin berpendapatan kurang dari 19% rata-rata pendapatan penduduk (pendapatan perkapita). Misal, pada waktu tertentu, pendapatan perkapita Indonesia adalah 4,5 juta rupiah per bulan. Maka orang miskin di Indonesia berpenghasilan kurang dari 19% x 4,5 juta = 855 ribu rupiah per bulan. Atau per hari 28 ribu rupiah. Memang buruk kan?

Baik adalah n di bawah 1,8 yang bermakna 25% penduduk termiskin berpenghasilan lebih dari 33% pendapatan perkapita. Untuk contoh, pendapatan perkapita 4,5 juta, maka pendapatan orang miskin adalah 33% x 4,5 juta = 1,5 juta rupiah per bulan. Atau setara dengan 50 ribu rupiah per hari. Masih belum bagus? Tapi tidak terlalu buruk kan?

Jika suatu keluarga terdiri dari 4 orang maka penghasilan mereka 1,5 juta x 4 = 6 juta rupiah per bulan. Patut untuk kita kejar.

Menghapus Ketimpangan

Ada banyak cara menghapus ketimpangan. Saya mengusulkan tiga paling utama: pemerataan pendidikan berkualitas tinggi ke seluruh penjuru, dukungan kuat subtansial ke pengusaha kecil, dan penciptaan struktur yang adil secara politik dan ekonomi.

Sementara, argumen untuk menghapus ketimpangan adalah beragam. Karena penyebab ketimpangan juga beragam dan berbeda-beda. Maka kita perlu mengkaji masing-masing kasus dengan teliti dan merumuskan solusi. Saya rasa John Rawls sudah merumuskan prinsip dan praktek sistem yang adil melalui bukunya “A Theory of Justice.” Sementara, T M Scanlon melanjutkan kajian untuk menghapus ketimpangan.

Setidaknya, ada 6 alasan mengapa ketimpangan perlu dihapus.

  1. Melanggar Kesetaraan

Daerah sekitar rumah saya berhak mendapat lampu penerangan jalan raya dari pemerintah. Sementara, daerah sebelah desa saya juga berhak. Namun, hanya daerah sekitar rumah saya saja yang mendapat lampu penerangan jalan raya. Sementara, daerah sebelah desa tidak mendapatkan penerangan. Tentu saja, ketimpangan dan pembedaan semacam itu tidak bisa diterima – dan harus ditolak.

Mengapa daerah dekat rumah saya mendapat lampu penerangan jalan? Karena di daerah saya ada yang tinggal seorang pejabat tinggi. Tentu, hal tersebut tidak bisa dibenarkan sebagai dalih pembedaan.

Pemerintah berkewajiban memberikan penerangan jalan raya secara merata kepada seluruh wilayah tanpa pembedaan. Seandainya kemampuan melaksanakan itu terbatas maka perlu disusun strategi bertahap yang berlaku adil bagi seluruh warga. Bukan mempertimbangkan karena lokasi tertentu adalah tempat tinggal seorang pejabat.

Kewajiban yang sama, bagi pemerintah misalnya, memberikan layanan pendidikan dan kesehatan ke seluruh warga.

2. Merendahkan Status

Ketimpangan atau pembedaan bisa merendahkan status tertentu. Misalkan tindakan rasis harus dihapus, harus ditolak. Rasis, membedakan seseorang berdasar ras. Jabatan tertentu hanya bisa diisi oleh orang dari suku tertentu. Sementara warga dari suku lain tidak boleh menduduki jabatan tersebut.

Di luar negeri, barangkali masih banyak perlakuan rasis. Kulit putih mendapat gaji lebih tinggi dari mereka yang berkulit berwarna. Tentu tidak bisa diterima.

Di Indonesia, barangkali ada juga yang mengalami bahwa gajinya lebih rendah dari orang bule. Padahal mereka menyelesaikan pekerjaan yang sama. Bahkan yang warga Indonesia lulusan dari universitas manca yang sama persis dari orang bule itu. Ironisnya, warga Indonesia lulusan S 3 sementara yang bule hanya lulusan S 1. Bagaimana hanya karena mereka bule mendapat gaji lebih tinggi?

Ketimpangan status semacam ini bisa terjadi secara tidak langsung. Tetap saja, harus ditolak. Misalnya merekrut pegawai negeri atau mahasiswa baru berdasar prestasi “ritual ibadah agama A.” Orang yang beragama A punya peluang untuk mendaftar sebagai calon pegawai atau calon mahasiswa. Sementara, orang yang tidak beragama A, tentu saja, tidak layak berprestasi dalam ritual agama A, sehingga tidak layak mendaftar sebagai calon pegawai atau mahasiswa.

3. Orang Kaya Mengendalikan

Orang kaya, dengan kekayaannya, bisa mengendalikan hidup orang miskin. Menjadi lebih parah bila kejadian ini sudah berlangsung turun-temurun. Sehingga bagi orang kaya mau pun orang miskin menganggap dominasi tersebut sebagai hal yang wajar. Padahal, mengendalikan kehidupan orang lain, tentu saja, tidak bisa diterima.

Misal orang super kaya yang mempekerjakan banyak pekerja untuk menjaga rumah orang super kaya tersebut. Orang kaya itu adalah keturunan dari orang tua yang kaya. Sedangkan pekerja itu adalah keturunan dari orang miskin yang dulunya juga pekerja di rumah yang sama. Orang miskin itu mengira bahwa mendapat pekerjaan menjaga rumah orang kaya adalah keberuntungan. Apa lagi orang kaya itu kadang memberi tips dan kebaikan kepada si miskin.

Bahkan si kaya bersedia menyekolahkan anak si miskin dengan syarat mengambil jurusan sesuai arahan si kaya. Si kaya akan membiayai kuliah dari anak si miskin bila mengambil jurusan manajemen. Padahal anak si miskin tidak berminat ke manajemen, dia berminat kuliah di bidang seni. Karena tidak ada biaya kuliah dengan uang sendiri maka si miskin, terpaksa, menerima kuliah di jurusan manajemen.

Tampaknya, perbuatan si kaya adalah baik dengan membiayai kuliah di jurusan manajemen. Benar, itu memang baik. Hanya saja, dari sisi anak miskin, sebagian hidupnya dikendalikan oleh orang lain. Dia berminat seni tapi tidak bisa dilakukan.

Tentu saja, contoh saya di atas adalah contoh yang bernuansa positif – membiayai sekolah anak miskin. Contoh nuansa negatif barangkali bisa kita baca di berita-berita berbagai media. Orang kaya menyuruh orang miskin melakukan pekerjaan yang tidak layak. Si miskin, terpaksa, harus melakukan pekerjaan tidak layak itu. Jika si miskin menolak maka ia akan dipecat. Sementara, sulit sekali mencari kerja di tempat lain.

Ketimpangan perlu ditolak, dihapus, dengan beragam cara.

4. Kompetisi Ekonomi tidak Imbang

Ketimpangan menyebabkan kompetisi di bidang ekonomi menjadi tidak berimbang, menjadi tidak adil. Padahal, kita memerlukan kompetisi yang adil untuk semua warga. Mereka yang bersungguh-sungguh, punya bakat terbaik, dan berjuang keras adalah yang paling berpeluang besar memenangkan kompetisi di bidang ekonomi.

Ilustrasi sederhana dapat memudahkan kita. Mas Adi adalah pemuda kreatif yang berjuang sebagai wirausaha di bidang catering. Menerima pesanan beragam bentuk makanan. Termasuk menerima layanan catering untuk pernikahan dan berbagai macam bentuk pesta. Sedangkan, Mas Catur adalah orang yang sama mirip dengan Mas Adi. Mereka bersaing ketat dalam bisnis catering.

Kadang, Mas Adi menang dalam kompetisi bisnis itu. Tidak jarang, yang menang justru Mas Catur. Mereka bersaing dan tetap berteman.

Peta persaingan berubah ketika bapaknya Mas Catur, yaitu Pak Toni, terpilih menjadi walikota di sana. Orang-orang yang dulu berlangganan ke Mas Adi mulai pindah jadi berlangganan ke Mas Catur. Lebih drastis lagi, beberapa tahun kemudian, Pak Toni terpilih jadi gubernur. Mas Catur memenangkan kompetisi bisnis catering sejak bapaknya terpilih menjadi walikota dan, kemudian, gubernur.

Bagi pelanggan, wajar saja berlangganan ke anak gubernur. Di satu sisi, layanan cateringya memang besaing, dan di sisi lain, jadi lebih dekat dengan pejabat.

Berbagai macam strategi perlu kita kembangkan untuk mengatasi kompetisi ekonomi yang tidak berimbang semacam itu.

5. Kompetisi Politik tidak Imbang

Kompetisi politik, juga, menjadi tidak berimbang disebabkan oleh ketimpangan. Orang super jaya dapat dengan mudah mengendalikan suara politik. Mereka mempengaruhi masyarakat luas untuk memilih sikap politik tertentu. Bahkan, pengaruh orang kaya ini, bisa saja, berupa pengaruh positif. Orang kaya yang sering berbagi kebutuhan pokok kepada orang miskin, pilihan politiknya, lebih mudah mendapat dukungan. Sementara pilihan politik orang miskin nyaris tidak terdengar.

Lebih-lebih, bila orang kaya itu menguasai media sosial dan media konvensional. Mereka bahkan bisa mengendalikan, atau setidaknya mempengaruhi, opini publik. Cara menguasai media sosial mudah saja. Media sosial menerima iklan. Maka dengan uang, orang kaya, bisa membanjiri media sosial dengan iklan politiknya. Tentu saja, iklan politik bisa bersifat jelas, berupa ajakan politik secara langsung. Bisa juga, iklan politik bersifat halus. Seperti bukan iklan politik tetapi mempengaruhi sikap politik. Karena halus, dan lembut, iklan politik ini bisa tayang di media sosial kapan saja meski bukan musim kampanye.

Barangkali kita bisa mencermati salah satu contoh kasus Cambridge Analytic yang menimpa pemlihan presiden US 2016.

Kemampuan teknologi canggih, data sains atau artificial intelligence, memudahkan iklan politik masuk ke dalam hati netizen. Lalu mengendalikan sikap politik netizen. Semua berlangsung seperti wajar-wajar saja. Netizen merasa dirinya punya pilihan bebas dalam politik. Padahal ada kekuatan besar yang mengendalikan sistem politik di dunia digital.

Ketika orang kaya, atau yang didukung oleh orang kaya, memenangkan kursi jabatan politik maka berikutnya, wajar saja, mereka mencari cara untuk mengembalikan biaya politiknya. Akibatnya, kebijakan oleh para pejabat itu akan cenderung menguntungkan pihak-pihak tertentu – melanggar prinsip keadilan.

Kita perlu menemukan strategi untuk mengatasi ketimpangan politik ini.

6. Akibat dari Sistem yang tidak Adil

Dalam banyak argumen, kita bisa menolak ketimpangan karena ketimpangan menyebabkan keburukan – dampak yang tidak adil bagi masyarakat. Sementara itu, argumen kali ini, kita tidak menolak ketimpangan berdasar akibatnya. Kita menolak ketimpangan berdasar pada sebabnya. Kita menolak ketimpangan karena ketimpangan disebabkan oleh sistem yang tidak adil.

Barangkali dengan ilustrasi akan memudahkan kita. Seorang calo menawarkan pekerjaan kepada tukang bangunan dengan gaji harian 100 ribu rupiah per hari. Sementara, calo itu mengambil untung 50 ribu rupiah per hari untuk setiap tukang. Sejatinya, calo itu menerima uang 150 ribu dari kontraktor. Yang 100 ribu dibayarkan untuk tukang dan yang 50 ribu masuk kantong calo itu.

Ada 100 orang tukang yang bekerja di proyek bangunan itu. Tentu saja, ini adalah ilustrasi ketimpangan yang tidak adil. Calo mendapat penghasilan 50 ribu x 100 tukang = 5 juta rupiah per hari. Dalam sebulan, calo memperoleh penghasilan 150 juta rupiah. Sangat timpang dengan penghasilan tukang, 100 ribu x 30 hari, yang hanya 3 juta per bulan.

Kita perhatikan di sini ada penyebab ketimpangan yang harus ditolak. Atas dasar apa calo mengambil uang 50 ribu rupiah kepada setiap orang dari 100 orang tukang? Barangkali, seharusnya, tukang menolak pekerjaan itu. Bisa saja tukang menolak pekerjaan itu. Nyatanya, masih banyak tukang lainnya yang mau menerima pekerjaan dengan gaji 100 ribu itu. Sementara, tukang yang menolak justru sulit mencari pekerjaan di tempat lain.

Mengapa kontraktor harus membayar tukang melalui calo, bukankah, seharusnya, kontraktor bisa membayar langsung kepada tukang? Ada “aturan tidak tertulis” yang tidak bisa dilanggar. Di tempat itu, setiap pekerjaan harus melalui calo. Mereka yang tidak melalui calo akan menanggung akibat buruk tak terhindari. Hal ini, justru menunjukkan adanya sistem yang tidak adil. Maka ketimpangan harus ditolak.

Banyak contoh atau ilustrasi di dunia nyata. Ada seorang hakim senior sebagai pejabat berprestasi. Dia meninggal dunia, pada usia tua, dengan mewariskan hanya sepetak rumah luasnya 60 meter persegi. Dia memang hidup sederhana bersama istrinya. Sementara di tempar lain, di ibu kota, ada banyak hakim muda yang prestasinya masih di bawah hakim senior itu. Hakim muda itu memiliki banyak rumah dengan luas puluhan hektar. Ditambah dengan memiliki banyak mobil mewah. Jelas terjadi ketimpangan, yang harus ditolak. Ketimpangan ini disebabkan oleh sistem yang tidak adil.

Bagaimana pun, menolak ketimpangan harus disertai dengan solusi menawarkan sistem yang adil. Tugas besar, bagi kita semua, untuk merancang sistem yang adil.

Sistem Adil: Kesetaraan dan Perbedaan

Membangun sistem yang adil secara praktis menjadi tugas utama setiap komunitas atau masyarakat. Dalam banyak hal, negara mempunyai tanggung jawab paling besar. Tentu saja, masing-masing warga perlu berpartisipasi aktif sesuai kapasitas masing-masing.

Prinsip kesetaraan: setiap warga negara memiliki kebebasan yang sama. Negara menjamin kebebasan warga untuk berpikir, berpendapat, dan berkumpul. Sementara, setiap warga, ikut aktif menjaga kebebasan warga lainnya. Kebebasan ini bisa saja terus berkembang meliputi bebas memilih pekerjaan, bebas memilih sekolah, bebas beragama, dan lain-lain.

Prinsip perbedaan: perbedaan diijinkan sejauh memberi dampak terbaik bagi pihak yang lemah. Atau perbedaan diijinkan sejauh sebagai konsekuensi kebebasan dalam memilih.

Orang kaya boleh menjadi lebih kaya dengan catatan bertambahnya kekayaan ini mengakibatkan pihak lemah menjadi lebih baik. Misalnya, bos perusahaan aplikasi boleh saja makin kaya dengan kemajuan perusahaannya. Di saat yang sama, kemajuan perusahaan ini, menyebabkan seluruh karyawan kecil naik pernghasilannya, dan masyarakat kecil makin diuntungkan dengannya. Sebaliknya, kenaikan kekayaan bos tidak bisa diterima bila mengakibatkan karyawan kecil makin sulit, dan merugikan masyarakat bawah.

Masalah abadi akan selalu ada untuk menerapkan prinsip kesetaraan dan prinsip perbedaan di atas. Warga dan negara perlu untuk terus bersikap dinamis mewujudkan masyarakat yang adil makmur.

Ukuran Adil

Kita bisa memulai dengan menetapkan ukuran adil makmur, misalnya, mengacu kepada SDG Report. Secara bertahap, negara menuju pencapaian ukuran itu dan kemudian melampauinya.

Pertama, garis kemiskinan adalah $ 3,2 (PPP) per hari atau setara 15 ribu rupiah per orang. Dengan asumsi ada 4 anggota keluarga maka setara 4 orang x 15 ribu x 30 hari = 1,8 juta rupiah per bulan. Estimasi SDG Report masih ada sekitar 50 juta orang Indonesia di bawah garis kemiskinan itu. Benar-benar, menjadi tugas besar bagi kita untuk mengentaskan kemiskinan itu.

Kedua, nilai ketimpangan n ada di bawah n = 1,7 (atau G = 0,27). Saat ini, Indonesia, nilai ketimpangan n = 2,25. Kita masih perlu usaha serius, strategi substantif, untuk menurunkan nilai ketimpangan ini.

Ketiga, indeks demokrasi. Indonesia masih masuk dalam kelompok “demokrasi cacat”. Salah satunya, kebebasan berpendapat di Indonesia beresiko ditekan dengan adanya pasal elastis tentang pencemaran nama baik. Padahal kebebasan berpendapat menjadi pilar utama kehidupan demokratis. Kita perlu memberi jaminan lebih luas dalam kebebasan berpendapat.

Dengan kajian mendalam, strategi cerdik, dan komitmen tinggi dalam penerapan maka kita berharap Indonesia menjadi negara adil makmur.

Bagaimana menurut Anda?

Setelah Dunia Dilipat, Revolusi Madi – Review Buku

Mengagumkan! Satu kata paling tepat untuk buku “Setelah Dunia Dilipat.” Memang setelah itu apa? Setelah dunia dilipat maka lahir revolusi Madi. Revolusi yang penuh harapan. Di saat yang saya, revolusi Madi, juga penuh ancaman.

Pustaka – Masjid Salman ITB

Buku “Setelah Dunia Dilipat” karya Prof Yasraf, terdiri sekitar 450 halaman, mengajak kita tamasya di dunia paling kontemporer saat ini – modern, posmodern, dan plastisis – dengan berkaca dari jaman kuno sejak Plato, Aristoteles, Ibnu Khaldun, Sadra, Descartes, Hegel, Heidegger, Derrida, Deleuze, dan Malabou. Dan masih banyak tokoh-tokoh dunia lainnya yang kita ajak dialog dalam buku ini. Kita memulai tamasya dari realitas kehidupan sehari-hari dalam “dunia yang dilipat” menuju dunia politik, dunia ekonomi, sampai dunia metafisika.

Konsep plastisitas merupakan konsep paling optimis dalam buku ini. Dilanjutkan dengan sisi parasit manusia yang lebih kelam. Dan sisi animalitas manusia yang menjadikan kita lebih waspada, atau pesimis. Dari sisi volume, buku ini lebih banyak menggambarkan sisi hitam manusia – parasit dan animalitas. Yang menarik, buku ini mengusulkan beberapa ide solusi – yang kadang melampaui filsafat itu sendiri. Seni dan agama perlu kita pertimbangkan sebagai bagian dari solusi.

Optimisme Filsafat

Bagian pertama, setelah prolog tentang dunia yang dilipat, kita membahas plastisitas filosofis. Istilah plastisitas, pada akhir abad 19, digunakan oleh William James untuk menjelaskan sifat otak manusia yang bisa berkembang dengan luwes – super fleksibel. Di awal abad 21, Malabou meluaskan makna plastisitas ke kancah filosofis – yang diawali dengan kajian neurosains. Plastisitas adalah kemampuan otak – atau realitas lebih umum – untuk menerima bentuk, memberi bentuk, dan bahkan menghilangkan bentuk.

Dengan demikian, plastisitas, lebih fleksibel dari fleksibilitas. Dan tentu saja, melampaui rigiditas – kekakuan.

Malabao mengembangkan plastisitas dengan menyempurnakan dekonstruksi Derrida – guru dari Malabao. Dekonstruksi Derrida menjadi lebih lentur dengan karakter plastis ini. Lebih dari itu, konsep “trace” dari Derrida mendapat kritik tajam dari Malabao. Konsep plastis melangkah lebih jauh dengan merujuk ke dialektika Hegel. Seperti kita tahu, dialektika Hegel merupakan gerak menyempurna menuju sintesis sampai ke Spirit Absolut. Pada masa Hegel, bahkan sampai Nietzsche, metafisika berdiri kokoh di jantung kajian filsafat. Gerak dialektika Hegel adalah gerak optimisme filsafat. Dan kita bisa merasakan optimisme filsafat ini pada pembahasan plastisitas buku ini.

Filsafat mendapat serangan besar dari Heidegger, khususnya bagian metafisika. Proyek destruksi terhadap metafisika ini bergulir efektif sejak 1930-an. Dari Heidegger mendapat sambutan hangat bersama Sartre, Ponty, Strukturalis, Post-strukturalis, dan lebih umum kita mengenal sebagai Postmodernis. Derrida, sebagai pelopor Postmodernis, melanjutkan proyek destruksi menjadi dekonstruksi yang sedikit lebih optimis – meski pun masih tetap pesimis.

Sampai akhir abad 20 dan awal abad 21, nyaris, metafisika menyingkir dari pembahasan filsafat digantikan dengan ontologi yang memang makin produktif, termasuk dengan berkembangnya hermeneutika.

Pak Yasraf, melalui buku “Setelah Dunia Dilipat,” kembali meniupkan angin segar optimisme filsafat, khususnya metafisika, dengan mengedepankan plastisitas. Bahkan, Pak Yasraf mengusulkan era setelah Postmodern kita sebut sebagai Plastisisme.

Untuk menguatkan plastisitas, Pak Yasraf, menyapa konsep different dari Deleuze (dan Guatari). Deleuze, pada paruh akhir abad 20, adalah pemikir Postmodern yang produktif. Dia mengejutkan khalayak dengan pernyataannya, “Saya adalah metafisikawan murni.” Apa serunya filsafat tanpa metafisika? Justru, filsafat menjadi indah dengan metafisika. Deleuze mengembangkan konsep intensitas dari intensitas waktunya Bergson. Dengan paduan tepat konsep repetisi abadi dari Nietzsche. Berbeda dengan Nietzsche yang menganggap repetisi adalah repeitisi yang sama, Deleuze, menyatakan repetisi abadi adalah repetisi dari different.

Deleuze, bahkan, mundur lebih jauh ke era sebelum Immanuel Kant. Deleuze merujuk ke monisme Spinoza dan monad Leibniz. Spinoza menyatakan realitas hanya terdiri dari satu substansi sejati dan lautan bayangan substansi yang ada di alam raya ini. Deleuze mengambil konsep monisme ini dengan menghilangkan substansi tunggalnya. Sehingga realitas adalah lautan bayang-bayang dari substansi. Sementara, Leibniz menyatakan bahwa realitas ini adalah lautan monad – atau lautan subtansi. Deleuze mengambil lautan monad ini dengan membuang subtansi pada monad. Lengkap sudah filsafat different dari Deleuze yang benar-benar merupakan metafisika – bukan sekedar ontologi.

Seharusnya, Derrida menolak metafisika Deleuze – mereka berteman, sama-sama pemikir Prancis. Tetapi, saya duga, Derrida tidak bisa menolak metafisika different dari Deleuze itu. Yang bisa dilakukan Derrida, hanya menyandingkan proyek ontologi different-nya dengan metafisika different Deleuze. Kita masih perlu menunggu sampai era Gianni Vattimo dengan konsep “weak thought” nya untuk bisa menyandingkan metafisika dan ontologi dengan harmonis. Dengan ungkapan Umberto Eco, rekan Vattimo, “Realitas bagaikan ensiklopedi, yang menerima segala, bukan seperti kamus, yang menentukan kebenaran berdasar sudut pandangnya saja.”

Pak Yasraf mundur lebih jauh dari yang dilakukan Deleuze. Dia bertamasya ke masa sebelum Spinoza atau Leibniz. Pak Yasraf menyapa pemikir besar Timur Tengah Sadra, beberapa puluh tahun sebelum era Descartes. Sadra merumuskan “gerak substansial” (harakah al jauhariyah). Realitas terus-menerus bergerak menuju kesempurnaan. Sebuah tujuan yang pasti. Dan sebuah asal yang pasti. Realitas sempurna – Wujud Sejati.

Dengan tamasya sejauh itu, plastisitas mendapat pijakan yang kokoh dari filsafat sepanjang sejarah. Pak Yasraf menilai, plastisitas lebih cocok dengan filsafat Sadra yang optimis bergerak menuju kesempurnaan dengan gerak substansialnya. Dibanding dengan filsafat different Deleuze yang melakukan gerak repetisi abadi dari different tanpa tahu arah tujuan dengan pasti.

Perkembangan filsafat yang dinamis itu memicu saya untuk merumuskan filsafat dinamis dengan pendekatan manusia dinamis. Ada apa setelah dunia dilipat? Ada revolusi Madi: manusia dinamis. Ada revolusi Madi: manusia digital.

Masa Suram Manusia

Tamasya kita ke dunia filsafat yang indah hanya mendapat 100 sampai 150 halaman buku “Setelah Duniia Dilipat.” Sisanya, lebih dari 300 halaman, kita akan tamasya ke dunia suram peradaban manusia, seiring dengan masa kelam filsafat. Manusia parasit dan animalitas adalah sisi kelam manusia. Gelap dan menggelapkan peradaban.

Berawal dari pemikiran anthroposentris dan dualisme Cartesian, berbagai ancaman kemanusiaan terus berkembang. Ditambah plastisitas, lebih-lebih dengan ledakan dunia digital, manusia benar-benar bisa menghancurkan diri sendiri dan alam raya. Anthroposentris menilai segala sesuatu berdasar sudut pandang manusia. Baik-buruk atau benar-salah adalah manusia yang menentukan. Sementara dualisme, pemisahan materi dan jiwa, menjustifikasi eksplorasi alam raya tanpa batas, tidak perlu tanggung jawab moral lagi.

Parasit adalah hubungan dua pihak, atau beberapa pihak, di mana ada pihak yang mengeruk keuntungan. Sementara pihak lain hanya dirugikan. Seharusnya, manusia, malu jadi benalu. Sementara, benalu, tidak perlu malu jadi benalu. Tugas dia memang jadi benalu.

Kuman, bakteri, virus covid, kecoak, dan tikus adalah beberapa contoh parasit di sekitar manusia. Covid, misalnya, hanya mengeruk keuntungan dari sistem pernafasan manusia. Covid me-replikasi diri, berkembang biak, dalam badan manusia. Covid mengeruk keuntungan dari manusia. Tanpa memberi keuntungan apa pun bagi manusia. Covid hanya merugikan manusia. Covid adalah parasit. Covid menyebabkan pandemi global. Hampir 200 juta orang terserang sakit karena covid. Lebih dari 3 juta orang meninggal dunia, di seluruh penjuru dunia, karena virus covid sang parasit.

Lebih jauh, kita bisa berpikir, manusia adalah parasit bagi alam semesta. Manusia mengeruk keuntungan dari alam raya. Manusia merusak alam raya. Dengan dalih mengembangkan kemajuan, manusia makin pongah menjajah seluruh penjuru alam. Manusia tidak memberi keuntungan bagi alam. Manusia adalah parasit sejati. Bahkan manusia adalah parasit bagi alam sekaligus parasit sesama manusia.

Sang parasit adalah tamu yang cerdas mengelabui tuan rumah. Sang parasit memanfaatkan kegaduhan – noise – untuk melancarkan aksi parasit dengan leluasa.

Tikus, salah satu contoh parasit, memanfaatkan kegaduhan hujan deras untuk melancarkan operasi parasit. Ketika hujan deras, tuan rumah sibuk menangani kebocoran rumah di sana-sini. Tikus menggerogoti makanan di gudang tuan rumah, aman, tidak ada yang memperhatikan. Politikus tentu lebih cerdas dari tikus. Masyarakat sibuk dengan kegaduhan politik di suatu negara maka politikus bebas melancarkan aksi parasitnya. Beberapa politikus bahkan tega memanfaatkan kegaduhan pandemi covid untuk melancarkan aksi korupsi. Sungguh mengerikan. Korupsi dana sosial, yang peruntukannya untuk menanggulangi dampak pandemi covid, apakah masuk akal?

Parasit bisa juga berupa parasit psikologi menurut Mihaly Csikszentmihalyi. Mereka menguras sumber daya psikologi Anda. Merusak psikologi Anda. Demi keuntungan para parasit itu. Dunia digital, dunia yang dilipat, lebih memudahkan praktek parasit psikologi ini. Berapa juta orang tersedot perhatiannya untuk menonton media sosial? Berapa juta jam, tiap hari, rakyat Indonesia menghabiskan waktu bermain media sosial? Berapa juta gigabyte kuota internet dihabiskan, tiap hari, untuk kegaduhan politik di media sosial? Sementara itu, sang parasit mengeruk keuntungan dari rakyat jelata di Indonesia – dan seluruh dunia.

Parasit ekonomi dan parasit politik berbeda dengan tikus parasit. Tikus, sebagai parasit, hanya mengambil makanan sesuai yang dia butuhkan. Tikus berhenti makan ketika kenyang. Sementara parasit politik dan parasit ekonomi tidak pernah kenyang. Mereka terus menyerang tanpa bisa dihadang.

Animalitas Manusia

Dalam dunia digital, dunia yang dilipat, unsur-unsur jiwa kebinatangan manusia berkembang. Binatang memangsa binatang lainnya sebagai makanan. Memang demikianlah siklus kehidupan. Tidak ada masalah, dan tidak ada yang salah, ketika binatang menjalani daur kehidupan. Sementara, manusia, tega memangsa sesama manusia. Dan, tentu saja, manusia doyan memangsa binatang dan alam semesta. Itulah animalitas manusia: kebinatangan manusia.

Heidegger menyadari resiko perilaku manusia. Ketika Heidegger menyerang metafisika, dia juga mengusulkan solusinya: ontologi eksistensialis. Dia menamai manusia eksistensial sebagai dasein dengan karakter eksistensial yang non-Cartesian. Dasein selalu hidup di dalam dunia (being-in-the-world) dan hidup bersama yang lain (being-with-other). Manusia bukan subyek yang bisa dipisahkan dari alam semesta. Sebaliknya, manusia, adalah subyek yang selalu menyatu dengan alam semesta. Sehingga, dengan pandangan eksistensialis ini, manusia perlu menjaga kelestarian alam semesta, yang merupakan rumah dirinya. Di mana pun manusia berada, di situlah rumahnya, yang selalu perlu dijaga. Manusia menjaga rumah dan rumah menjaga manusia.

Adil Makmur: Politik Ekonomi Indonesia

Kita sudah akrab dengan cita-cita luhur: adil makmur. Pertanyaan muncul, apakah kita bisa meraih adil makmur dan kapan. Data terbaru dari BPS menunjukkan bahwa angka kemiskinan di Indonesia masih di atas 10%.

Pada tulisan ini, saya akan mencoba membahas keluhuran dari cita-cita adil makmur dan kemudian mencoba menyusun landasan filosofis untuk mencapai adil makmur. Saya membatasi hanya fokus kepada diskusi filosofis dan metematis.

1. Kata-kata Belaka
2. Kebebasan Umat Manusia
3. UU ITE
3.1 Petani Tebu
3.2 Eksperimen Pikiran
4. Prinsip Perbedaan
5. Prinsip Dinamika
6. Praktek Politik Adil Makmur

1. Kata-kata Belaka

Wajar saja bila ada orang yang skeptis mengatakan bahwa adil makmur hanya bagus sebagai slogan belaka, hanya kata-kata. Saya sendiri memandang, adil makmur, sebagai cita-cita luhur. Karenanya kita layak memperjuangkan meski hanya berhasil mendekatinya, tanpa pernah secara sempurna mencapainya.

Dengan adanya penduduk miskin lebih dari 27 juta orang (laporan BPS 2021) atau lebih dari 50 juta orang (SDG Report 2021) maka sulit bagi kita untuk mengatakan bahwa Indonesia sudah berhasil mecapai adil makmur. Ditambah lagi, nilai ketimpangan pendapatan n = 2,25 (setara indeks Gini G = 0,384) makin jelas kesenjangan yang kaya makin kaya dan yang miskin makin miskin. Terpaan pandemi covid makin memperparah ketimpangan di mana kekayaan orang-orang super kaya justru berlipat ganda (laporan Credit Suisse 2021).

Secara filosofis, Plato (pemikir abad ke 5 SM), merumuskan adil adalah kondisi harmonis dalam pertumbuhan menuju kesempurnaan. Selanjutnya, Aristoteles (murid Plato), merumuskan adil sebagai pembagian yang sesuai dengan hak masing-masing dan tebusan untuk memperbaiki kesalahan yang setara (distributif dan retributif). Pada masa peralihan milenium kedua, para pemikir Timur Tengah, semisal Ibnu Sina (abad 10) dan Al Ghzali (abad 11), menambahkan dimensi relijius keadilan sesuai ajaran agama dan mempromosikan hidup sederhana.

Barangkali, rumusan moral terbesar adalah karya Immanuel Kant (abad 18) dalam kritik akal praktis. Kebajikan, termasuk adil makmur, adalah kewajiban moral bagi setiap orang berakal untuk mencapainya. Bukan hanya berupa kewajiban moral, Kant, mengkaji dengan lengkap secara rasional dan praktis.

Bagaimana pun, sampai pertengahan abad 20, masyarakat tetap tidak punya pegangan kuat dalam meraih adil makmur secara sosial. Semua rumusan filosofis, bagi masyarakat, masih dirasakan sebagai normatif. Sementara, di sisi lain, sains dan teknologi makin berkembang. Sehingga konsep adil makmur, bertambah, selain normatif, menjadi matematis dilengkapi dengan kajian statistik. Baik normatif atau pun statistik masih belum cukup menggerakkan masyarakat untuk mengejar adil makmur.

Perubahan besar terjadi pada tahun 1971, John Rawls (pemikir US), menerbitkan buku A Theory of Justice. Landasan filosofis yang normatif dan kajian statistik yang matematis menjadi memiliki daya gerak mendorong masyarakat untuk menuju adil makmur secara politik dan ekonomi. Selanjutnya, kita akan mencoba mencermati pemikiran adil makmur dari Rawls ini.

2. Kebebasan Umat Manusia

Rawls menyusun dua prinsip paling mendasar. Pertama adalah prinsip kesetaraan yang menyatakan bahwa setiap orang memiliki kebebasan yang sama, yang setara.

“Each person is to have an equal right to the most extensive total system of equal basic liberties compatible with a similar system of liberty for all”.

Kedua, prinsip tentang perbedaan. Tampak, Rawls mengakui realitas alam semesta ini dipenuhi dengan beragam perbedaan – meskipun prinsip pertama merupakan prinsip kesamaan. Untuk itu, Rawls menyusun dua prinsip perbedaan, prinsip 2a dan prinsip 2b.

 “Social and economic inequalities are to be arranged so that they are both:

(a) to the greatest benefit of the least advantaged, consistent with the just savings principle, and
(b) attached to offices and positions open to all under conditions of fair equality of opportunity.”

Termasuk kebebasan yang setara, prinsip 1 tentang kesamaan, adalah negara menjamin kebebasan setiap warga untuk bebas berpikir, bebas menentukan pilihan politik, bebas berpendapat, bebas berserikat, bebas memilih pekerjaan, dan kebebasan lain yang ditetapkan oleh negara.

Di sini, tampak jelas, prinsip dari Rawls bisa kita terapkan secara langsung dalam kehidupan bermasyarakat. Sehingga filsafat moral dan filsafat politik tidak hanya berhenti sebagai normatif. Filsafat politik bisa menjadi pegangan nyata dalam kehidupan politik.

Bercermin ke situasi Indonesia saat ini, barangkali, kita bisa menilai bahwa warga negara Indonesia sudah memiliki kebebasan dalam berpolitik, berserikat, memilih pekerjaan, dan lain-lain. Tentu itu adalah kabar baik. Khusus untuk kebebasan berpendapat, tampaknya, menjadi masalah besar bagi Indonesia dan dunia.

Kebebasan berpendapat menjadi masalah dunia dengan sering terjadinya “penghapusan” akun media sosial yang menyatakan pendapat berbeda dengan kekuatan politik tertentu. Misal akun medsos yang mengkritik presiden atau perdana menteri lalu dihapus oleh medsos. Atau akun medsos yang menyuarakan penderitaan orang-orang tertindas semisal Palestina, Kulit Hitam, Suku Asli, dan lain-lain juga terancam untuk diblokir.

Di Indonesia, ancaman pencemaran nama baik bisa lebih besar lagi. Bukan hanya akun medsos yang dihapus, tetapi sampai kepada kurungan pidana bertahun-tahun. Ancaman bagi kebebasan umat manusia. Ancaman bagi keadilan – adil makmur.

3. UU ITE

Salah satu paling kontroversial adalah UU ITE – informasi dan transaksi elektronik. UU ITE ini berhasil menjadi landasan untuk transaksi secara elektronik. Sehingga pertumbuhan bisnis digital di Indonesa berhasil melejit dengan lahirnya banyak unicorn dan tranformasi bisnis konvensional menjadi bisnis digital.

Salah satu pasal UU ITE mengatur tentang pencemaran nama baik. Bisa diduga, term pencemaran nama baik akan bisa ditafsirkan ke dalam banyak arah. Resikonya, kebebasan berpendapat bisa menjadi dilanggar. Padahal, negara membutuhkan banyak kritik dari warga, dengan bebas berpendapat, untuk menjalankan fungsi kenegaraan dengan baik.

3.1 Petani Tebu

Mari kita mecoba dengan eksperimen pikiran.

“Agus Manto merugikan saya sebesar 500 juta rupiah karena dia mengijinkan impor gula. Sehingga tanaman tebu saya tidak dibeli oleh pabrik gula lokal. Saya menderita kerugian 500 juta karena pejabat pusat bernama Agus Manto itu.”

Apakah unggahan media sosial oleh petani tebu di atas mencemarkan nama baik Agus Manto?

Tentu saja, Agus Manto melaporkan unggahan petani tebu di atas ke pihak berwenang untuk diproses secara hukum. Dan, pihak aparat bertugas untuk menindaklanjuti laporan dari masyarakat. Termasuk laporan dari pejabat bernama Agus Manto itu.

Di sini kita perlu menguji, unggahan petani tebu itu, bagian mana yang bersifat fakta dan bagian mana yang bersifat pendapat – opini.

a. Agus Manto menetapkan ijin impor gula. (Fakta dan benar).
b. Tebu petani tidak dibeli pabrik lokal sehingga rugi 500 juta. (Fakta dan benar).
c. Agus Manto merugikan petani tebu. (Opini dan bisa benar atau salah).

Dengan analisis di atas, seharusnya, petani tebu terbebas dari tuntutan pencemaran nama baik. Karena fakta a dan b adalah benar. Sedangkan opini c, pendapat pribadi, dijamin kebebasannya oleh undang-undang – bisa bernilai salah, bisa juga bernilai benar.

3.2 Eksperimen pikiran kedua

“Pejabar Agus Manto merugikan saya 500 juta rupiah. Dia membeli panen tebu saya seharga 500 juta. Tebu sudah saya kirimkan dan diterima. Tetapi pembayaran tidak pernah dilakukan oleh Agus Manto.”

Pertanyaannya sama, apakah unggahan petani tebu itu mencemarkan nama baik Agus Manto?

a. Agus Manto membeli panen tebu harga 500 juta. (Fakta dan benar).
b. Tebu sudah dikirimkan dan diterima. (Fakta dan benar).
c. Pembayaran tidak dilakukan Agus Manto. (Fakta tetapi salah. Karena Agus Manto sudah melakukan pembayaran secara sah.)

Dalam kasus ini, petani tebu layak mendapat hukuman telah mencemarkan nama baik. Karena dia telah menyebarkan berita bohong. Agus Manto sudah membayar sesuai transaksi. Tetapi petani tebu itu menyebarkan fitnah – seakan-akan Agus Manto ngemplang.

Negara perlu menjamin kebebasan setiap warga untuk berpendapat. Tentu saja, negara tidak melindungi orang yang menyebar fitnah – mencemarkan nama baik orang lain. Sebaliknya, negara justru melindungi nama baik warganya.

Kembali kita cermati Prinsip 1 dari Rawls tentang kesamaan dalam kebebasan ini, benar-benar, bisa diterapkan dalam kehidupan bernegara secara praktis. Semakin luas negara menjamin kebebasan dan kesamaan setiap warga negara maka negara itu makin adil terhadap warganya. Pada gilirannya, negara dan warga, bersama-sama membangun kehidupan sosial.

4. Prinsip Perbedaan

Kita melihat banyak perbedaan di masyarakat. Bahkan, perbedaan adalah karakter utama dari realitas. Rawls melengkapi teori keadilan dengan prinsip kedua, yaitu prinsip perbedaan. Perbedaan akan tetap adil jika dijaga memenuhi prinsip 2a dan prinsip 2b.

“Social and economic inequalities are to be arranged so that they are both:

(2a) to the greatest benefit of the least advantaged, consistent with the just savings principle, and

(2b) attached to offices and positions open to all under conditions of fair equality of opportunity.” (Wikipedia)

Prinsip 2b menyatakan bahwa perbedaan boleh terjadi sebagai akibat dari terbukanya kesempatan memilih yang fair – adil. Adi berbeda dengan Budi karena Adi memilih menjadi pegawai di kementrian keuangan, sedangkan, Budi memilih menjadi pegawai di kementrian pertanian. Perbedaan minat Adi dan Budi mengakibatkan perbedaan tempat kerja mereka. Sejauh mereka memperoleh kesempatan yang fair maka perbedaan seperti itu bisa diterima.

Demikian juga, Catur memilih jadi pengusaha, dan, Didi memilih menjadi penyanyi. Justru jika perbedaan minat dan bakat pada mereka harus diseragamkan, maka, penyeragaman seperti itu tidak adil.

Perbedaan, berkembang, menjadi rumit bila Adi bisa bekerja di kementrian keuangan, sedangkan, Eni tidak bisa. Sebenarnya, Eni berminat melamar untuk bekerja di kementrian keuangan. Karena orang tua Eni adalah orang miskin, Eni tidak bisa sekolah sampai sarjana. Akibatnya, Eni tidak memenuhi syarat untuk melamar bekerja di kementrian keuangan. Dalam kasus ini, negera berkewajiban menyediakan kesempatan yang fair bagi Eni. Barangkali negara menyediakan program beasiswa sehingga Eni dapat menyelesaikan pendidikan sarjana – meski orang tuanya miskin. Untuk kemudian, Eni bersaing dengan Adi secara fair melamar ke kementrian keuangan.

Kita perlu mempertimbangkan prinsip 2a yang menyatakan bahwa perbedaan bisa diterima sejauh memberi keuntungan terbesar bagi pihak yang lemah. Di sini, tampak, tidak adanya kesetaraan. Negera berpihak kepada pihak yang lemah. Dengan asumsi, pihak yang lemah terbatas dalam akses sumber daya dan keuntungan politis, maka kondisi perbedaan perlu menjamin pihak lemah mendapat keuntungan.

Kita justru lebih mudah melihat situasi sebaliknya – yaitu melanggar prinsip 2a. Perbedaan terjadi karena pihak yang kuat mengambil keuntungan besar dari pihak lemah yang dirugikan.

Misalnya, kita melihat pembangunan pabrik di suatu kampung. Para bos besar mendapat keuntungan besar dari pabrik tersebut. Di sisi lain, ribuan petani kecil menjadi miskin lantaran sawahnya tidak lagi ada air mengalir setelah ada pabrik di daerah itu. Gagal panen terjadi berkali-kali, bahkan gagal tanam. Petani kecil bisa mengatasi masalah itu dengan cara menggali sumur, membeli mesin penyedot air, dan membeli solar. Biaya itu semua lebih besar dari hasil panen, yang kadangkala, bahkan gagal panen.

Contoh lain, sebuah perusahaan menetapkan sistem kerja baru sedemikian hingga para bos mendapat bonus yang lebih besar. Sementara, para buruh di perusahaan itu justru penghasilannya turun. Jika buruh bekerja 8 jam sehari dia memperoleh gaji 70 ribu seharinya – turun dari 80 ribu pada sistem kerja yang lama. Buruh bisa menaikkan gaji dengan jam kerja 10 jam sehari dengan memperoleh gaji 90 ribu per harinya.

Keuntungan bagi pihak yang kuat dan kerugian bagi pihak yang lemah adalah melanggar prinsip 2a. Secara sengaja, negara perlu menangani kasus semacam itu.

Prinsip Dinamika

Masyarakat perlu terus untuk bergerak maju. Negara perlu menjaga dinamika. Saya menambahkan prinsip dinamika sebagai prinsip ke 3 dari keadilan.

(3a) Masyarakat kelompok bawah perlu dijamin untuk terus dinamis menjadi lebih baik. Ukuran dinamika pertumbuhan, bagi kelompok bawah, dipastikan mencapai target tertentu.

(3b) Ukuran dinamika, minimal, mencakup dua parameter yang saling bertentangan.

(3c) Pertumbuhan kelas atas perlu berkontribusi kepada pertumbuhan kelas bawah.

Kita ambil contoh kasus di Indonesia. Berdasar SDG Report 2021, ada sekitar 50 juta orang Indonesia di bawah garis kemiskinan (Rp 450 ribu per bulan setara $ 3,2 US – PPP). Berdasar prinsip dinamika 3a, kelompok 50 juta orang paling miskin ini perlu kita jamin bertumbuh dinamis. Ukuran pertumbuhan bisa banyak hal. Misal dari pendapatan atau pengeluaran mereka meningkat jadi 600 ribu rupiah per bulan pada tahun berikutnya. Bisa juga, jumlah penduduk miskin yang berkurang menjadi di bawah 40 juta orang.

Dalam waktu lima tahun ke depan, diharapkan, 50 juta orang miskin di atas berpenghasilan lebih dari 2 juta rupiah per bulan per kapita (setara 8 juta rupiah per bulan per keluarga tediri 4 orang). Atau, dalam 5 tahun ke depan, dari 50 juta orang miskin itu, tidak ada lagi yang berada di bawah garis kemiskinan.

Prinsip 3b memastikan ukuran dinamika lebih dari dua dimensi – yang bertentangan. Misal ukuran kerja yang layak. Orang miskin di atas, meski penghasilan menjadi 8 juta rupiah per bulan, menjadi tidak berarti bila mereka wajib bekerja 20 jam sehari. Jam kerja sebanyak itu tidak layak, tidak manusiawi. Sehingga ukuran kerja yang layak, dalam hal ini batasan jam kerja, menjadi kontrol terhadap pertumbuhan ekonomi. Dengan cara ini, kita berharap pertumbuhan ini bersifat harmonis.

Tentu saja, banyak alternatif parameter bisa kita kembangkan. Di antaranya kesehatan lingkungan, persepsi kebahagiaan, keanekaragaman hayati, konservasi lingkungan, dan sebagainya. Dari beragam parameteri ini, prinsip 3b, menyarankan agar kita fokus kepada dua parameter – bertentangan – yang paling penting.

Kelompok kelas atas, kelas kaya, mendapat dukungan untuk dinamis dengan prinsip 3c. Secara umum, kelas kaya mampu bertumbuh lebih dinamis dari kelas lainnya. Dan pertumbuhan kelas kaya ini, diharapkan, mendorong pertumbuhan ekonomi sosial secara umum. Dinamika pertumbuhan kelas kaya, harus, dipastikan berdampak positif terhadap dinamika kelas miskin.

Tahun 2021 ini, kita melihat pertumbuhan kekayaan orang kaya Indonesia yang luar biasa. Misal, Mas Nadiem, sebagai founder Gojek, kekayaannya bertumbuh 400 kali lipat dari semula menjadi lebih dari 4 trilyun rupiah. Demikian juga dengan William, founder Tokopedia. Yang terbaru, Zaki, founder Bukalapak, melejit kekayaannya dengan suksesnya IPO Bukalapak. Semua pertumbuhan orang-orang kaya itu sah dan baik, sejauh berdampak positif kepada orang-orang kelas bawah. Driver gojek penghasilan naik. Penjual di Tokopedia makin laris. Dan pelapak di Bukalapak makin untung.

Dinamika pertumbuhan adil makmur seperti itulah yang kita harapkan. Apakah itu yang terjadi di Indonesia?

Praktek Politik Adil Makmur

Kita kembali ke pertanyaan utama: bagaimana menciptakan adil makmur di Indonesia?

Efektivitas Vaksin Covid-19 Vs Efikasi

Ketika pandemi covid makin mengamuk di Indonesia, sempat menjadi yang tertinggi di dunia dalam penambahan kasus baru per hari, ada kabar-kabar optimis tentang efektivitas vaksin covid di Indonesia menacapai lebih dari 94%. Dengan efektivitas yang setinggi itu, di atas 94%, kita bisa berharap vaksinasi bisa menjadi solusi ampuh mengakhiri pandemi.

Sebelumnya, kita sudah tahu bahwa efikasi vaksin di Indonesia adalah 65% – untuk sinovac. Efikasi, bisa kita katakan sebagai, efektivitas vaksin dalam uji klinis. Para ahli menyatakan bahwa nilai efikasi lebih besar dari efektivitas vaksin di lapangan. Kerena efikasi dilakukan uji klinis dengan kondisi mendekati ideal. Sementara efektivitas diukur pada kondisi lapangan nyata – tentu saja ada kendala transportasi pengiriman, penyimpanan dan lain sebagainya.

Bagaimana mungkin efektivitas bisa 94% dengan efikasi yang hanya 65%? Perlu kajian mendalam untuk menjawab paradoks ini. Saya akan mencoba mencermati secara matematika yaitu ukuran sampel penelitian yang barangkali menyebabkan bias atau kesalahan dalam mengambil kesimpulan.

Uji Klinis Efikasi yang Imbang

Nilai efikasi bisa kita pandang sebagai angka ideal untuk uji klinis. Dalam tahap uji klinis kita bisa membagi sampel dengan imbang: 50% responden disuntik dengan vaksin sedangkan 50% sisanya disuntik plasebo (bukan vaksin).

Misal untuk uji klinis di Bandung tahun 2020, terdapat sekitar 1600 peserta, maka sekitar 800 orang disuntik dengan vaksin sebenarnya. Sedangkan sisanya, hampir 800 juga disuntik dengan plasebo.

Misal, dari yand disuntik plasebo,
P = 80 orang positif terinfeksi virus.

Dari yang disuntik vaksin,
V = 20 orang positif terinfeksi virus.

Maka efikasi vaksin, atau kemanjuran vaksin mudah kita hitung,

80 – 20 = 60 orang.

Kita memerlukan angka dalam bentuk persen sehingga angka kemanjuran 60 orang itu bermakna lebih luas. Kita bisa normalisasi dengan membagi 80 orang, banyak orang yang terserang virus karena hanya plasebo.

efikasi = 60/80 = 3/4 = 75%

WHO menetapkan efikasi perlu di atas 50% agar vaksin bisa disuntikkan untuk masyarakat. Karena 75% adalah di atas 50% maka vaksin tersebut lolos uji klinis. (Angka-angka di atas hanya ilustrasi untuk memudahkan perhitungan).

Tantangan Plasebo

Kita bisa melihat pentingnya angka plasebo seperti perhitungan efikasi di atas. Dengan asumsi efek vaksin adalah tetap, misal 20 orang terserang virus, tetapi jika angka plasebo berubah maka efikasi akan berubah total.

A. Asumsi angka plasebo 100 orang

Efikasi = 100 orang – 20 orang = 80 orang
Efikasi Normalisasi = 80/100 = 80%

B. Asumsi angka plasebo = 30 orang

Efikasi = 30 orang – 20 orang = 10 orang
Efikasi Normalisasi = 10/30 = 33%

Untuk efikasi 80% maka vaksisn lolos uji klinis. Sedangkan dengan efikasi 33% maka tidak lolos uji klinis karena di bawah 50%.

Seperti kita ketahui, plasebo adalah hanya “pura-pura”, bukan vaksin. Maka saya mengusulkan pengukuran angka plasebo ini bisa dilakukan dengan transparan. Misal terbuka bagi universitas atau lembaga kajian untuk mengukur angka plasebo secara independent dengan proses yang disepakati. Sehingga angka akhir efikasi bisa lolos dari berbagai challenges.

Normalisasi di Awal

Dalam realitas uji klinis kadang kita tidak bisa mendapatkan angka sempurna perbandingan 800 responden vaksin dengan 800 responden angka plasebo. Untuk memudahkan perhitungan maka kita bisa melakukan normalisasi di awal. Perhitungan ini tetap valid sejauh ukuran sampel responden mendekati sama.

Misal, angka plasebo 100 orang,
Normalisasi plasebo = 100/800

Angka vaksin 20 orang,
Normalisasi vaksin = 20/800

Efikasi = 100/800 – 20/800 = 80/800
Efikasi normalisasi = (80/100) : (100/800) = 80%

Hasilnya tetap sama, konsisten. Proses normalisasi di awal ini, tampaknya, lebih sering dipakai secara luas. Ada resiko bias, tidak disadari, ketika ukuran sampel tidak berimbang. Ukuran sampel yang tidak mendekati 50% : 50%.

Efektivitas yang Dipertanyakan

Mengapa angka efektivitas vaksin, di lapangan, bisa lebih tinggi dari efikasi uji klinis? Tentu saja hasil seperti itu tidak valid.

Kita akan menunjukkan adanya bias pada ukuran sampel.


Efektivitas vaksin dosis 2 (lengkap) adalah 94%, lebih tinggi dari efikasi uji klinis yang 65%. Tentu hasil seperti ini tidak konsisten. Kita perhatikan ukuran sampel, subyek penelitian, untuk yang divaksinasi dosis 2 adalah n = 91 777, setara 77%. Sedangkan ukuran sampel yang belum divaksinasi adalah n = 28 055, setara 23%.

Proporsi subyek, ukuran sampel yang tidak berimbang ini, jauh dari 50:50, berpotensi menyebabkan bias, salah dalam analisis. Makin besar sampel yang sudah divaksinasi akan cenderung bias menghasilkan angka efktivitas terlalu tinggi.

Sementara, ukuran sampel yang sudah divaksin terlalu kecil, akan menyebabkan bias, angka efektivitas terlalu rendah dari yang seharusnya.

Mari kita perhatikan ukuran sampel yang divaksinasi dosis 1 adalah n = 8 458 orang, setara 23%. Sementara yang belum divaksin n = 28 055 orang, setara 77%. Dan efektivitas vaksin menjadi hanya 13%. Jauh di bawah efikasi yang 65%. Tentu saja, hasil ini juga tidak konsisten.

Solusi Desain Penelitian

Tampak jelas bagi kita, bahwa solusinya adalah desain penelitian yang menjamin ukuran sampel berimbang mendekati 50:50. Hal ini sudah dilakukan ketika uji klinis, menghitung efikasi. Hal yang sama perlu dilakukan ketika menghitung efektivitas vaksin di lapangan.

Barangkali ukuran sampel yang berimbang bisa terjadi ketika jumlah orang yang disuntik vaksin adalah 50% dari total sampel. Meski hal ini menjamin 50:50 tetapi tidak memenuhi kriteria randomness. Di antara 50% orang yang tidak disuntik vaksin barangkali terdapat orang-orang yang tidak diijinkan suntik karena resiko tinggi, komorbid, dan lain-lain. (Perhitungan lebih rumit lagi karena suntik vaksin dilakukan 2 kali.)

Solusi yang lebih tepat dan diimbangi kecermatan akan menghasilkan perhitungan yang lebih akurat.

A. Ketika ada 100 orang divaksin maka kita akan mencermati mereka sebagai kelompok A, sudah divaksin.

B. Di saat yang sama, kita juga memilih 100 orang lainnya yang belum divaksin, sebagai kelompok B, yang profil kesehatannya mirip dengan kelompok A.

Kita bisa menghitung efektivitas vaksin dari kelompok A dan kelompok B di atas. Dengan solusi di atas kita berharap berhasil meng-estimasi angka efektivitas yang valid.

Ukuran sampel kelompok A dan kelompok B di atas dapat terus kita pantau dengan perkembangan orang yang divaksin menjadi 200 orang, 300 orang, dan seterusnya. Tentunya, dengan tetap menjaga proporsional mendekati 50:50.

Dengan beragam usaha yang kita kembangkan, semoga kita semua berhasil menghadapi pandemi dengan baik.

Bagaimana menurut Anda?

Filsafat Islam: Tikungan Inovasi Quantum

Filsafat Islam mengalami lompatan paling kreatif sejak jaman Imam Al Ghazali. Wajar saja, bila beliau, Ghazali mendapat gelar Hujjatul Islam – Sang Pembela Islam, Bukti Kebenaran Islam.

Meski banyak orang menilai bahwa filsafat Islam mati sejak serangan Ghazali dalam karyanya “Kesesatan Para Filsuf,” saya justru melihat sebaliknya. Filsafat Islam meraih kecemerlangan sejak serangan Ghazali itu.

Mengenal Imam Al-Ghazali sebagai Mufasir - Alif.ID

Ghazali (1058 – 1111 M) mewarisi gaya berpikir filosofis Islam terkemuka dari karya besar Ibnu Sina (980 – 1037 M). Ibnu Sina mengembangkan filsafat Islam dengan kreasi unik memadukan filsafat Yunani (Aristoteles dan Neo Platonik) dan ajaran-ajaran Islam (Al Kindi dan Al Farabi). Sehingga, dengan mempelajari filsafat Ibnu Sina, Ghazali menguasai semua perdebatan aliran filsafat dengan fasih pada jamannya.

Arah Inovasi Divergen

Dengan modal karya besar Tahafut, Kesesatan Para Filsuf, Ghazali mengembangkan bangunan filsafat baru yang lebih kokoh: Ihya Ullumuddin – Menghidupkan Ilmu-Ilmu Agama. Sebagai kitab filsafat, Ihya merupakan inovasi yang jauh berbeda dengan kitab-kitab filsafat sebelumnya. Sehingga, kita bisa memaklumi bila para pemikir menggolongkan Ihya sebagai karya non-filosofis. Untuk bisa memahami Ihya sebagai karya filosofis, dunia perlu berkembang sampai era postmodern dan hermeneutika seperti abad 21 ini.

Inovasi filosofis berikutnya ada di tangan para filosof Islam kreatif pada generasi setelah Ghazali.

Ibnu Rusyd (Averrous, 1126 – 1198) mengembangkan kembali filsafat Islam dengan pendekatan rasional. Ibnu Rusyd menanggapi Ghazali dengan karya besarnya: Tahafut Altahafut. Filsafat Ibnu Rusyd tumbuh subur sampai ke dunia Barat. Pengaruh Ibnu Rusyd sampai ke Descartes dan Leibnitz. Filsafat rasional mencapai puncaknya di era Immanuel Kant (1724 – 1804). Kelak, Kant juga mendorong inovasi besar-besaran filsafat Barat.

Syihabuddin Suhrawardi (1154 – 1191) mengembangkan filsafat pencerahan – filsafat iluminasi. Suhrawardi, melalui visinya, berdiskusi dengan Aristoteles yang menyarankan untuk kembali ke dalam diri. Filsafat iluminasi ini sangat kreatif dan berbeda jauh dengan filsafat sebelumnya. Pengetahuan hanya bisa diyakini kebenarannya melalui kehadiran langsung, ilmu hudhuri, knowlegde by present. Kelak filsafat Suhrawardi ini mencapai puncaknya di tangan filsuf besar Mulla Sadra (1572 – 1635).

Ibnu Arabi (1165 – 1240) mengembangkan filsafat wujud dengan kreatif dan orisinal. Filsafat wujud Ibnu Arabi ini begitu canggih dan kompleks sehingga tidak mudah bagi para pemikir untuk memahaminya. Ibnu Arabi pernah bertemu langsung dengan Ibnu Rusyd. Sehingga bagi Ibnu Arabi, filsafat gaya Ibnu Rusyd dan Ghazali adalah bekal untuk proses dialektis. Ibnu Arabi mengkaji filsafat dengan sumber-sumber ajaran Islam dan pendekatan hermeneutika tingkat tinggi. Dengan berkembangnya filsafat hermeneutik di Barat, akhir-akhir ini, karya Ibnu Arabi makin digemari.

Mulla Sadra (1572 – 1635) barangkali bisa kita sebut sebagai filsuf terbesar Islam sepanjang masa. Sadra mengembangkan filsafat teosofi transenden (hikmah mutaaliyah) yang merupakan sintesa terbesar dari semua aliran filsafat sampai pada masa itu. Bukan sekedar sintesa, teosofi transenden merupakan karya besar filsafat yang terpadu, canggih, dan kompleks. Sadra membuktikan keunggulan wujud sesuai dengan ajaran Ibnu Arabi. Melengkapinya dengan sifat wujud yang tasykik – kompleks, ambigu, dan dinamis. Dari Suhrawardi, Sadra menguatkan teori pengetahuan iluminasi (ilmu hudhuri) dan simbolisasi cahaya untuk menjelaskan intensitas wujud – tingkat kuat dan lemahnya. Dan, tentu saja, Sadra mendasarkan semua filsafat teosodi transenden kepada ajaran-ajaran Islam.

Karya Sadra yang begitu mengagumkan membuat saya sering tergoda untuk menilai karya filsuf lain berikutnya adalah catatan kaki dari karya Sadra. Ketika membaca karya Immanuel Kant, Hegel, Nietzsche, Heidegger, sampai Derrida terasa begitu selaras dengan karya-karya Sadra. Tetapi, saya ingat pesan Fazlur Rahman, kritikus Sadra pada abad 20, bahwa kita tidak bisa membandingkan karya-karya mereka. Masing-masing pemikir memiliki konteks tersendiri. Dan, memang benar, meski selaras mereka adalah unik.

Murid-murid Sadra terus mengembangkan filsafat transenden ini sampai sekarang. Kita mengenal Hadi Sabzivari sampai Alamah Tabathabai di abad ke 20. Muthahhari, salah satu murid Tabathabai, berhasil mengembangkan konsep Sadra menjadi pemikiran-pemikiran dinamis dan kontekstual di masa revolusi Iran menjelang akhir abad 20. Sampai sekarang, kampus-kampus di Iran terus mengajarkan filsafat Sadra.

Sekilas, dari uraian di atas, filsafat Islam tidak mati setelah serangan Ghazali. Sebaliknya justru tumbuh subur, bahkan melahirkan karya filsafat Islam yang orisinal. Madzhab filsafat yang divergen. Ghazali membangun filsafat sufistik yang kemudian dilanjutkan, dalam kadar tertentu, oleh Ibnu Arabi. Sementara Ibnu Rusyd melanjutkan filsafat rasional sebagaimana Ibnu Sina (Aristoteles – Neo Platonik). Suhrawardi menciptakan pendekatan baru filsafat dengan iluminasi. Semua gaya filsafat Islam itu, pada abad 17, menyatu dalam filsafat teosofi transenden Mulla Sadra (Hikmah Mutaaliyah).

Filsafat Islam Indonesia

Indonesia menjadi negara terbesar dalam jumlah penduduk yang beragama Islam. Tentu ada perkembangan filsafat Islam di Indonesia. Salah satu paling menarik adalah peran Wali Songo dalam menyebarkan Islam di Indonesia melalui proses damai. Kalijaga (1460 – 1513), salah satu anggota Wali Songo termuda, mengajarkan filsafat Islam melalui budaya semisal sastra dan wayang. Di tangan Wali Songo, filsafat menjadi begitu dekat dengan kehidupan masyarakat.

Kisah Dewa Ruci, misalnya, mengajarkan konsep filsafat hubungan dekat antara manusia, Tuhan, dan seluruh alam semesta. Yang menakjubkan, kisah Dewa Ruci ini diterima oleh masyarakat luas, tidak terbatas hanya untuk kaum intelektual. Bila kita cermati filsafat Sunan Kalijaga ini lebih dekat dengan Ghazali dan Ibnu Arabi (dan Rumi). Filsafat Ghazali, sampai saat ini, terus diajarkan di berbagai pesantren. Filsafat wujud Ibn Arabi bisa kita temukan dalam berbagai naskah sejarah.

Barangkali kisah paling seru, kontroversial, adalah kisah Sheikh Siti Jenar berdialog dengan Wali Songo, khususnya Sunan Kalijaga. Siti Jenar berpendapat bahwa filsafat wujud perlu dibuka kepada masyarakat dengan ungkapan yang lebih jelas. Sementara, Kalijaga berpegang bahwa kita hanya bisa mengungkapkan ke masyarakat melalui simbol-simbol. Dan, akhirnya, kita hanya mengetahui kisah ini melalui simbol-simbol yang halus. Di mana, Siti Jenar tampak mengalah, menyetujui pendekatan Wali Songo.

Suatu ketika, Walo Songo mengirim utusan untuk mengundang Siti Jenar untuk hadir dalam dialog.

“Sheikh Siti Jenar, dengan hormat, diundang untuk hadir,” kata utusan.
“Siti Jenar tidak ada di sini. Yang ada hanya Allah,” jawab Siti Jenar.

Utusan kembali ke Wali Songo dengan tangan hampa. Wali Songo mengutus kembali utusan itu dengan redaksi berbeda.

“Dengan hormat, Allah diundang untuk hadir,” kata utusan ke Siti Jenar.
“Tidak ada di sini. Yang ada hanya Siti Jenar,” jawab Siti Jenar.

Utusan kembali ke Wali Songo tetap dengan tangan hampa. Wali Songo mengutus lagi dengan redaksi berbeda.

“Dengan hormat, baik Sheikh Siti Jenar mau pun Allah diundang untuk hadir,” kata utusan.

Utusan itu berhasil menghadirkan Siti Jenar untuk dialog bersama. Bila kita perhatikan, tampak, Siti Jenar begitu dekat dengan ajaran filsafat wujud dari Ibnu Arabi.

Indonesia Modern dan Postmodern

Sejenak mari melompat ke Indonesia di jaman modern atau post modern – saat ini. Banyak pemikiran filsafat Islam berkembang di Indonesia. Salah satunya adalah filsafat Islam sosial oleh Cak Nur, Nurcholis Madjid, (1939 – 2005). Filsafat Cak Nur lebih banyak fokus ke keislaman, keindonesiaan, kemodernan, kemanusiaan, dan peradaban.

Yang menarik dari Cak Nur adalah beliau sangat kuat mendukung demokrasi, keadilan, dan keragaman. Barangkali ada hubungannya dengan pemikir sosiolog Robert Bellah dan Max Weber yang sering dirujuk Cak Nur. Dukungan yang kuat kepada demokrasi ini, jelas tertuang, dalam ide sekularisasi dan jargon “Islam Yes, Partai Islam No.” Tentu saja, hal ini mengundang kontroversi besar.

Dari sisi keislaman, Cak Nur ini, bagi saya, lebih menarik lagi. Beliau lebih banyak merujuk ke Ibn Taymiyyah (1263 – 1328), yang begitu berlimpah menggunakan dalil langsung berupa kutipan AlQuran. Dengan tegas, Cak Nur mengutip AlQuran untuk mendukung ide-ide demokrasinya. Dari tahun 1960an sampai masuk abad 21, Cak Nur tetap konsisten mendukung demokrasi dan keislaman.

Menjelang akhir abad 20, Cak Nur melengkapi rujukan pemikiran Islam dengan lebih kuat ke filsafat Ibnu Arabi. Dengan demikian, lebih dekat juga dengan filsafat Ghazali. Pemikiran demokrasi keindonesiaan menjadi lebih kuat dengan nilai-nilai spirtualitas.

Di rentang waktu beriringan, saya, di tahun 2000, mengundang tiga orang pemikir unik di Bandung. Pertama, Armahedi Mahzar (lahir 1943) adalah filsuf yang menggagas Revolusi Integralisme Islam. Saya banyak belajar kepada Bang Armahedi di Masjid Salman ITB. Beliau juga dosen saya mata kuliah Fisika Dasar (TPB). Konsep integralisme, filsafat Armahedi, merupakan proyek besar bangunan filsafat. Sesuai namanya, integralisme, mengintegrasikan beragam aliran filsafat dunia. Termasuk filsafat kuno, filsafat Islam, filsafat analytic, mau pun filsafat kontinental. Masih banyak yang bisa kita kembangkan dari filsafat Integralisme Islam ini.

Kedua, Dimitri Mahayana (lahir 1967), waktu itu baru berusian 33 tahun, adalah pemikir besar dalam bidang filsafat dan teknologi. Pak Dim, sapaan Dimitri, adalah pakar teknologi informasi di ITB. Saya mengambil beberapa mata kuliah di bawah bimbingan Pak Dim, di Jurusan Teknik Elektro ITB. Sebagai pakar TI, Pak Dim mendalami teknologi secara teori dan praktis, penerapan di dunia nyata. Dimitri menulis beberapa buku tentang teknologi futuristik. Akrab dengan sains dan teknologi, memudahkannya untuk mengkaji filsafat sains, filsafat analytic. Barangkali, Dimitri adalah salah satu dari sedikit orang yang mengembangkan filsafat Sadra di Indonesia. Dimitri mengkaji, menerjemahkan, dan menerbitkan filsafat Sadra atau karya Sadra.

Ketiga, Muhammad Zuhri (1939 – 2011) adalah filsuf sufi tulen Indonesia. Pak Muh, sapaan Muhammad Zuhri, membimbing murid-murid di Bandung, Jakarta, Jateng, yang berasal dari seluruh penjuru negeri – dan manca negara. Yang unik dari Pak Muh, berbeda dengan umumnya pemikir lain, menjalani kehidupan sufi sehari-hari, di abad 21 ini. Pak Muh akrab dengan filsafat Ghazali dan Ibnu Arabi. Bukan hanya secara kajian teoritis tetapi, juga, secara realitas kehidupan nyata. Dan tentu saja, akrab dengan Rumi, Athar, Nifari, Rabiah, dan lain-lainnya.

Dalam membaca Ghazali, saya rasa, Pak Muh melampaui Ihya. Cara unik memposisikan seorang hamba di hadapan Tuhan, lebih selaras dengan kitab Raudhah Ghazali, pasca Ihya. Sufi yang mencapai puncak pertemuan dengan Tuhan menyapanya sebagai Aku, kemudian menyapanya sebagai Dia, dan, terakhir, menyapanya sebagai Engkau. Manusia adalah teman dialogis.

Pak Muh sering merujuk filsuf kontinental semisal Bergson, Heidegger, Sartre dan lain-lain. Tentu saja, Pak Muh akrab dengan karya filsuf sang penyair dari Pakistan: Muhammad Iqbal. Bahkan, beberapa buku karya Pak Muh berupa untaian syair puitis: Kasidah Cinta.

Saya senang sekali dapat mengikuti diskusi bersama tiga tokoh besar Indonesia itu – Armahedi Mahzar, Dimitri Mahayana, dan Muhammad Zuhri. Saya merasa optimis dunia intelektual Indonesia akan mengalami kemajuan besar dalam beberapa tahun ke depan. Apa lagi masih banyak pemikir-pemikir besar Indonesia yang lainnya. Di sini, saya hanya hendak menunjukkan bahwa pengaruh Filsafat Ghazali (dan Ibnu Arabi) exist di Indonesia bahkan sampai masa kini.

Filsafat Ghazali itu canggih, kompleks, dan sulit. Tetapi, uniknya, jika kita membaca secara sederhana, kita juga bisa memahami filsafat Ghazali – secara umum. Hal ini berbeda dengan karya Ibnu Arabi, misalnya. Membaca berulang-ulang karya Ibnu Arabi, sang pembaca, bisa saja tidak paham sama sekali. Diulangi lagi, tetap tidak paham. Umumnya karya filsafat memang begitu.

Kita bisa membaca Ghazali lebih dalam bila kita mempertimbangkan filsafat hermeneutik yang dikembangkan di Eropa pada abad 20 dan 21 ini. Dan lebih menarik lagi, dalam membaca Ghazali, bila kita mempertimbangkan mekanika quantum – fisika modern. Kita bisa menemukan ide paralel antara Ghazali dengan fisika quantum. Sementara itu, fisika quantum telah memusingkan para ahli fisika itu sendiri. “Barang siapa mengaku paham fisika quantum maka dia tidak paham quantum.”

Tikungan Quantum

Fisika quantum atau quantum mechanic, kita sebut saja sebagai quantum, menumbangkan gaya berpikir sains model Newton (Cartesian). Kebenaran sains yang bersifat pasti, berdasar Newton, menjadi goyah sejak landasan paling dasar. Bagaimana pun, quantum tetaplah sains itu sendiri. Namun, interpretasi terhadap quantum menjadi tanda tanya besar.

Berikut ini, kita akan membahas beberapa tikungan quantum dan mencoba membaca Ghazali melalui tikungan quantum itu.

Pertama, ketidakpastian Heisenberg. Kita tidak pernah mengetahui suatu obyek dengan pasti. Selalu ada ketidakpastian dalam setiap pengetahuan. Dalam quantum, misalnya, kita ingin mengukur keadaan suatu elektron yaitu berupa posisi dan momentum (kecepatan). Hasil pengukuran ini pasti mengandung ketidakpastian. Jika kita ingin mengukur posisi lebih presisi maka mengakibatkan momentumnya makin tidak pasti. Sebaliknya, jika ingin momentum lebih pasti maka posisi menjadi tidak pasti. Hasilnya, kedua-duanya, posisi dan momentum dari elektron, sama-sama tidak pasti.

Sementara, Ghazali berulang kali menyatakan bahwa pengetahuan itu terbatas, selalu ada ketidakpastian. Pengetahuan sejati selalu berupa “rahasia”. Jika kita mengungkap pengetahuan tentang “rahasia” ini dengan kata-kata maka kata-kata tidak mampu mewakilinya. Kata-kata, formula, angka-angka, simbol, dan lain-lain tidak pernah secara pasti mengungkapkan “rahasia.” Bahkan masih ada “rahasia” dari “rahasia.”

Kedua, tikungan quantum, adalah quantum state yang tidak bisa diprediksi arah robohnya. Dalam fisika klasik, kita bisa menduga arah robohnya suatu state. Misal, kita bisa memprediksi suatu mesin akan rusak dalam 1 bulan ke depan dengan mengetahui secara lengkap kondisi atau state mesin itu. Dalam quantum, kita tidak bisa memprediksi seperti itu.

Barangkali, kita mengenal eksperimen Kucing Schrodinger. Kucing itu berada dalam kotak bersama partikel quantum yang bisa meluruh. Jika partikel quantum meluruh maka mengaktifkan racun dalam kotak dan kucing jadi mati. Sementara, jika partikel tidak meluruh maka racun tidak aktif dan kucing tetap hidup. Pertanyaannya, apakah saat ini, sebelum kotak dibuka, kucing itu hidup atau mati?

Analisis fisika klasik gaya Newton mengatakan mungkin saja kucing itu sudah mati atau masih hidup. Keadaan itu sudah pasti. Hanya saja kita belum tahu karena belum membuka kotak tersebut. Sementara, analisis quantum menyatakan berbeda. Kucing tersebut berada dalam quantun state hidup dan mati secara bersamaan. Saat ini, sebelum kotak dibuka, kucing itu sekaligus hidup dan mati. Belum ada satu kepastian. Quantum state belum roboh ke arah mati atau ke arah hidup.

Quantum state memang aneh kan? Kucing tersebut dalam keadaan hidup dan mati bersamaan, selama kotak belum dibuka. Ketika kita membuka kotak maka quantum state baru akan roboh (kolaps) ke satu arah, misal kucing mati.

Keadaan kucing itu hidup atau mati seakan-akan “menunggu” kita. Bila kita tidak membuka kotak maka keadaan kucing tetap “menunggu” terus-menerus. Dan saat kita membuka maka quantum state roboh ke salah satu arah hidup atau mati – yang tidak bisa kita prediksi juga.

Membaca Ghazali dengan tikungan quantum itu makin menarik. Ghazali menggunakan kata atom sebagai penyusun – terkecil – materi seluruh alam semesta. State dari jutaan atom tidak bisa diprediksi. Karena Tuhan menciptakan state atom dari satu saat ke saat berikutnya secara langsung dan baru. Sehingga, menurut Ghazali, pengetahuan kita tentang state atom saat ini, hakikatnya, sama sekali tidak bisa untuk memprediksi state atom saat berikutnya. Kucing Schrodinger itu hidup atau mati tidak bisa kita prediksi dari informasi saat ini dan masa lalu. Pandangan Ghazali selaras dengan quantum state.

Keadaan kucing yang “menunggu” hidup atau mati, menurut Ghazali, memang menunggu keputusan Tuhan. Terserah Tuhan akan memutuskan kucing itu hidup atau lainnya, ketika kita membuka kotak itu. Tapi Ghazali melangkah lebih jauh. Ketika kita belum membuka kotak, bisa saja kucing itu hidup, mati, atau seimbang serentak hidup dan mati. Dalam hasl ini, Ghazali mengakomodasi quantum state – dan lebih radikal.

Ketiga, tikungan quantum adalah prinsip non-lokalitas. Secara umum, sains meyakini prinsip lokalitas – dan menolak non-lokalitas. Sementara, quantum justru menunjukkan fenomena non-lokalitas.

Saya merebus air di kota Bandung sampai berhasil mendidih atau tidak ditentukan oleh faktor-faktor lokal. Di antaranya, suhu udara, panas kompor, ukuran air, dan panci yang saya pakai. Semua faktor penentu itu ada di dekat saya, di Bandung. Maka keberhasilan saya merebus air sampai mendidih sesuai dengan prinsip lokalitas. Quantum menunjukkan ada kejadian sebaliknya.

Pertimbangkan situasi mirip dengan sedikit berbeda. Ketika saya merebus air di Bandung ada teman di saya di Surabaya sedang berniat menanam jagung. Jika teman saya, di Surabaya, jadi menanam jagung maka air saya, di Bandung, berhasil mendidih. Tapi, jika teman saya tidak jadi menanam jagung maka air saya di Bandung tidak jadi mendidih. Bagaimana bisa terjadi seperti itu? Dalam quantum, hal tersebut sesuai dengan prinsip non-lokalitas.

Bahkan peristiwa non-lokalitas berlangsung dengan instan – tanpa waktu jeda. Tentu saja, eksperimen dilakukan terhadap partikel-partikel subatomik. Contoh saya tentang merebus air adalah sekedar ilustrasi untuk memudahkan memahami prinsip non-lokalitas.

Konsep sains fisika klasik sulit memahami prinsip non-lokalitas dari quantum. Sementara, kita bisa membaca konsep atom Ghazali mampu mengakomodasi prinsip non-lokalitas quantum. Konsep atom Ghazali seiring dengan konsep okasional bahwa jutaan atom selalu diciptakan baru setiap saat secara langsung.

Model Epistemik Quantum

Pada tahun 2012, teorema PBR berhasil menolak quantum sebagai model-ontic. Maka teori quantum hanya sebagai model-epistemik yang memberikan informasi tentang realitas ontic.

“In conclusion, we have presented a no-go theorem, which – modulo assumptions – shows that models in which the quantum state is interpreted as mere information about an objective physical state of a system cannot reproduce the predictions of quantum theory. The result is in the same spirit as Bell’s theorem, which states that no local theory can reproduce the predictions of quantum theory.— Matthew F. Pusey, Jonathan Barrett, and Terry Rudolph, “On the reality of the quantum state”, Nature Physics8, 475-478 (2012)”

Barangkali beberapa orang kecewa karena teori quantum hanya sebagai model-epistemik. Saya justru menilai hal tersebut sebagai kesimpulan yang menarik. Bahkan saya menduga: penelitian yang lebih canggih akan menemukan dirinya sebagai model-epistemik, tidak akan berhenti sebagai model-ontic.

Andai suatu saat nanti, teori quantum berhasil menjadi model-ontic maka kajian sains serupa akan menghasilkan model-epistemik baru yang lebih canggih. Model-epistemik ini mengantarkan kita untuk mempertimbangkan filsafat hermeneutik.

Filsafat Hermeneutik

Jebakan Sistem Merit Vs Meritokrasi

Dalam debat 2019, capres Jokowi hendak menerapkan sistem merit di Indonesia. Setelah terpilih, maka porgram sistem merit mulai digulirkan. Sementara di dunia internasional, sistem merit sedang menghadapi krisis besar. Bahkan, perkembangannya sebagai konsep meritokrasi, lebih luas lagi bahayanya.

Dalam tulisan ini, kita akan membahas singkat asal mula sistem merit, dan meritokrasi, kemudian mencermati resiko jebakan-jebakannya. Dan, mencoba merumuskan beberapa solusi yang mungkin.

Solusi jadi Masalah

Pada tahun 1883 terjadi pembunuhan presiden Amerika. Pembunuh merasa kesal ke presiden karena presiden tidak mengangkat dirinya sebagai pejabat. Padahal dia, pembunuh itu, merasa banyak berjasa dalam kampanye pemenangan pemilihan presiden. Dia merasa berhak mendapat jabatan tinggi.

Untuk mencegah insiden semacam itu maka ditetapkanlah sistem merit. Semua calon pejabat, dan aparatur negara atau pegawai negeri, akan menghadapi seleksi yang berupa sistem merit itu. Jaman itu, sistem merit berupa tes tertulis untuk menentukan calon pejabat apakah layak untuk menduduki jabatan tertentu sesuai kompetensi masing-masing. Sistem merit terbukti efektif untuk seleksi. Dan menjadi solusi yang tepat.

Di Indonesia, seleksi CPNS tampaknya sudah menerapkan sistem merit di mana tes CPNS terpusat dan komputerisasi. Sehingga CPNS yang tidak layak akan tersingkir otomatis berdasar hasil tes komputer itu. Sangat efisien. Selanjutnya sistem merit dikembangkan untuk karir ASN.

TWK KPK bisa kita pandang sebagai sistem merit. Seperti diberitakan, 75 pegawai KPK tidak lolos TWK – Tes Wawasan Kebangsaan. Maka 75 pegawai KPK ini bisa saja dipecat berdasar sistem merit. Sangat efisien.

Apakah itu solusi yang tepat? Apakah sistem merit itu bagus?

Di US, sistem merit mengalami krisis besar. Yang awalnya, jadi solusi, kini menjadi masalah. Bahkan sumber dari beragam masalah.

Di Indonesia, sistem merit yang berupa TWK KPK jelas-jelas memunculkan kontroversi. Banyak pihak menduga bahwa TWK tidak obyektif. Dan wajar bahwa sistem merit memang tidak obyektif. Sistem merit mengalami krisis. Sistem merit diragukan secara teori mau pun praktis.

Meritokrasi

Dari sistem merit berkembang lebih luas menjadi meritokrasi. Tahun 1958, Michael Young menerbitkan novel satire tentang meritokrasi. Sejak itu, istilah meritokrasi menjadi begitu populer di kalangan pakar ilmu sosial. Meski Young membahas meritokrasi dengan mengkritik dan menolaknya, tetapi penjelasan Young tentang meritokrasi begitu kuat.

Sejatinya, di waktu hampir bersamaan, Alan Fox sudah lebih awal menulis artikel yang mengkritik meritokrasi secara langsung.

Baik Young mau pun Fox, tampak, sudah menyadari bahwa meritokrasi sudah berkembang di waktu itu. Dan, meritokrasi akan makin kuat mendominasi kehidupan sosial menuju akhir abad 20 sampai melintas ke abad 21. Meritokrasi mendorong suasana kompetisi berlebihan. Kehidupan menjadi pacuan dari umat manusia. Yang kalah, dalam meritokrasi, jelas kalah. Bahkan yang menang pun juga kalah. Jurang ketimpangan orang super kaya dengan orang miskin tidak bisa dijembatani. Ketimpangan sosial, dan ekonomi, menjadi masalah besar. Kemiskinan makin menjalar. Maka meritokrasi harus diakhiri.

Sejak awal, istilah meritokrasi berkonotasi negatif. Istilah meritokrasi dimunculkan sebagai potret sosial waktu itu, tahun 1950an, untuk dikritisi, dihindari, dan diakhiri.

Putar Balik Meritokrasi

Jalannya sejarah bisa saja berbeda. Young memunculkan istilah meritokrasi untuk dikritik karena memang konotasinya negatif. Masyarakat umum tidak mendengarkan kritik dari Young. Masyarakat justru sepakat dengan Young ketika Young menjelaskan keunggulan meritokrasi. Masyarakat menganggap bahwa meritokrasi adalah positif. Bahkan meritokrasi harus dikejar.

Meritokrasi memberikan kekayaan, dan jabatan, kepada siapa saja yang berjuang dan memenangkan kompetisi. Siswa yang mendapat nilai tertinggi dalam ujian, misal UTBK atau SAT, mereka yang berhak diterima di universitas. Pengusaha yang mampu menjual produknya dengan laris maka mereka berhak mendapat keuntungan dari penjualan itu. Karyawan yang paling berprestasi maka mereka berhak mendapat promosi jabatan. Meritokrasi adalah sistem yang adil dan positif.

Merit = IQ + Usaha

Rumusan “merit” sebagai perpaduan nilai IQ tinggi ditambah usaha kerja keras, dari Young, diterima masyarakat luas. Masyarakat sepakat dengan rumusan Young itu – dan melupakan kritiknya.

Pada tahun 1972, Daniel Bell menulis karya tentang meritokrasi dengan konotasi positif. Meritokrasi adalah cita-cita ideal dari bangunan sosial yang adil. Siapa pun Anda, latar belakang apa saja, asalkan Anda adalah orang yang cerdas dan kerja keras maka Anda dijamin sukses. Masyarakat setuju teori Bell: meritokrasi adalah positif.

Resmi, meritokrasi berputar balik: dari yang semula negatif menjadi positif.

Selanjutnya, di tangan para politikus, tema meritokrasi yang positif ini makin menguat. Presiden Amerika, dari Reagan sampai Clinton, dan Perdana Menteri Inggris, dari Thatcher sampai Blair, secara terbuka mendukung meritokrasi. Obama menguatkan meritokrasi, “Di mana pun kalian lahir maka kalian bisa sukses.” Trump mendukung meritokrasi,”Menciptakan medan laga yang setara antara perusahaan dan pekerja.” Dan di Indonesia, capres Jokowi mencanangkan sistem merit untuk pemerintahan masa jabatan kedua.

Menangkan kompetisi maka Anda berhak mendapatkan hasilnya.

Masalah Meritokrasi

Meritokrasi punya beberapa masalah serius. Sedangkan masalah teknis, dan permukaan, dari meritokrasi tidak terlalu signifikan. Karena itu kita perlu mencermati masalah meritokrasi dengan lebih teliti.

Demikian juga, alternatif meritokrasi bukanlah menolak meritokrasi. Lawan meritokrasi adalah nepotisme – atau aristokrasi. Justru lebih berbahaya dari meritokrasi. Tidak mungkin, kita memilih nepotisme dari meritokrasi. Alternatif dari meritokrasi adalah post-meritokrasi: melampaui meritokrasi. Misalnya kolabokrasi yang mengutamakan proses kolaborasi, di saat yang sama, menerapkan bagian-bagian tertentu yang baik dari meritokrasi. Kita akan membahas di bagian berikut ini, diawali dengan masalah-masalah meritokrasi.

  1. Ada yang tertinggal karena ada yang di depan

Prinsip dasar meritokrasi adalah kompetisi, persaingan. Siapa yang menang maka merekalah yang berhak atas posisi, harta, atau hadiah yang ada. Hanya satu orang yang menang, sisanya, jauh lebih banyak orang, adalah pecundang. Mereka yang menang adalah yang paling merit yaitu mereka yang punya IQ tinggi dan usaha keras.

Konsekuensinya, selalu ada yang tertinggal. Selalu ada yang kalah dalam suatu kompetisi. Bahkan dalam jumlah yang lebih besar, mereka yang kalah. Meritokrasi menghadapi kesulitan nyata seperti ini. Lebih parah lagi, yang menang mau pun yang kalah, sama-sama ada pembenaran. Mereka yang kalah lantaran salahnya sendiri, mereka tidak mau kerja keras. Sebuah pembenaran yang masuk akal.

Sejatinya, masalahnya bukan karena orang kalah tersebut malas. Tetapi, seandainya, orang yang malas tersebut jadi rajin berusaha keras maka dia akan jadi menang. Akibatnya, jadi, orang lain yang akan kalah. Sehingga selalu ada yang kalah. Masalah ini ada bukan lantaran kesalahan personal tetapi memang kesalahan inheren dalam sistem meritokrasi.

2. Ada bakat yang tidak sempat diasah

Asumsi bahwa setiap orang berbakat dan punya IQ memadai, tampaknya, sulit diterima. Sementara, dalam sistem meritokrasi, kita mengasumsikan bahwa masing-masing anggota masyarakat punya IQ yang memadai agar bisa terasa adil.

Mudah kita lihat, persaingan berdasar IQ menjadi tidak adil. Lantaran banyak orang yang IQ-nya tidak sempat dikembangkan. Jumlah sekolah tidak memadai untuk menampung siswa. Sehingga ada anak yang bisa sekolah, IQ diasah lebih baik. Dan ada anak yang tidak bisa sekolah, IQ tidak diasah. Makin tinggi sekolah maka makin terbatas daya tampungnya. Misal untuk universitas maka lebih banyak pemuda yang tidak kuliah dari yang bisa kuliah – apa lagi di negara miskin.

Seandainya, kapasitas sekolah mampu menampung semua anak yang berusia sekolah, maka, tetap saja, kualitas masing-masing sekolah berbeda. Maka hasil akhir pengembangan bakat, dan IQ, masing-masing sekolah juga berbeda. Sekali lagi, persaingan berdasar IQ memang tidak pernah adil. Lebih jauh lagi pengembangan IQ, nyatanya, tidak hanya ditentukan oleh sekolah. Lingkungan lebih luas berpengaruh besar terhadap IQ, dan bakat, setiap anak. Termasuk lingkungan keluarga, fasilitas olah raga, instrumen musik, dan sebagainya. Meritokrasi menghadapi masalah pelik dalam hal ini.

Meritokrasi, lebih sulit lagi, dalam menghadapi orang-orang yang tidak beruntung, misal lahir dalam keadaan cacat atau kebutuhan khusus. Meritokrasi memang tidak adil terhadap mereka – dan terhadap banyak orang.

3. Beberapa tanjakan lebih terjal

Dengan asumsi semua orang punya bakat dan IQ yang adil pun, meritokrasi, masih menghadapi kesulitan pelik. Tidak semua tanjakan sama terjal. Ada beberapa orang yang dengan mudah meraih prestasi. Sementara, beberapa orang lain, sangat sulit untuk meraih prestasi yang sama itu.

Misalkan dua anak, yang satu anak orang kaya raya dan satunya lagi anak orang miskin, sama-sama diterima di universitas favorit. Untuk lolos seleksi ke universitas, anak orang kaya melengkapi diri dengan fasilitas belajar, buku, bimbingan, uang, dan sebagainya. Sementara, anak orang miskin tidak punya fasilitas yang berarti. Dia harus berjuang ekstra keras dengan keadaannya. Jelas, ketimpangan antara mereka. Meritokrasi memang tidak adil. Seandainya memiliki IQ yang saya, anak miskin menghadapi kesulitan lebih besar dari anak orang kaya.

Ketika kuliah, ketimpangan terjadi lagi. Anak orang kaya dilengkapi dengan beragam fasilitas, kenal baik dengan profesor dan administrasi kampus, dan kehidupan mahasiswa yang mewah. Sementara anak orang miskin, sulit untuk memenuhi kebutuhan makan sehari-hari, bayar kos bulanan tidak ada uang, tidak ada relasi khusus dengan profesor, dan sebagainya. Meski mereka sama-sama sebagai mahasiwa unversitas, tanjakan mereka berbeda. Meritokrasi memang tidak memadai.

4. Tidak ada ukuran obyektif, hanya interpretasi

Kita tidak pernah bisa mengukur dengan pasti apa itu merit. Yang ada hanya asumsi, atau interpretasi, atau yang terbaik adalah estimasi.

Merit = IQ + Usaha

Pertama, kita tidak bisa mengukur IQ. Kita hanya bisa meng-estimasi IQ seseorang dengan beragam instrumen pengukuran. Di lain pihak, IQ seseorang berubah-ubah setiap saat. Sehingga, apa pun hasil pengukuran IQ bisa diragukan validitasnya.

Kedua, kita lebih sulit lagi mengukur usaha. Ukuran usaha sesuai teori fisika sebagai hasil perkalian gaya dan perpindahan, jelas, tidak tepat di sini. Ukuran usaha yang lain makin tidak bisa disepakati. Sementara, masing-masing orang mempunyai tujuan hidup yang berbeda. Maka mereka akan mengerahkan usaha yang berbeda-beda pula. Makin sulit lagi, bagi kita, untuk mengukur usaha seseorang untuk kemudian dibandingkan.

Ketiga, sebagai akibat dari IQ dan usaha yang tidak bisa diukur, maka merit juga tidak bisa diukur. Lalu bagaimana kita bisa menerapkan meritokrasi ketika merit tidak bisa diukur? Tentu saja, validitas meritokrasi benar-benar diragukan.

Contoh kasus TWK KPK. Apakah wawasan kebangsaan bisa diukur? Tentu tidak bisa. Tetapi kita bisa mengukurnya, sekedar sebagai estimasi, dengan instrumen TWK – Tes Wawasan Kebangsaan. Sehingga, pemecatan anggota KPK, berdasar hasil TWK, sangat sulit dibuktikan validitasnya. Bagaimana pun, hasil TWK ini tetap bisa kita gunakan sebagai bahan dialog. Sistem merit, memang, tidak memadai dalam kasus ini.

5. Ada yang tidak bisa dibeli

Uang tidak bisa membeli kebahagiaan. Jika uangnya lebih besar maka akan mampu membeli kebahagiaan. Dan, jika uangnya lebih besar lagi, akan bisa membeli apa saja. Begitulah, ketika ideologi meritokrasi telah mengakar generasi demi generasi. Uang adalah salah satu ukuran merit paling jelas.

Pandemi covid-19 memutarbalikkan kekuatan uang. Jutaan orang telah meninggal karena covid. Uang tidak bisa membeli nyawa mereka. Uang tidak bisa menyelamat saudara-saudara kita dari bahaya pandemi. Uang tidak bisa membelikan anak yatim, setelah bapaknya meninggal karena covid, ayah baru sebagai pengganti. Rasakan, dengan empati, sedihnya ribuan anak yatim akibat pandemi ini.

Uang bukan apa-apa. Uang adalah alat tukar semata yang memudahkan kehidupan sosial kita. Ada banyak hal yang tidak bisa dibeli oleh uang. Meritokrasi menghadapi masalah pelik berkaitan dengan uang.

Dengan lima masalah mendasar dari meritokrasi seperti kita bahas di atas, maka meritokrasi tidak layak menjadi sistem di tatanan sosial kita. Kita harus meninggalkan meritokrasi. Tetapi kita tidak bisa melawan meritokrasi. Yang bisa kita lakukan adalah melampaui meritokrasi. Untuk itu, saya menyusun peta evolusi meritokrasi terdiri dari 5 level. Meritokrasi berada pada level 3. Untuk mengakhiri meritokrasi, kita tidak bisa kembali ke level 1 (dominasi) atau pun level 2 (aristokrasi). Kita justru perlu naik ke level 4 (kolabokrasi) dan level 5 (dinamokrasi).

Evolusi Meritokrasi

Konsep meritokrasi dinamis berubah-ubah. Baik berubah dari sisi maknanya atau pun masyarakat berubah dari suatu meritokrasi ke bentuk lainnya. Meritokrasi sendiri bisa bersanding dengan sistem-sistem lainya, misal bersanding dengan demokrasi.

Berikut ini adalah evolusi meritokrasi dalam arti seleksi memilih siapa saja yang berhak atas suatu posisi.

  1. Dominasi. Pihak yang kuat, menang, dan mendominasi maka mereka yang berkuasa. Praktek dominasi banyak kita jumpai di masa kolonialisme dan imperialisme. Sekarang, seharusnya, sudah tidak ada praktik dominasi. Nyatanya, masih ada saja praktek dominasi ini. Misalnya, di dunia bisnis, terjadi praktek monopoli. Sehingga hanya ada satu pihak saja yang menguasai dan tentu saja dia yang menang.

    Dalam dunia politik, kita juga bisa melihat dominasi Israel atas Palestina sejak 1967 sampai sekarang. Israel menduduki Tepi Barat (Palestina) dan mengurung Jalur Gaza (Palestina). Tampaknya, sejauh ini, dunia internasional belum bisa berbuat banyak untuk menghentikan praktek dominasi ini. Barangkali dalam beberapa waktu ke depan akan ada perbaikan situasi.

  2. Aristokrasi. Pihak yang berkuasa adalah keturunan dari penguasa sebelumnya, misal kerajaan. Kita masih bisa menemukan praktek aristokrasi, kekuasaan turun-temurun, sampai saat ini. Umumnya, aristokrasi di jaman ini, dilengkapi dengan konstitusi sehingga praktek kekuasaan ada batas-batas yang jelas. Misal Inggris, Belanda, Yogyakarta, dan lain-lain.

    Meski demikian, ada juga kerajaan yang kekuasaan rajanya nyaris mutlak. Konstitusi pun, dengan cara tertentu, dapat diubah sesuai kepentingan para aristokrat. Di dunia bisnis, barangkali hal ini bisa terjadi pada perusahaan keluarga yang turun-temurun.

  3. Meritokrasi. Pihak yang lolos berdasar uji sistem merit maka mereka yang berhak mengklaim posisi, misal dalam kompetisi. Pemenang, penguasa, atau pemimpin ditentukan oleh nilai merit = IQ + Usaha. Kompetisi terbuka dan dianggap adil menjadi norma utama. Level meritokrasi ini lah yang perlu kita lampaui menuju level-level berikutnya.

  4. Kolabokrasi. Pihak-pihak berkolaborasi memilih pemimpin untuk suatu bidang dengan bidang lainnya untuk mencapai tujuan bersama. Sesuai dengan namanya, pemimpin atau pemenang, berkolaborasi dengan anggota untuk menciptakan kemajuan bersama. Pemimpin bukan berhak mengklaim mendapat gaji yang paling besar. Tetapi pemimpin adalah orang yang mendapat wewenang, dan tanggung jawab terbesar, memimpin kesatuan komunitas untuk mencapai cita-citanya.

    Pemilihan pemimpin dapat dilakukan secara demokratis, mirip dengan konsep meritokrasi, tetapi melampauinya. Di satu sisi, kolabokrasi membuka kompetisi yang adil. Di sisi lain, kolabokrasi tidak berlebihan dalam berkompetisi. Kompetisi hanya sekedar pemanis dari kolaborasi. Yang utama adalah kolaborasi.

    Kolabokrasi memegang tiga prinsip dasar. Pertama, manusia dan alam merupakan kesatuan integral. Kedua, pemimpin adalah orang yang memimpin manusia dan alam mencapai cita-cita tertinggi – bukan demi kekayaan pribadi. Ketiga, seluruh hidup manusia adalah untuk kebaikan manusia dan alam semesta. Kompetisi, meski ada, tidak termasuk dalam tiga prinsip utama. Masing-masing prinsip kolabokrasi saya bahas di bagian bawah.

  5. Dinamokrasi. Pihak-pihak bergerak dinamis dalam memilih pemimpin dengan mempertimbangkan kadar kolaborasi dan kompetisi. Sifat dasar dari manusia adalah dinamis. Maka tidak ada kisah akhir dari manusia. Manusia selalu mempunyai kisah-kisah baru yang unik. Maka demikian juga dengan tatanan sosial, tidak ada tatanan sosial yang bersifat final. Selalu ada dinamika.

    Meski Fukuyama menyatakan The End of History bahwa sejarah manusia sudah berakhir, tatanan sosial manusia mencapai akhir yaitu demokrasi, tetapi Fukuyama tidak bisa mengklaim seperti apa bentuk akhir dari demokrasi itu sendiri. Sehingga demokrasi tetap mengalami perubahan dinamis.

    Dinamokrasi adalah tatanan sosial yang dinamis. Bergerak dari satu kadar kolaborasi ke kadar kompetisi yang berbeda-beda. Pada saat tertentu, masyarakat perlu nyaris hampir secara totalitas kolaborasi. Di saat yang lain, barangkali masyarakat perlu menambah kadar kekuatan bumbu kompetisi. Tidak ada rumus baku dalam hal ini. Manusia dan alam benar-benar dinamis.

Solusi Meritokrasi

Bukan menolak meritokrasi tetapi melampaui meritokrasi, itu solusi yang kita butuhkan. Bagian yang buruk ditinggalkan, bagian yang baik dijaga. Maka solusi dari meritokrasi adalah kolabokrasi (level 4) dan dinamokrasi (level 5).

Berikut ini, kita akan mendiskusikan tiga prinsip dasar kolabokrasi.

Prinsip 1: Kesatuan; Manusia dan alam adalah satu kesatuan integral yang utuh.
Prinsip 2: Kepemimpinan; Pemimpin adalah orang yang memimpin manusia dan alam mencapai cita-cita tertinggi.
Prinsip 3: Tujuan; Seluruh hidup manusia bertujuan untuk kebaikan manusia dan alam yang beragam.

Manusia dan alam adalah satu kesatuan

Manusia, kita, bisa eksis hanya karena ada alam semesta. Tanpa alam, manusia tidak bisa eksis. Seandainya, manusia bisa eksis tanpa alam maka manusia juga tidak akan bermakna apa-apa. Manusia tanpa oksigen tidak bisa hidup. Manusia tanpa makanan tidak bisa hidup. Manusia sepenuhnya menyatu dengan alam.

Sebaliknya, alam hanya bisa bermakna karena manusia. Barangkali kita bisa membayangkan alam semesta ini eksis tanpa manusia. Bumi, lautan, gunung, matahari, dan galaksi berjalan sesuai hukum alam. Tetapi apa makna itu semua tanpa manusia? Alam bergerak sesuai tatanan. Tidak ada teknologi digital, tidak ada internet, tidak ada pesawat, dan yang tragis, tidak ada kisah cinta yang begitu indah. Alam semesta menjadi bermakna hanya karena ada manusia.

Manusia butuh alam semesta, dan alam semesta butuh manusia. Manusia dan alam semesta adalah satu kesatuan integral yang utuh. Konsekuensinya, manusia adalah milik alam semesta, dan alam semesta adalah milik umat manusia.

Manusia berkolaborasi dengan alam semesta untuk menjalani misteri waktu. Di antara umat manusia, tak satu orang pun bisa mengklaim dirinya sebagai orang paling berhak memiliki alam – sumber daya misalnya. Karena, alam adalah milik bersama. Ketika seseorang memiliki sawah atau mobil, misalnya, maka sawah itu bukan eksklusif milik orang tersebut. Pemilik sawah tidak berhak merusak sawah miliknya. Pemilik mobil juga tidak berhak menghancurkan mobilnya. Sawah dan mobil, adalah bagian dari alam, merupakan milik umat manusia. Untuk digunakan, secara kolaborasi, memajukan manusia dan alam raya.

Makna seseorang memiliki mobil bukanlah memiliki, eksklusif, seperti yang umumnya dibayangkan. Memiliki, di sini, bermakna mendapat kepercayaan untuk memanfaatkan demi kepentingan bersama. Saya memiliki mobil bermakna bahwa umat manusia, dengan proses sosial tertentu, mempercayakan mobil itu kepada saya untuk saya kelola dengan sebaik-baiknya. Jika ada rumah yang bukan milik saya maka saya, dengan proses sosial tertentu, tidak mendapat kepercayaan untuk mengelola rumah itu. Ada orang lain yang lebih berhak mengelola rumah itu, yaitu pemilik sah rumah itu, untuk memberikan kebaikan bersama.

Pertanyaan muncul, bagaimana proses sosial yang bisa menentukan saya berhak mengelola mobil ini tapi tidak berhak mengelola rumah itu? Proses sosial ini adalah proses kolaborasi, melampaui sekedar kompetisi semata. Proses sosial, tentu, harus bersifat adil bagi semua umat manusia dan alam semesta.

Pemimpin memimpin manusia dan alam mencapai cita-cita tertinggi.

Menjadi pemimpin adalah tugas yang amat berat. Karena itu, pemimpin, wajar saja, mendapat fasilitas dan wewenang agar dapat menjalankan tugasnya dengan baik demi kebaikan umat manusia dan alam raya. Jebakannya adalah, bila orang ingin menjadi pemimpin agar memperoleh fasilitas luas, dan wewenang yang terbentang, sementara, dia lupa menjalankan tugas kepemimpinan. Lebih parah lagi, pemimpin semacam itu, mempunyai banyak pembenaran. Termasuk pembenaran mempertahankan jabatan kepemimpinannya itu.

Seorang pemimpin, mewakili seluruh umat manusia dan alam raya, mengarahkan gerak menuju cita-cita tertinggi. Pemimpin perlu mengerahkan seluruh kemampuan untuk mengetahui cita-cita paling luhur itu. Menentukan strategi terbaik untuk meraihnya. Lengkap dengan beragam sumber daya yang diperlukan serta waktu yang diperlukan.

Di saat yang sama, pemimpin perlu mengantisipasi berbagai kendala yang mungkin menghalangi gerak maju peradaban. Kemudian pemimpin menyiapkan beragam strategi alternatif untuk bisa mengatasi kendala itu. Tugas pemimpin menjamin tercapainya cita-cita tertinggi itu. Bukan melaksanakan pekerjaan untuk mencapai cita-cita itu. Dalam melaksanakan pekerjaan itu, pemimpin sesuai wewenangnya, dapat memerintahkan anggota tim secara kolaborasi.

Jika tugas pemimpim adalah menjamin tercapainya cita-cita maka bukankah itu tugas yang berat? Benar. Bahkan tugas yang berat sekali. Karena itu, pemimpin mendapat fasilitas besar untuk bisa memastikan tecapainya cita-cita tertinggi.

Bukankah setiap manusia adalah pemimpin? Maka tugas setiap manusia adalah berat? Benar, karena itu manusia mendapat fasilitas alam raya ini.

Tujuan seluruh manusia adalah untuk kebaikan manusia dan alam raya.

Masing-masing dari kita, setiap manusia, punya peran untuk menjadikan alam semesta menjadi lebih baik. Termasuk menjadikan orang di sekitar kita, menjadi lebih baik pula. Untuk dapat menjalankan peran itu, kadang, kita bekerja secara mandiri. Dan, lebih banyak, kita bekerja sama dengan orang lain. Nyatanya, kita selalu bekerja sama dengan beragam pihak. Manusia dan alam adalah satu kesatuan utuh.

Kita pasti jadi pemimpin – setidaknya memimpin diri sendiri. Dan, di saat yang sama, kita juga anggota dari suatu komunitas. Maka kita perlu bisa menempatkan diri siap memimpin dan siap dipimpin.

Presiden US, misal Biden, jelas adalah seorang pemimpin. Bahkan dia pemimpin negara terbesar di dunia. Apakah Biden juga anggota yang harus siap dipimpin? Tentu saja. Dia anggota PBB. Maka dia, presiden US, harus patuh kepada ketua PBB. Dalam kehidupan pribadi, Biden, barangkali sebagai anggota komunitas. Maka Biden harus patuh terhadap ketua komunitas tersebut. Siapa pun diri kita, pasti merupakan anggota yang harus siap dipimpin.

Baik sebagai pemimpin mau pun anggota, tujuan kita adalah untuk berperan menjadikan alam semesta dan manusia lebih baik.

Kompetisi Kolaborasi

Kompetisi yang banyak berperan dalam meritokrasi tetap terjadi dalam kolaborasi. Hanya saja, kompetisi kali ini, ada dalam naungan prinsip kolaborasi. Kita perlu merumuskan kompetisi yang sejalan dengan kolaborasi. Gagal dalam merumuskan ini, kita dalam resiko terjatuh ke nepotisme – lebih buruk dari meritokrasi.

Kompetisi perlu dijamin bersifat adil – secara luas. Hasil dari kompetisi adalah untuk menjalankan prinsip-prinsip kolaborasi – menjadikan alam dan manusia lebih baik.

  1. Setara dalam peluang
  2. Proses yang terbuka
  3. Hasil: Prinsip Perbedaan

Setara dalam Peluang (Equal of Opportunity)

Aturan setara dalam peluang tampaknya mudah kita terima. Semua orang yang bersaing mempunyai peluang sama besar untuk menang. Mereka yang berbakat dan komitmen berjuang maka yang paling besar peluang untuk sukses. Tanpa kesetaraan ini, tampaknya sulit bagi kita untuk mengatakan suatu kompetisi sebagai adil.

(1) Proses penerimaan mahasiswa baru di universitas
(2) Pemilihan presiden di suatu negara
(3) Pemilihan ketua kelas di suatu sekolah menengah

Kita akan mencoba menganalisis tiga contoh kasus di atas. Kasus (1) tentang penerimaan mahasiswa baru, tampaknya, dengan mudah bisa dilakukan dengan seleksi semisal UTBK – Ujian Tulis Berbasis Komputer. Mereka yang dapat nilai tinggi dalam UTBK berhak diterima di universitas. Dan setiap siswa yang lulus SMA, dalam 3 tahun terakhir, mempunyai peluang yang sama besar untuk bersaing dalam UTBK. Jadi, UTBK bisa kita nyatakan sebagai kompetisi yang adil. Nyatanya, tidak sesederhana itu.

UTBK tidak bisa, dengan mudah, menjamin suatu kompetisi yang setara. Perhatikan kualitas SMA di kota jauh lebih menguntungkan dibanding dengan SMA di daerah terpencil. Meski siswa di kota dan di daerah terpencil sama-sama boleh berkompetisi di UTBK, namun, bekal kemampuan mereka beda jauh. Siswa di kota akan berpeluang besar untuk menang.

Sehingga, untuk menjamin kesetaraan dalam peluang, kementrian pendidikan perlu menjamin kualitas SMA di seluruh Indonesia setara. Kualitas SMA di daerah terpencil sama dengan kualitas SMA di kota. Sulit untuk dipenuhi. Dan jika kualitas SMA, misalnya, sama-sama setara di seluruh negara, maka masih ada yang bisa mengubah kesetaraan itu. Keluarga kaya akan membekali anak-anaknya dengan belajar tambahan, bimbingan belajar, buku penunjang, gizi, akses internet, dan lain-lain. Akibatnya, anak orang kaya akan berpeluang lebih besar untuk menang dalam kompetisi UTBK. Tentu saja, ada cara untuk mengatasi kesulitan ini. Saya akan membahasnya di tempat lain.

Kasus (2) pemilihan presiden maka semua warga negara berhak mengajukan diri sebagai calon presiden. Tampaknya, kompetisi pilpres ini, sesuai dengan aturan setara dalam peluang.

Covid Tidak Masalah Tapi Pandemi

Covid-19 tidak masalah. Virus, sejatinya, memang tidak masalah. Sedangkan pandemi memang masalah – bahkan masalah besar bagi umat manusia.

Virus covid sudah ada puluhan tahun yang lalu. Di tubuh binatang. Kelelawar dan trenggiling. Mereka baik-baik saja. Memang baik-baik saja.

Begitu covid berpindah ke tubuh manusia maka mutasinya jadi bahaya. Parahnya, sampai sekarang, kita tidak tahu bagaimana covid bisa masuk ke tubuh manusia. Dugaan kuat, karena manusia memangsa kelelawar maka covid masuk ke tubuh manusia. Ada pula yang menduga dari rekayasa laboratorium yang bocor ke tubuh manusia.

Covid-19: Mengapa virus corona sangat mematikan? - BBC News Indonesia

Di dalam tubuh manusia, covid dengan cepat mereplikasi diri menjadi ribuan bahkan jutaan. Lebih dari itu, covid bermutasi lagi sehingga lebih cerdik terhadap segala halangan.

Covid Tidak Masalah

Saya kembali menekankah bahwa covid itu sendiri tidak masalah. Mereka, virus corona, adalah penghuni alam – sebagaimana kita manusia.

Awal corona, covid-19, menyebar di Wuhan Cina, mereka bisa mengendalikan pandemi dalam 2 sampai 3 bulan saja. Dengan sabar, umat manusia di dunia, seharusnya juga bisa mengendalikan corona ini dalam 2 sampai 3 bulan saja. Nyatanya, manusia tidak sabar, pandemi tetap bergejolak bahkan sampai sekarang – setahun lebih.

Covid mengingatkan manusia untuk lebih sabar. Agar mengurangi bepergian. Mengurangi pemborosan energi yang memuntahkan karbon dioksida dan zat-zat beracun ke alam. Agar manusia menjaga jarak satu sama lain. Agar umat manusia lebih mendekat dengan keluarga inti masing-masing. Bukankah itu peringatan yang bagus?

Lebih dari itu, covid melindungi manusia dari kerusakan lingkungan, pemanasan global, dan perubahan iklim. Gaya hidup manusia yang normal, seperti sekarang ini, akan menghancurkan bumi dalam 20 atau 30 tahun ke depan. Jika iklim sudah rusak, manusia tidak akan mampu memperbaikinya. Kita tidak bisa kembali ke masa-masa bumi yang indah. Corona mengirim pesan begitu kuat demi umat manusia. Tetapi bisakah manusia bersabar?

Tampaknya manusia tetap ingin hidup normal – yang membahayakan umat manusia dan alam semesta. Corona tetap sabar, tetap memberi peringatan dengan caranya sendiri.

Dengan mengubah perilaku kita jadi lebih ramah lingkungan, dekat dengan keluarga, konsumsi sekedarnya saja, maka kita akan mampu mengatasi pandemi ini – dan mencegah kerusakan alam semesta.

Vaksin Berjasa

Kemajuan sains teknologi memang luar biasa. Hanya dalam beberapa bulan, umat manusia berhasil menciptakan vaksin untuk covid. Biasanya, diperlukan waktu 2 tahun untuk bisa menciptakan vaksin baru.

Saya membuat model untuk mengendalikan pandemi covid. Dalam model ini, ada dua cara mengendalikan pandemi: manajemen perilaku dan mempercepat kesembuhan. Vaksin terbukti berjasa terhadap dua cara di atas. Vaksin memperkuat perilaku manusia menjadi lebih kuat terhadap serangan corona. Di saat yang sama, vaksin juga mempercepat kesembuhan bagi yang terinfeksi – gejala lebih ringan dan lebih cepat sembuh.

Jangkauan vaksin tampak menjadi masalah. Negara kaya, misal US, sudah vaksinasi hampir 200 juta penduduknya. Sementara negara berkembang, misal Indonesia, baru bisa vaksinasi sekitar 5% dari jumlah penduduk. Negara miskin, apa lagi yang sedang terjadi perang, tampak kesulitan sekali untuk vaksinasi. Padahal, vaksinasi hanya efektif jika seluruh penduduk dunia, target sekitar 70%, tervaksin sepenuhnya. Jika ada sebagian penduduk dunia yang tidak tervaksin maka pandemi mudah, sewaktu-waktu, meledak lagi.

Vaksin Paling Hebat

Vaksin covid memberi pelajaran penting bagi umat manusia secara khusus – beda dengan vaksin-vaksin yang lain.

Pertama, vaksin covid tidak menjadikan manusia kebal. Mereka yang sudah vaksinasi tetap bisa terserang covid. Kita bisa mengkonfirmasi sejak dalam tahap pengujian mau pun realitas di lapangan banyak orang sudah vaksin, dua kali atau satu kali, tetap terinfeksi corona. Maka, meski sudah vaksinasi, setiap orang tetap harus ketat menjaga prokes.

Kedua, vaksin covid tidak menjamin serangan covid menjadi ringan – nyatanya banyak orang yang sudah vaksinasi lalu terinfeksi corona dan meninggal dunia, di antaranya para nakes. Sehingga, kita perlu memandang vaksin hanya sebagai perlindungan tambahan. Sementara sikap taat prokes harus selalu dijaga.

Pelajaran terhebat dari vaksin covid ini, dua hal di atas, mengajarkan manusia untuk tetap hidup penuh rasa sabar. Ramah terhadap alam sekitar. Manusia menjaga alam dan alam menjaga manusia. Hidup lebih hemat energi. Tidak hura-hura. Konsumsi hanya sekedarnya – penuh respek dan tanggung jawab. Dan, tentu saja, lebih dengan dengan keluarga inti.

Apa lagi yang bisa kita harapkan dari covid?

Buku Paling Sulit

“Bikin hidup lebih hidup dan mati lebih berarti.”

Buku apa yang paling sulit Anda pahami?

Saya punya banyak pengalaman sulit memahami isi dari suatu buku. Berikut ini adalah beberapa buku, yang saya ingat, paling sulit saya pahami pada awal-awal membacanya. Untuk di jaman sekarang, buku bisa saja berupa ebook atau konten digital.

7 Habits

Sejak SMA saya suka membaca buku-buku motivasi. Karya Dale Carnegie dan seterusnya menjadi santapan menambah motivasi. Ketika membaca buku “The 7 Habits of Highly Effective People” karya almarhum Covey, cara pandang saya berbeda jauh.

Buku Import The 7 Habits of Highly Effective People (Original & New)

Pertama, saya tahu buku 7 Habits ini bagus. Kedua, saya tidak bisa memahami isi buku ketika membacanya. Ketiga, saya pantang menyerah untuk berusaha memahaminya.

7 Habits memang berbeda paradigma dengan buku motivasi pada umumnya. Covey, tampak, lebih menguatkan etika karakter yang jauh beda dengan penulis lain. Sampai pada waktu berikutnya saya sulit melepaskan diri dari pengaruh Covey dalam leadership, manajemen, paradigma, karakter, komunikasi, dan lain-lain.

Keadilan Ilahi

Masih SMA saya membaca buku karya Syariati. Sulit, akhirnya bisa dipahami. Membaca buku Cak Nur juga sulit, akhirnya bisa paham. Buku karya Muthahhari, sulit akhirnya bisa juga.

KEADILAN ILAHI MURTADHA MUTHAHHARI | Shopee Indonesia

Ketika kuliah membaca buku “Keadilan Ilahi” karya Muthahhari mengapa sulit sekali untuk mengerti?

Padahal “Keadilan Ilahi” membahas tema paling penting, keadilan, secara rasional dan religius. Tampaknya, saya perlu membacanya berulang-ulang kali. Dan akhirnya, benar-benar mengakui buku “Keadilan Ilahi” memang luar biasa. Bersyukur bisa memahami “Keadilan Ilahi” dalam segala situasi.

Sarh Manzuma

Menjelang tahun 2000 saya berminat mendalami metafisika. Ingin kenal lebih mendalam pemikiran Plato, Aristoteles, Al Ghazali, Averous, Descartes, Einstein, Hawking dan lain-lain. Dan saya fokus kepada karya terbesar eksistensialis Timur: Mulla Sadra – yang merupakan sintesa besar dari sebelum Plato sampai Ibnu Arabi dan Rumi.

Mulla-hadi-sabziwari-4.jpg
Sabzivari

Beruntung saya membaca buku “Manzuma” karya Sabzivari yang membahas dengan rinci pemikiran Sadra. Luar biasa, buku ini benar-benar sulit aku pahami. Perlu berulang-ulang untuk membaca – dan diiringi doa. Saya kira karya Sadra, dan buku Manzuma, benar-benar karya yang luasnya tanpa batas. Kadang-kadang saya, tergoda, berpikir bahwa karya-karya pemikir besar berikutnya – Timur dan Barat – adalah catatan kaki dari karya Sadra.

Tidak sesederhana itu. Banyak karya orisinal di Timur dan Barat dan seluruh penjuru bumi. Semua perlu kita apresiasi.

Being and Time

Masa pandemi memberi banyak kesempatan untuk membaca buku. Beberapa karya besar yang, sebelumnya, saya baca dari summary para pemikir hebat, saya coba untuk membaca dari karya aslinya. Pemikir eksistensialis terbesar di era modern (atau postmodern) adalah Martin Heidegger dari Jerman.

Benar apa yang saya duga: buku “Being and Time” sangat sulit untuk dipahami. Saya perlu mengembangkan beragam cara untuk bisa memahaminya. Untung saja tersedia banyak summary secara online. Sehingga memudahkan bagi saya untuk membandingkan dengan buku aslinya.

Semula, saya menduga kesulitan ini karena saya membaca buku dalam bahasa Inggris yang diterjemahkan dari aslinya bahasa Jerman. Tampaknya bukan karena itu. Heidegger sengaja men-destruksi bangunan metafisika dari jaman Plato sampai Nietzsche. Sehingga bangunan pemikiran metafisika selama ini memang luluh-lantak untuk membuka bangunan ontologi yang baru.

Postmodern dan Weak Thought

Saya tentu saja sulit memahami buku-buku postmodern. Mereka memang bersifat pluralis – kadang relativis – dan dekonstruktif – atau destruktif. Derrida sulit. Baudrillard sulit. Lyotard agak lumayan. Sementara Habermas tidak terlalu sulit karena, menurut saya, Habermas lebih kuat ke modernitas dari postmodernitas itu sendiri.

Weak Thought by Gianni Vattimo

Beruntung, pada akhirnya, ada karya postmodern yang lebih sederhana. Buku “Weak Thought” merupakan buah terindah dari pemikir postmo – menurutku. Tentu saja buku, karya Vattimo dkk, ini sulit dipahami. Vattimo mengembangkan ontologi hermeneutik lebih matang melanjutkan gurunya, Gadamer, dan kakek gurunya, Heidegger.

Lebih seru lagi, karya Vattimo, dikembangkan terus oleh pemikir muda Santiago Zabala, usia 45 tahun tinggal di Spanyol. Mereka terus berkarya melalui beragam tulisan. Vattimo saat ini berusia 86 tahun tinggal di Itali.

Untuk Apa?

Wajar muncul pertanyaan: untuk apa membaca buku dan pemikiran yang sulit-sulit?

Jawaban saya: bikin hidup lebih hidup dan mati lebih berarti.

Misteri alam semesta dan yang melebihinya terbentang di cakrawala dan dalam diri manusia. Singkapkan misteri yang nyata untuk menemui misteri lagi yang lebih tinggi. Tiada henti.

Bagaimana menurut Anda?

Catatan

Apakah buku matematika tidak sulit untuk dipajami? Tentu saja sulit. Tetapi bagi saya, buku matematika, meski sulit dipahami tetap jelas batas-batas pembahasannya. Matematika modern, matematika abstrak, fisika modern, mekanika quantum, relativitas, dan lain-lain adalah buku-buku yang sulit dipahami. Termasuk buku-buku filsafat analitik juga merupakan buku sulit.

Akhir Kemiskinan Dunia dan Indonesia

Para pemimpin dunia, saat ini, mengakui bahwa kemiskinan adalah masalah nomor 1 dunia. Sehingga mereka menempatkan “pengentasan kemiskinan” – no poverty – sebagai tujuan nomor 1 – urutan pertama dalam SDGs.

Apa itu kemiskinan dan bagaimana cara mengukurnya?

Bukan pertanyaan yang mudah untuk kita jawab.

Pada tulisan ini, saya akan mencoba menampilkan ukuran kemiskinan versi Indonesia (BPS) dan versi internasional (SDG Report). Kemudian saya akan menghitung ulang angka kemiskinan tersebut dengan memanfaatkan nilai ketimpangan (dan rasio Gini). Analisis ini menunjukkan hasil yang tidak konsisten. Data BPS cenderung optimis relatif terhadap data SDG Report yang pesimis. Pada bagian akhir saya akan mendiskusikan beberapa starategi mengakhiri kemiskinan.

Angka Kemiskinan BPS

Sejatinya, angka kemiskinan Indonesia konsisten turun, membaik, dalam beberapa tahun terakhir. Dengan adanya pandemi covid-19, wajar kiranya angka kemiskinan Indonesia memburuk.

Dengan garis kemiskinan sebesar Rp 458 947 per bulan, terdapat 27,55 juta jiwa penduduk Indonesia yang miskin – setara dengan 10,19% dari penduduk Indonesia.

Angka Kemiskinan Internasional

SDG Report menetapkan pengeluaran $ 3,2 per hari (PPP) sebagai garis kemiskinan. Dengan mempertimbangkan daya beli dolar di Indonesia sekitar 3 kali lipat dari US maka 3,2 dolar setara dengan 15 000 rupiah per hari. Dalam sebulan sekitar 450 000 rupiah. Mirip dengan garis kemiskinan BPS yang 458 947 rupiah itu.

Terdapat 19,94 % penduduk miskin – kita bulatkan menjadi 20%. Setara dengan 54 juta jiwa orang miskin di Indonesia. Angka sebanyak ini hampir 2 kali lipat dari angka resmi BPS.

Saya akan mencoba menganalisis dengan mempertimbangkan income per capita Indonesia adalah Rp 57 000 000 per tahun (dibulatkan).

Nilai Ketimpangan n

Nilai ketimpangan n kita hitung dari kurva Lorenz. Sayangnya, tidak mudah bagi kita untuk memperoleh kurva Lorenz – kurva kumulatif pendapatan. Kita beruntung mendapatkan rasio Gini G yang bisa kita konversi menjadi nilai ketimpangan n.

Data BPS: rasio Gini G = 38,5 maka n = 2,25
Data SDG: rasio Gini G = 50,48 maka n = 3,04

SDG menghasilkan nilai ketimpangan n = 3,04 – lebih buruk dari BPS – karena melakukan koreksi untuk kelas kaya.

Polinomial Eksponensial

Secara umum saya lebih suka menggunakan nilai ketimpangan dengan model polinomial. Meski begitu, kita bisa mengembangkan model eksponensial – lebih tepatnya konvolusi polinomial eksponensial.

Baik polinomial mau pun eksponensial merupakan summary dari kurva Lorenz, layaknya Gini. Lebih dari itu, nilai ketimpangan, memberi informasi distribusi kekayaan sebagai estimasi Lorenz. Khusus untuk polinomial bersifat intuitif dan sederhana.

Sekilas, grafik polinomial dan eksponensial seperti sama persis. Mereka, padahal, identik hanya di tiga titik: awal, akhir, dan tengah.

Dengan kombinasi – konvolusi – polinom dan eksponen maka kita bisa memproduksi jumlah tak terbatas grafik. Tetapi karena kurva Lorenz mensyaratkan monoton naik dan turunan kedua tidak negatif maka semua grafik tersebut akan menghasilkan karakteristik yang mirip-mirip.

Grafik Skeptis

Grafik polinom cenderung lebih skeptis untuk kelas bawah sampai menengah. Sedangkan grafik eksponen cenderung lebih skeptis untuk kelas menengah sampai atas.

Grafik polinom pada posisi di bawah yang bermakna lebih skeptis untuk kelas bawah sampai menengah. Sedangkan pada kelas menengah sampai atas, grafik eksponen pada posisi bawah, yang bermakna lebih skeptis.

Estimasi Angka Kemiskinan

Kita akan memanfaatkan nilai ketimpangan n = 2,25 – dari BPS – untuk mengestimasi angka kemiskinan di Indonesia. BPS menyebut 10,19% penduduk di bawah garis kemiskinan.

Menghasilkan garis kemiskinan di 273 471 rupiah per bulan. Sehingga data 10.19% penduduk miskin adalah data yang optimis. Hitungan kita menunjukkan akan ada lebih banyak orang miskin jika garis kemiskinan 458 947 rupiah per bulan.

Dengan garis kemiskinan 458 947 maka kita peroleh penduduk miskin sebanyak 15,419%. Setara dengan 41 juta jiwa.

Berikutnya kita analisis data internasional dari SDG Report yang menyatakan 20% penduduk miskin dengan n = 3,04.

Menghasilkan garis kemiskinan 178 154 rupiah per bulan – jauh di bawah 450 000. Sehingga data SDG ini bisa kita anggap sebagai terlalu optimis.

Jika ditetapkan garis kemiskinan = 450 000 rupiah maka kita peroleh 31,49% penduduk berada di bawah garis kemiskinan.

Perlu kita catat bahwa semua analisis angka kemiskinan adalah sebuah estimasi. Angka pasti dari angka kemiskinan tidak pernah diketahui. Maka kita perlu menguji beragam metodologi untuk memperoleh hasil terbaik yang konsisten.

Rekayasa Angka Kemiskinan

Saya menduga angka kemiskinan memang di atas 10% tetapi tidak akan melebihi 20% – semoga. Sedangkan G = 38,5 tampaknya terlalu optimis. Jika kita mempertimbangkan koreksi SDG menghasilkan G = 50,48, tampaknya, terlalu tinggi.

Mari kita coba G = 45,00 setara dengan n = 2,64.

Terdapat 24% penduduk miskin. Terasa sangat tinggi. Lebih tinggi dari SDG Report.

Kita coba G = 40,00 setara dengan n = 2,33.

Terdapat 17,25% penduduk miskin. Masih terasa tinggi. Tetapi karena kita mempertimbangkan koreksi nilai ketimpangan maka wajar terjadi. Kiranya, untuk sementara ini, kita bisa berasumsi bahwa angka kemiskinan di Indonesia adalah 17,25% yang setara dengan 46,5 juta jiwa. Tentu, ini adalah tugas berat bagi kita semua untuk mengentaskan kemiskinan – no poverty.

Akhiri Kemiskinan

Tiga bidang utama bisa menjadi fokus kita untuk mengentaskan kemiskinan: pendidikan, struktur adil, dan revolusi digital.

Pendidikan

Barangkali semua sepakat bahwa pendidikan penting bagi kemajuan umat manusia. Indonesia sudah cukup bagus dalam cakupan sebaran pendidikan, meski masih perlu ditingkatkan. Angka partisipasi pendidikan dasar dan menengah mendekati 100%. Belum 100% dan perlu dikejar sampai 100%. Begitu juga dengan literasi dasar, bisa membaca dan menulis, juga mendekati 100%.

SDG Report mengapresiasi kebijakan pendidikan Indonesia yang melaksanakan pendidikan dasar menengah, selama 12 tahun, secara gratis. Mereka mengacu data UNESCO. Kabar baik bagi kita semua.

Sebagai warga negara yang hidup di Indonesia kita boleh ragu: di mana ada pendidikan gratis 12 tahun?

Anak saya memperoleh beasiswa berupa gratis belajar di SMA 3 Bandung karena prestasi meraih medali dalam olimpiade sains nasional. Tetapi, beasiswa gratis ini dibatalkan untuk tahun terakhir karena kepala sekolahnya diganti dengan kepala sekolah yang baru. Dan, tentu saja, sebagian besar siswa yang lain memang tidak gratis bersekolah di SMA.

Padahal peraturan gubernur Jabar, setahu saya, sejak masa gubernur Aher, menyatakan dengan tegas bahwa pendidikan di Jabar gratis sampai lulus SMA. Kondisi di lapangan tampak banyak perbedaan. Sekolah tidak gratis, ada di berbagai macam tempat.

Saya kita pemerintah hanya perlu menambahkan kontrol yang baik. Sehingga kebijakan yang baik itu bisa diimplementasikan di lapangan dengan baik pula. KIP, Kartu Indonesia Pintar, misalnya, tampak bagus dalam meringankan beban rakyat miskin. Implementasinya, banyak orang miskin yang kesulitan untuk mendapatkan fasilitas KIP ini. Kita menunggu gebrakan berikutnya dari Mas Nadiem dan Pak Jokowi demi kemajuan pendidikan Indonesia.

Kondisi lebih sulit adalah kualitas pendidikan Indonesia. Sudah bertahun-tahun, Indonesia menduduki kelas paling bawah dalam survey kualiatas pendidikan dunia, misal PISA dan TIMSS.

Mas Nadiem, awalnya, punya rencana bagus dengan fokus kepada kualitas literasi dan numerasi. Pandemi covid keburu datang tidak lama Mas Nadiem menduduki jabatan menteri. Program asesmen kompetensi terpaksa ditunda. Padahal, justru, kita perlu program asesmen kompetensi ini untuk mengetahui potret pendidikan nasional setiap waktu.

Dan masih banyak lagi problem besar dalam kualitas pendidikan – dan pemerataan ke seluruh penjuru negeri. Saya sendiri, paman APIQ, berkomitmen mengembangkan kualitas pendidikan dengan inovasi pendidikan matematika kreatif untuk siswa dan guru. Inovasi berupa program pendidikan tatap muka mau pun digital online.

SDG Report memberi warna kuning untuk pendidikan Indonesia: masih ada tantangan nyata. Panah hijau menunjukkan arah perbaikan signifikan. Kita berharap benar-benar berhasil mencapai pendidikan berkualitas paling lambat di 2030. Butuh kerja sama semua pihak.

Struktur Adil

Mengutamakan sistem sosial yang adil atau ekonomi yang makmur?

Dengan sistem sosial yang adil, kita pasti berhasil mengentaskan kemiskinan. Kita berhasil memakmurkan seluruh rakyat. Semudah itu cara menyelesaikan kemiskinan di dunia: menciptakan sistem sosial yang adil.

Masalah muncul ketika kita bertanya bagaimana cara menciptakan sistem sosial yang adil. Caranya adalah dengan meningkatkan pendidikan dan kesejahteraan rakyat. Dengan kata lain, sistem sosial yang adil bisa tercipta bila tidak ada kemiskinan. Sementara untuk menghapus kemiskinan kita perlu sistem yang adil. Kita terjebak dalam lingkaran setan.

Meski demikian tetap ada harapan untuk memutus lingkaran setan dengan berkomitmen menciptakan sistem struktur sosial yang adil.

Demokrasi yang transparan. Rakyat, khususnya rakyat miskin, dapat menyuarakan ketidakadilan atau masalah apa pun dengan mudah. Pemimpin, atau pejabat publik, bisa secara langsung mendengar keluhan rakyat sebagai feedback untuk memperbaiki sistem yang lebih adil. Cara ini mudah kita lakukan dengan tersedianya media sosial.

Bagian sulitnya adalah ketika pejabat tidak mau mendengar jeritan rakyat. Karena, mendengarkan jeritan rakyat susah, tidak menguntungkan secara politis dan ekonomi bagi seorang pejabat. Bisa juga kesulitan muncul ketika ada pihak-pihak tertentu yang sengaja menipu pejabat untuk kepentingan pihak tertentu. Semua kesulitan ini bisa kita atasi dengan tersedianya teknologi digital.

Hak dan kewajiban rakyat. Rakyat perlu mengetahui dengan jelas hak dan kewajiban. Dengan pengetahuan ini, kita berharap rakyat bisa saling membantu untuk memenuhi kewajibannya dan mendapatkan haknya. Ketika ada rakyat yang melanggar aturan maka ada temannya yang bisa membantu menegur. Sehingga anggaran negara tidak terkuras untuk menjaga keamanan. Demikian juga bila ada pejabat yang melanggar maka rakyat bisa membantu menegurnya dengan baik.

Contoh hak rakyat miskin adalah beasiswa dan Program Indonesia Pintar (PIP). Rakyat miskin banyak yang tidak tahu tersedianya PIP. Jika mereka pernah mendengar PIP, tetap saja mereka tidak bisa mengajukan diri bergabung dengan PIP. Akibatnya, banyak rakyat miskin tidak bisa sekolah dengan biaya murah. Mereka makin miskin karena beban sekolah yang mahal.

Termasuk hak rakyat adalah pendidikan 12 tahun gratis, SD-SMP-SMA, sebagaimana laporan UNESCO. Karena rakyat tidak tahu akan hak ini maka mereka harus membayar mahal biaya sekolah misal untuk setingkat SMA. Semua program pemerintah yang baik perlu kita dukung bersama.

Masih banyak yang bisa kita kembangkan untuk membangun sistem yang adil di Indonesia. Termasuk di dalamnya, kita bisa membahas sistem politik, sistem perpajakan, sistem hukum, pemberantasan korupsi, ekonomi, dan lain-lain. Ringkasnya, kita bisa menyelesaikan banyak persoalan dengan komitmen untuk menciptakan sistem sosial yang adil.

Kesempatan Terbuka. Paling sederhana, struktur adil perlu menjamin bahwa bagi setiap warga yang sungguh-sungguh mencari kerja maka akan mendapat pekerjaan yang layak. Atau lebih mudah lagi, bagi setiap warga yang sungguh-sungguh berwira-usaha maka mendapat kesempatan berwira-usaha secara terbuka. Di Indonesia, menurut saya, kesempatan berwira-usaha makin terbuka luas. Lebih-lebih ketika revolusi digital melalui media sosial dan market place berkembang. Saya kira, pemerintah perlu memberi dukungan lebih besar lagi untuk pengusaha-pengusaha pemula ini.

Revolusi Digital

Revolusi digital menjanjikan masa depan cerah bagi rakyat Indonesia. Bahkan ketika pandemi menerpa, bisnis digital tetap sukses melambung tinggi. Perhatikan salah satu peristiwa merger Gojek dan Tokopedia beberapa waktu lalu. Dengan Goto, gabungan Gojek Tokopedia, maka kekayaan Nadiem berlipat lebih 300 kali menjadi lebih dari 4 Trilyun rupiah. Sementara, kekayaan William berlipat lebih dari 500 kali sehingga menjadi hampir 5 Trilyun rupiah.

Bagi rakyat, masyarakat bawah, revolusi digital memberi banyak peluang baru. Bukalapak, Tanihub, Grab, facebook, youtube, WA, dan lain-lain memudahkan rakyat biasa untuk berwira-usaha. Beberapa rakyat miskin berhasil terangkat dari kemiskinan memanfaatkan media digital itu.

Tetap saja, revolusi digital adalah sekedar wahana. Di satu sisi, revolusi digital menjanjikan mengentaskan kemiskinan. Di sisi lain, revolusi digital bisa juga justru mempercuram kemiskinan. Resiko itu harus kita cegah. Revolusi digital memudahkan orang cepat kaya. Maka yang kaya makin kaya. Sedangkan yang miskin tetap sekedar sebagai pasar, makin miskin. Hanya menonton, menghabiskan pulsa dan waktu. Atau kondisi terbaik, sebagai distributor produk-produk impor, makin melebarkan kesenjangan.

Banyak cara untuk memastikan revolusi digital berdampak positif bagi masyarakat luas. Salah satunya adalah dengan memastikan bahwa media digital mendukung berkembangnya produsen, fokus utama adalah produsen, konsumen dan distributor tentu ikut maju bila produsen maju.

Alibaba, perusahaan digital terbesar di Cina, menjadi sukses luar biasa dengan mengembangkan produsen-produsen lokal. Sehingga produk-produk Cina lebih mudah dibeli oleh pembeli dalam negeri atau pun luar negeri. Alibaba fokus mengembangkan produk dalam negeri untuk pasar dalam dan luar negeri.

Di Indonesia, Gojek dan Tanihub, menurut saya, sudah pada arah yang tepat. Gojek menguatkan produsen jasa – driver – dan produsen makanan – warung melalui gofood. Tanihub sudah jelas fokus dengan mengembangkan produsen pertanian. Mereka berpeluang mengentaskan kemiskinan para driver, penjual warung, dan petani. Dan masih banyak revolusi digital yang bisa untuk terus kita kembangkan demi mempercepat pengentasan kemiskinan.

Ukuran Kemiskinan Realtime

Sampai di sini, makin kita sadari pentingnya ukuran kemiskinan. Kita perlu tahu, dengan pasti, apakah angka kemiskinan sedang naik atau turun. Apakah suatu program berhasil mengurangi kemiskinan? Atau kemiskinan justru semakin parah?

Garis kemiskinan sebesar 3,2 dolar (PPP) per hari secara umum bisa kita terima. Angka kimiskinan ini mirip dengan garis kemiskinan versi BPS yang sekitar 450 ribu rupiah per bulan.

Masalah yang muncul adalah berkenaan dengan metodologi menghitung kemiskinan. Saya mengusulkan menghitung kemiskinan dengan memanfaatkan nilai ketimpangan n. Kemudian kita estimasi grafik Lorenz untuk menentukan persentase jumlah penduduk miskin. Metodologi ini konsisten dengan beragam metodologi lain: Gini dan Palma. Sehingga kita bisa saling menguji hasil perhitungannya.

Kita juga bisa mengembangkan ukuran kemiskinan secara realtime – misalnya bulanan. Sehingga kita memperoleh feedback dengan cepat. Data bulan-demi-bulan (month-on-month) barangkali terlalu sensitif terhadap perubahan. Maka kita mempertimbangkan koreksi data kemiskinan tahun-demi-tahun, year-on-year, yang diukur tiap bulannya.

Bagaimana menurut Anda?

Pandemi Segera Usai: Kampanye MBDK

Di tengah lonjakan covid di Indonesia yang lebih dari 20 ribu kasus baru per satu hari kemarin, kita bisa menyelesaikan pandemi ini dalam 270 hari ke depan. Kita perlu bertindak segera, terarah, dan konsisten.

270 hari sama artinya dengan 9 bulan – terlalu lama. Mana bisa kita konsisten selama itu?

Saya menghitung pandemi selesai dalam 270 hari itu pun dengan asumsi bila kita bisa menurunkan R = 0,80 dengan konsisten. Nyatanya, hari ini R = 1,288, terlalu besar, untuk bisa usai. Bagaimana pun, kita, manusia selalu punya cara menghadapi setiap bencana. Satu tambahan fokus solusi corona adalah: kampanye MBDK!

MBDK: Makan Bersama Dilarang Keras

Manusia Bermutasi

Kita sudah mendengar bahwa virus bermutasi sampai delta yang lebih ganas dalam penularan. Yang terbaru, bahkan sudah mutasi delta plus.

Kapan manusia juga bermutasi?

Manusia tidak bisa bermutasi secepat virus. Manusia jauh lebih besar. Terdiri dari jutaan sel. Beranak-cucu perlu waktu puluhan tahun. Sementara virus hanya terdiri dari 1 sel, bahkan hanya setengah sel. Mereka beranak-pinak, reproduksi, bisa dalam tiap detik. Hanya karena panas dan dingin, sedikit tertiup angin, virus barangkali bisa bermutasi.

Tetapi manusia lebih hebat dalam mutasi dengan bentuk berbeda: adaptasi.

Kita tambahkan lagi kemampuan komunikasi, komputasi, dan strategi maka manusia menjadi paling cerdas di muka bumi. Tetap saja ada manusia yang tidak beradaptasi. Mereka juga tidak mutasi. Mereka tidak punya strategi. Mereka beresiko mati oleh pandemi.

Mari kita beradaptasi mengatasi pandemi. Giatkan terus kampanye MBDK: Makan Bersama Dilarang Keras.

Dan, tentu saja, konsisten prokes. Memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan.

COVID-19 Bukan Masalah

Covid sendiri, aslinya, bukan masalah. Covid sudah ada puluhan tahun, atau ratusan tahun, dalam tubuh binatang. Baik-baik saja. Ulah perilaku manusia yang bisa memunculkan masalah. Mereka memburu binatang-binatang tersebut sehingga memindahkan covid dari binatang ke tubuh manusia. Bisa dengan cara tanpa sadar, dengan cara memangsa binatang tersebut. Atau, diduga, bisa secara sadar dengan rekayasa laboratorium.

Yang jelas, covid bukan masalah. Perilaku manusia yang jadi masalah.

Mari kembali perbaiki perilaku manusia dengan kampanye MBDK: Makan Bersama Dilarang Keras.

Dengan pandemi ini bahkan udara di dunia makin sejuk. Pemandangan tanpa polusi makin indah. Semilir angin begitu ramah tanpa suara mesin pecah.

Mari kembali hidup bersama alam. Manusia menjaga alam. Alam menjaga manusia.

Bagaimana menurut Anda?

Kampanye MBDK

Berikut ini beberapa tulisan saya yang lalu tentang kampanye MBDK.

  1. Kampanye MBDK Basmi Covid
  2. Kampanye MBDK Lagi
  3. Kampanye MBDK