Demokrasi Indonesia 2025: Kopanarko

Apa kabar Indonesia 2025? Apa kabar Indonesia Emas 2045? Apa kabar Anda seorang warga Indonesia? Apa kabar warga dunia?

Indonesia 2025 menyaksikan, diiringi linangan air mata dan hati berkeping-keping, gugurnya seorang pahlawan demokrasi: Affan Kurniawan, driver ojek online, yang dilindas kendaraan taktis milik aparat kepolisian. Semoga Affan damai di sisi Yang Maha Pengasih.

Pahlawan demokrasi memantik kita untuk berpikir reflektif: apa makna demokrasi; bagaimana mewujudkan adil makmur mulai dari lapisan akar rumput wong cilik; bagaimana meniti jalan Indonesia Emas 2045? Jawaban singkat dari seluruh pertanyaan ini adalah: kopanarko. Apa itu kopanarko?

1. Demokrasi Gagal
2. Asas Demokrasi
3. Kopanarko
4. Diskusi
4.1 Panarko = Parresia
4.2 Lebih dari Lembaga Politik
4.3 Bildung bukan Building

Demokrasi menyebar hampir ke seluruh dunia; lebih dari setengah belahan dunia klaim bahwa mereka adalah demokrasi. Tetapi demokrasi mereka adalah cacat; termasuk demokrasi di Indonesia adalah cacat. EIU mengawali laporan demokrasi 2025, “Demokrasi sedang menghadapi tekanan. Saat pemerintahan otoriter semakin kuat, negara-negara demokrasi kesulitan menjaga kepercayaan rakyat, sehingga masa depan mereka jadi terancam.” Bagaimana dengan demokrasi Indonesia?

1. Demokrasi Gagal

Indonesia masuk sebagai demokrasi cacat dengan skor 6,44 pada 2025 ini (dari maksimal 10,00).

“Demokrasi yang cacat adalah negara-negara di mana pemilu berlangsung secara adil dan bebas, serta kebebasan sipil dasar tetap dihormati. Namun, negara-negara ini masih memiliki sejumlah masalah, seperti keterbatasan kebebasan media dan sedikit tekanan terhadap oposisi politik atau para pengkritik pemerintah.

Selain itu, negara-negara ini juga bisa memiliki kelemahan serius dalam aspek demokrasi lainnya, seperti budaya politik yang belum berkembang, partisipasi masyarakat dalam politik yang masih rendah, serta masalah dalam pelaksanaan pemerintahan.” (Wikipedia).

Beberapa negara maju di Eropa dan Amerika berhasil mencapai status demokrasi penuh tetapi masih saja demokrasi mereka gagal.

“Demokrasi penuh adalah negara-negara di mana kebebasan sipil dan hak-hak politik dasar tidak hanya dihormati, tetapi juga diperkuat oleh budaya politik yang mendukung berkembangnya prinsip-prinsip demokrasi.

Negara-negara ini memiliki sistem pemerintahan yang sah dan seimbang, lembaga peradilan yang independen dan keputusannya dijalankan, pemerintahan yang berfungsi dengan baik, serta media yang beragam dan bebas.

Negara-negara ini hanya memiliki sedikit masalah dalam menjalankan prinsip-prinsip demokrasi.” (Wikipedia).

Demokrasi penuh mendorong media yang bebas dan beragam. Apa yang diungkap oleh media ini? Media mengungkap kegagalan demokrasi di negara-negara maju itu sendiri. Kegagalan demokrasi bukan sekedar aib tetapi petunjuk untuk memperbaiki kehidupan yang adil makmur.

Berbeda halnya dengan demokrasi cacat misal Indonesia. Media mengalami pembungkaman sehingga media memberitakan Indonesia tampak baik-baik saja; sedang dalam kondisi Indonesia bangkit menuju Indonesia Emas 2045. Andai media di Indonesia adalah bebas maka apakah seperti itu?

2. Asas Demokrasi

Demokrasi menjadi penting karena asas atau prinsipnya bukan karena hasilnya.

Negara yang tidak demokratis bisa saja lebih makmur dari negara demokrasi. Singapura lebih cacat dari Indonesia demokrasinya tetapi Singapura lebih makmur dan lebih maju. Demokrasi lebih bernilai karena asasnya: bebas, setara, persaudaraan, dan lain-lain. Jadi, Indonesia lebih bebas dari Singapura? Benar. Itu salah satu kabar baik.

Asas demokrasi yang paling sering disalahpahami — dan karenanya paling sering dieksploitasi — adalah gagasan tentang kehendak rakyat (popular will). Minh Ly, dalam bukunya Answering to Us, menantang kesalahpahaman luas bahwa demokrasi adalah soal menjalankan kehendak rakyat sebagaimana didefinisikan oleh mayoritas dan dilaksanakan oleh presiden — karena pandangan ini mengabaikan keberagaman rakyat dan memungkinkan stigmatisasi kaum minoritas.

Dalam logika “kehendak mayoritas” yang disederhanakan, seorang pemimpin yang terpilih dengan suara besar bisa mengklaim mandat tak terbatas untuk bertindak atas nama rakyat — termasuk menyingkirkan oposisi, membungkam pers, dan meruntuhkan lembaga-lembaga pengawas — karena semua itu dianggap sudah dilegitimasi oleh suara pemilu. Di sinilah akar dari apa yang disebut Ly sebagai “otoritarianisme elektoral”: pemimpin yang naik melalui mekanisme demokratis tapi kemudian menggunakan kemenangan itu untuk menghancurkan demokrasi dari dalam.

Asas demokrasi yang sejati, menurut Ly, (1) bukan terletak pada siapa yang menang pemilu, melainkan pada apakah setiap warga — termasuk yang kalah, termasuk yang minoritas — tetap memiliki daya dan hak untuk meminta pertanggungjawaban kepada penguasa. Ini adalah pergeseran asas yang radikal: dari demokrasi sebagai agregasi suara menuju demokrasi sebagai struktur akuntabilitas yang setara.

Inti dari asas demokrasi menurut Ly adalah (2) konsep akuntabilitas setara (equal accountability) — sebuah prinsip yang lebih dalam dan lebih demanding daripada sekadar hak pilih yang sama. Ly menegaskan bahwa untuk bisa memerintah diri sendiri secara bebas, warga harus mampu meminta pertanggungjawaban pemerintah bukan hanya saat pemilu tapi juga selama masa jabatan.

Para otokrat yang terpilih secara aktif melumpuhkan warga dengan merampas hak dan institusi yang memungkinkan akuntabilitas demokratis — dari kebebasan pers dan kebebasan protes hingga pengadilan yang independen dan pengawasan legislatif. Dengan kata lain, akuntabilitas bukan peristiwa lima tahunan yang bernama pemilihan umum — ia adalah proses yang harus hidup setiap hari, di setiap ruang antara warga dan kekuasaan.

Kebebasan pers bukan sekadar hak asasi; ia adalah mekanisme struktural akuntabilitas demokratis. Pengadilan yang independen bukan sekadar lembaga hukum; ia adalah penjaga kesetaraan di hadapan kekuasaan eksekutif. Ketika satu per satu mekanisme ini dilemahkan — melalui regulasi, ancaman, atau kooptasi — yang dirampas bukan hanya kebebasan abstrak, melainkan kapasitas konkret warga untuk bertanya, memprotes, dan memaksa penguasa bertanggung jawab. Asas demokrasi sejati, dalam kerangka ini, adalah komitmen bahwa tidak ada satu pun warga yang boleh kehilangan daya untuk menagih pertanggungjawaban itu — terlepas dari posisi, etnis, agama, atau pilihan politiknya.

Ly juga menekankan bahwa (3) warga harus diberdayakan dengan sumber daya dan pendidikan kewarganegaraan untuk menuntut akuntabilitas dan menjalankan kewajiban-kewajiban demokratis yang vital, yaitu pengawasan atas pejabat dan solidaritas satu sama lain. Ini adalah dimensi asas demokrasi yang paling sering diabaikan: bahwa demokrasi bukan hanya sistem hak, melainkan juga sistem kewajiban.

Warga bukan hanya pemegang hak pilih yang pasif menunggu giliran memilih setiap beberapa tahun — mereka adalah subjek aktif yang bertanggung jawab untuk mengawasi (oversight) pejabat yang mereka percayai, dan untuk bersolidaritas dengan sesama warga yang haknya terancam meski itu bukan kelompok mereka sendiri. Kewajiban solidaritas ini terutama penting: ia menolak godaan untuk berpaling ketika yang diserang adalah minoritas atau kelompok yang berbeda — karena setiap pelemahan akuntabilitas terhadap siapa pun pada akhirnya melemahkan akuntabilitas bagi semua.

Dalam konteks Indonesia, asas ini menggema kuat: demokrasi tidak bisa selesai hanya dengan mencapai angka skor EIU atau angka partisipasi pemilih — ia mensyaratkan warga yang secara aktif merawat institusi pengawas, yang berani bersuara ketika media dibungkam, dan yang merasa berkewajiban membela Affan Kurniawan bukan karena ia kerabat atau sesuku, melainkan karena ia adalah sesama warga yang kepadanya akuntabilitas setara itu seharusnya berlaku sama.

3. Kopanarko

Kita butuh negara yang demokrasi dan, hasilnya, adalah negara adil makmur. Kopanarko adalah solusinya.

Kopanarko membutuhkan proses panjang: (a) kacau; (b) arko; (c) anarko; (d) panarko; (e) kopanarko.

Awalnya (a) kacau. Negara tidak memiliki seorang pemimpin yang disepakati. Pertikaian sering terjadi antara satu daerah dengan tetangganya. Barangkali Irak dan Afganistan mengalami situasi kacau ini beberapa waktu yang lalu.

Kemudian muncul (b) arko yaitu seorang pemimpin, misal Trump. Kekacauan Amerika ditangani oleh kekuatan Trump. Sukarela atau terpaksa warga Amerika mematuhi arko yaitu Trump. Demikian juga di Rusia oleh Putin, China oleh Xi Jinping, Indonesia oleh Prabowo.

Risiko dari seorang arko adalah menjadi otoriter misal Putin sehingga demokrasi menjadi runtuh. Trump juga otoriter tetapi masih kamuflase dengan mengenakan jubah demokrasi.

Pemimpin otoriter mendorong perlawawan (c) anarko. Kekuatan Trump dilawan oleh anarko yang bebas. Universitas Harvard melawan perintah Trump. Di kampus Harvard, tumbuh mekar kebebasan para anarko. Terjadi penembakan gas air mata di kampus Unisba pada 1-2 September 2025. Penembakan itu adalah sebentuk serangan oleh arko kepada wilayah anarko. Untung saja, menristek-dikti Brian menyatakan bahwa kampus Unisba adalah ruang bebas untuk ekspresi; kampus adalah wilayah anarko. Pak Menteri akan komunikasi dan menyampaikan keberatan kepada polisi. (Unisba: Universitas Islam Bandung).

Wilayah kebebasan anarko perlu diperluas sampai luar kampus. Tetapi perluasan anarko memunculkan risiko situasi (a) kacau. Untuk itu, perluasan kebebasan anarko perlu mengarah kepada (d) panarko: bebas penuh tanggung jawab dan rasa hormat.

Situasi (d) panarko adalah situasi di mana setiap orang adalah arko; setiap orang adalah pemimpin yang bertanggung jawab.

Bagaimana agar panarko: setiap orang menjadi pemimpin bertanggung jawab? Jawaban mudah adalah melalui pendidikan berkualitas merata ke seluruh warga. Kita hanya menggeser masalah besar di sini: masalah demokrasi menjadi masalah edukasi; dengan kata lain, mewujudkan pendidikan berkualitas yang merata adalah sama sulitnya dengan menegakkan demokrasi yang adil makmur. Solusi atas lingkaran edukasi dan demokrasi akan kita bahas di bawah.

Perkembangan wajar dari panarko adalah menjadi (e) ko-panarko: bersama-sama menjadi serba-pemimpin. Situasi ko-panarko adalah situasi konkret yang menjadi idaman bersama; menjadi cita-cita ideal setiap warga.

4. Diskusi

Bagaimana menurut Anda?

Tugas besar adalah: bagaimana kita mewujudkan panarko, serba-pemimpin, melalui edukasi? Karena jalan demokrasi sudah terbukti gagal; jalan ekonomi politik juga sama gagal. Jalan yang tersedia adalah terjal, gelap, dan berliku yaitu pendidikan atau edukasi.

Jalan edukasi ini makin sulit lantaran edukasi sudah berada dalam penjara kepentingan politik tertentu; lebih ngeri lagi, jalur edukasi sudah berada dalam penjara ekonomi masing-masing individu. Setiap sekolah atau universitas, atau bahkan pendidikan agama, “terpenjara” untuk mengumpulkan dana. Mereka tidak murni edukasi sebagai utama. Tetapi, yang lebih parah, adalah setiap siswa yang menempuh pendidikan adalah demi cita-cita ekonomi. Mereka sekolah agar kelak enak kerja untuk kemudahan menikmati keuntungan ekonomi.

Apa yang salah dengan mengutamakan kepentingan ekonomi?

Salah besar. Tujuan pendidikan bukan untuk kepentingan ekonomi. Tujuan edukasi adalah untuk panarko: mengantarkan setiap anak menjadi pemimpin. Setelah setiap anak menjadi panarko maka mereka akan menempatkan kepentingan ekonomi pada tempat yang tepat. Barangkali, kepentingan ekonomi berada pada urutan bawah setelah: membela rakyat kecil; mendukung adil makmur; mengembangkan budaya ilmu; menumbuhkan nilai-nilai ruhani; dan lain-lain.

4.1 Panarko = Parresia

Ciri utama seorang panarko adalah kita bebas berpikir atau paresia; berani menjalani hidup secara benar; berani menghadapi tantangan jaman dengan hidup sederhana. Panarko menghormati setiap orang adalah pemimpin; mereka adalah sama-sama bebas seperti diri kita memiliki martabat sebagai manusia.

Akar parresia yang paling radikal dapat ditelusuri pada Diogenes dari Sinope (404–323 SM), filsuf Sinis yang hidup di dalam tong dan menolak seluruh konvensi sosial bukan sebagai pertunjukan eksentrisitas, melainkan sebagai latihan filosofis yang paling serius.

Bagi Diogenes, mengembangkan parresia dimulai dari satu (1) tindakan yang paling sulit: melepaskan kebutuhan akan persetujuan orang lain. Ia berbicara kasar kepada Alexander Agung, menghina para filsuf ternama di depan umum, dan menjalani hidup miskin di hadapan publik — bukan karena ia tidak peduli, melainkan justru karena ia peduli pada kebenaran lebih dari pada citra dirinya.

Foucault, dalam kuliah-kuliahnya di Collège de France (The Courage of Truth, 1983–84), membaca Diogenes sebagai puncak parresia sinis: seseorang yang menjadikan seluruh hidupnya sebagai demonstrasi kebenaran, bukan sekadar perkataannya. Maka langkah pertama mengembangkan parresia adalah berhenti mengukur kebenaran yang akan diucapkan dari konsekuensinya terhadap diri sendiri — berhenti bertanya “apakah ini aman untuk dikatakan?” dan mulai bertanya “apakah ini benar?”

Tahap kedua (2) adalah apa yang Foucault sebut sebagai epimeleia heautou — perawatan diri (care of the self) — yang paradoksal justru menjadi fondasi keberanian berbicara kepada orang lain. Diogenes tidak asal berteriak kebenaran; ia terlebih dahulu membangun konsistensi antara ucapan dan cara hidupnya. Tanpa konsistensi itu, parresia menjadi sekadar kekasaran atau populisme.

Merawat diri dalam pengertian ini bukan berarti memanjakan diri, melainkan sebaliknya: melatih diri untuk tidak bergantung pada hal-hal yang bisa dikuasai oleh orang lain — kenyamanan, reputasi, posisi sosial, rasa aman. Diogenes berlatih kemiskinan sukarela bukan sebagai asketisme agama, melainkan sebagai strategi pembebasan: seseorang yang tidak membutuhkan apa pun dari penguasa tidak bisa diancam oleh penguasa mana pun. Foucault melihat ini sebagai kondisi kemungkinan parresia — kebebasan batin yang mendahului kebebasan bicara. Seseorang yang hidupnya bergantung pada kebaikan atasannya tidak akan pernah bisa berbicara jujur kepada atasannya; ketergantungan ekonomi dan sosial adalah penjara parresia yang paling efektif.

Langkah ketiga (3) adalah melatih apa yang Diogenes praktikkan sebagai askesis tubuh dan pikiran — latihan harian yang sistematis untuk mempertebal toleransi terhadap ketidaknyamanan. Diogenes menggulingkan dirinya di atas pasir panas di musim panas dan memeluk patung bersalju di musim dingin — ini bukan masokisme, melainkan latihan agar tubuh tidak menjadi tuan atas pikirannya.

Foucault membaca askesis Sinis ini sebagai latihan kebenaran yang performatif: dengan membuktikan bahwa ia tidak tunduk pada rasa sakit, Diogenes sekaligus membuktikan bahwa ucapannya tidak bisa dibeli oleh kenyamanan.

Dalam konteks kontemporer, askesis ini bisa diterjemahkan sebagai latihan rutin menghadapi situasi yang tidak nyaman secara sosial: menyampaikan pendapat yang berbeda dalam rapat ketika semua orang sepakat, menolak basa-basi yang tidak jujur, atau mengatakan “saya tidak tahu” ketika tidak tahu — bukan sekali-kali sebagai heroisme, melainkan sebagai kebiasaan harian yang membentuk karakter. Foucault menegaskan bahwa parresia bukan bakat bawaan; ia adalah ethos yang dibangun melalui pengulangan tindakan kecil yang jujur, sampai kejujuran menjadi cara hidup bukan pilihan situasional.

Keempat (4), parresia sejati dalam tradisi Diogenes-Foucault mensyaratkan relasi yang asimetris dan berisiko. Parresia bukan bicara jujur kepada sesama yang sejajar — itu hanya percakapan biasa. Parresia adalah bicara jujur kepada pihak yang lebih berkuasa, dengan kesadaran penuh bahwa kebenaran itu bisa membalik relasi kuasa dan membahayakan diri sendiri.

Diogenes berbicara kepada raja, bukan kepada sesama pengemis. Foucault menggarisbawahi bahwa risiko inilah yang membedakan parresia dari retorika — seorang retor berbicara untuk mempengaruhi dan aman karena ia mengatakan apa yang ingin didengar; seorang parresiast berbicara untuk menyatakan kebenaran dan berani karena ia mengatakan apa yang perlu didengar meski menyakitkan. Mengembangkan dimensi ini berarti secara sadar menempatkan diri dalam situasi-situasi di mana kebenaran yang diucapkan memiliki taruhan nyata: berbicara kepada atasan tentang kebijakan yang salah, menyampaikan kritik kepada komunitas yang mencintai kita, atau bersuara di ruang publik tentang ketidakadilan yang diketahui semua orang tapi dibiarkan dalam diam. Tanpa taruhan, parresia tidak tumbuh — ia hanya menjadi kemewahan intelektual orang yang sudah aman.

Akhirnya (5), yang membuat sintesis Diogenes-Foucault tentang parresia paling relevan untuk zaman sekarang adalah dimensi kolektif dan politisnya — sebuah dimensi yang sering luput ketika parresia dibaca hanya sebagai kebajikan individual.

Diogenes menjadi warga dunia (kosmopolites) karena ia menolak batas-batas kota dan kelas sebagai penjara makna; ia berbicara kepada siapa saja, dari raja hingga budak, karena baginya setiap manusia adalah subjek yang setara dalam martabat. Foucault, dari sisi lain, melihat parresia sebagai praktik yang mengubah relasi kuasa dalam komunitas — ketika satu orang berani berkata benar, ia membuka ruang bagi orang lain untuk melakukan hal yang sama; keberanian adalah menular.

Mengembangkan parresia secara penuh berarti tidak hanya melatih diri sendiri, tapi juga membangun lingkungan di mana keberanian berkata benar dihargai dan dilindungi: komunitas diskusi yang bebas, institusi yang menghargai whistleblower, budaya kampus yang memungkinkan perbedaan pendapat tanpa hukuman sosial. Inilah yang Paman APiQ sebut sebagai wilayah anarko — dan yang dalam kerangka Diogenes-Foucault adalah prasyarat agar parresia bisa berkembang bukan hanya sebagai keberanian personal, melainkan sebagai fondasi peradaban yang adil.

4.2 Lebih dari Lembaga Politik

Gerakan dari panarko menuju kopanarko adalah lebih dari sekadar lembaga politik; lebih dari sekadar undang-undang atau konstitusi; dan lebih dari sekadar menang suara pemilu. Panarko mengajak kita untuk menghayati lembaga politik.

Dari Panarko menuju Kopanarko — Perspektif Giorgio Agamben

---

Titik masuk Agamben yang paling relevan untuk memahami mengapa gerakan dari panarko menuju kopanarko harus melampaui — sekaligus tidak meninggalkan — lembaga politik formal adalah (1) pembedaannya antara bios dan zoē.

Zoē adalah hidup biologis semata; bios adalah hidup yang terorganisir secara politis, memiliki bentuk, narasi, dan makna dalam komunitas. Dalam Homo Sacer (1995), Agamben menunjukkan bahwa politik modern bergerak ke arah yang berbahaya: ia semakin mereduksi bios menjadi zoē — mengubah warga bermartabat menjadi sekadar tubuh biologis yang dikelola negara melalui regulasi, statistik, dan birokrasi.

Sistem politik formal — parlemen, partai, pemilu, konstitusi — yang lazimnya dianggap sebagai puncak kehidupan demokratis, dalam kerangka Agamben bisa menjadi mekanisme yang mengosongkan politik dari isinya yang sejati ketika ia dioperasikan tanpa penghayatan: yaitu pergulatan kolektif manusia untuk menentukan bentuk kehidupan bersama yang bermakna. Ini bukan berarti sistem dan lembaga formal itu tidak perlu — sebaliknya, Agamben mengandaikan keberadaan mereka sebagai medan tempat pergulatan itu berlangsung.

Persoalannya bukan apakah parlemen ada atau konstitusi berlaku, melainkan apakah warga yang mengisinya hadir sebagai subjek bios yang menghayati, atau sekadar objek zoē yang dikelola. Ketika panarko menyatakan bahwa gerakan menuju kopanarko adalah lebih dari sekadar lembaga, undang-undang, dan pemilu, ia bukan menolak lembaga-lembaga itu — ia menolak pemujaan prosedur yang kosong dari penghayatan: kondisi di mana cangkang formal telah menggantikan substansi politik yang sesungguhnya, dan warga telah menjadi pemilih yang dikelola alih-alih subjek yang memerintah diri sendiri.

Agamben mengembangkan (2) konsep bare life (hidup telanjang) untuk menggambarkan warga yang telah dicabut dari kualitas politisnya dan direduksi menjadi objek kekuasaan — tidak sepenuhnya dilindungi hukum, tapi juga tidak berada di luarnya. Yang menggetarkan dari analisis ini adalah bahwa kondisi bare life bukan hanya terjadi di kamp atau penjara — ia meresap ke dalam demokrasi biasa setiap kali sistem politik formal menempatkan warga sebagai objek administrasi daripada subjek penentuan nasib sendiri.

Lembaga-lembaga formal seperti Mahkamah Konstitusi, Komisi Pemilihan Umum, Dewan Perwakilan Rakyat, dan lembaga ombudsman sejatinya dirancang sebagai benteng melawan bare life — ia adalah instrumen struktural yang memungkinkan warga memiliki daya formal untuk menagih pertanggungjawaban kekuasaan. Namun Agamben mengingatkan bahwa lembaga-lembaga ini hanya berfungsi sebagai benteng ketika ia diisi oleh warga yang menghayatinya, bukan sekadar mematuhinya.

Mengembangkan politik yang otentik dalam perjalanan dari panarko menuju kopanarko karena itu menuntut dua gerakan sekaligus yang tidak bisa dipisahkan: memperkuat institusi formal — memastikan pengadilan yang independen, pers yang bebas, pengawasan legislatif yang efektif, dan mekanisme akuntabilitas yang berjalan — sambil pada saat yang sama mengisi institusi-institusi itu dengan subjek-subjek yang bermartabat, yaitu warga yang hadir bukan karena kewajiban prosedural melainkan karena kesadaran bahwa lembaga itu adalah perpanjangan dari tanggung jawab hidup bersamanya.

Affan Kurniawan — driver ojek online yang tewas dilindas kendaraan taktis — adalah contoh paling tragis dari kegagalan ganda ini: sistem politik formal yang seharusnya melindunginya ada secara prosedural, tapi ia tidak diisi oleh penghayatan yang cukup dari mereka yang mengoperasikannya, sehingga nyawa seorang warga bisa hilang tanpa konsekuensi yang sebanding.

Jalan keluar yang Agamben tawarkan — dan yang paling kuat untuk menyambungkan panarko menuju kopanarko — ada pada konsepnya tentang (3) forma-di-vita (form-of-life): cara hidup di mana cara hidup dan hidup itu sendiri tidak bisa dipisahkan. Forma-di-vita adalah hidup yang telah menjadi bentuknya sendiri — hidup yang sepenuhnya dihayati sebagai pilihan etis dan politis, bukan sekadar kelangsungan biologis yang diatur oleh regulasi dari luar.

Dalam hubungannya dengan sistem dan lembaga politik formal, forma-di-vita bukan berarti menggantikan lembaga dengan semangat — melainkan menghidupkan lembaga dari dalam: ketika anggota parlemen hadir bukan sebagai representasi kalkulasi elektoral semata tetapi sebagai perwujudan tanggung jawab kolektif; ketika hakim memutus bukan hanya berdasarkan teks hukum tapi dengan penghayatan terhadap martabat yang sedang dipertaruhkan; ketika warga menghadiri rapat desa atau sidang komisi bukan karena prosedur menuntutnya tapi karena ia merasa bahwa keputusan di sana adalah keputusan tentang cara hidupnya bersama.

Kopanarko — serba-pemimpin yang bersama-sama menghayati lembaga politik — adalah persis visi forma-di-vita yang terwujud dalam sistem demokratis: suatu kondisi di mana setiap warga tidak hanya memiliki hak formal untuk berpartisipasi dalam sistem politik, tetapi menghidupi partisipasi itu sebagai ekspresi terdalam dari cara hidupnya yang bertanggung jawab.

Ini tidak bisa diraih hanya melalui reformasi konstitusional atau rekayasa sistem pemilu — ia mensyaratkan bildung yang cukup dalam untuk mengolah setiap warga menjadi subjek yang menyadari bahwa lembaga politik formal bukan kandang yang membatasi, melainkan rumah yang ia bangun, huni, dan rawat bersama — dan bahwa merawat rumah itu adalah tanggung jawabnya sendiri, bukan semata-mata tugas mereka yang kebetulan memegang jabatan di dalamnya.

4.3 Bildung bukan Building

Panarko mengutamakan bildung dari building; pendidikan dari gedung; pedia dari media; martabat manusia dari kinerja manusia. Di saat yang sama, panarko menghormati itu semua; menempatkan mereka sesuai tempatnya yang tepat.

Bildung bukan Building — Pendidikan bukan Gedung

---

Memahami Bildung dalam pengertian Gadamer berarti memulai dari (1) penolakan terhadap satu kesalahan kategori yang sangat umum: menyamakan pendidikan dengan akumulasi — akumulasi informasi, ijazah, keterampilan, atau gedung megah tempat semua itu berlangsung.

Dalam Truth and Method (1960), Gadamer mewarisi konsep Bildung dari Hegel dan memperdalam maknanya: Bildung adalah proses manusia keluar dari dirinya sendiri menuju yang universal, lalu kembali ke dirinya dengan pemahaman yang lebih kaya dan lebih bebas. Ini bukan perjalanan linear dari tidak tahu menjadi tahu — melainkan perjalanan spiral dari diri yang sempit menuju diri yang semakin luas cakrawala pemahamannya.

Yang paling krusial bagi Gadamer adalah bahwa Bildung tidak bisa dihasilkan oleh infrastruktur, anggaran, atau kurikulum sendirian — ia hanya bisa tumbuh melalui perjumpaan dengan yang lain: teks, tradisi, budaya, dan manusia lain yang berbeda. Gedung (building) bisa dibangun dalam lima tahun; Bildung tidak bisa dipercepat oleh anggaran sebesar apa pun. Ia membutuhkan waktu, kedalaman, dan yang terpenting, kesediaan untuk terganggu — untuk membiarkan perjumpaan dengan yang asing mengubah cara kita memandang diri sendiri dan dunia.

Dalam konteks panarko yang dikemukakan Paman APiQ, ini berarti bahwa menciptakan pemimpin-pemimpin bertanggung jawab tidak bisa diselesaikan dengan membangun sekolah baru atau menaikkan anggaran pendidikan — meski keduanya perlu dan dihormati pada tempatnya — selama yang terjadi di dalam gedung-gedung itu hanyalah transfer informasi untuk kepentingan ekonomi, bukan pembentukan manusia yang bebas, kritis, dan bertanggung jawab.

Cara mengembangkan Bildung secara Gadamerian yang paling konkret adalah melalui apa yang ia sebut sebagai (2) pemahaman dialogis (dialogical understanding) — sebuah proses yang mensyaratkan lebih dari sekadar mendengar, melainkan benar-benar membuka diri untuk diubah oleh yang kita dengarkan. Gadamer membangun konsep ini di atas gagasan fusion of horizons (Horizontverschmelzung): bahwa pemahaman sejati terjadi ketika cakrawala penafsir dan cakrawala teks atau tradisi yang dipelajari saling bertemu dan menghasilkan cakrawala yang baru dan lebih luas.

Dalam praktik pendidikan, ini berarti guru bukan sumber kebenaran yang mengalir ke murid, melainkan mitra dalam percakapan yang sama-sama membawa cakrawala dan sama-sama berpotensi diubah oleh pertemuan itu. Pedia — pengetahuan formatif yang menurut panarko lebih utama dari media — dalam kerangka Gadamer adalah justru pengetahuan yang lahir dari keterlibatan dialogis semacam ini: bukan informasi yang dikonsumsi dari layar secara pasif, melainkan pemahaman yang dibangun melalui pergulatan aktif dengan tradisi, teks klasik, perbedaan pendapat, dan pengalaman orang lain yang berbeda latar belakangnya.

Mengembangkan Bildung berarti secara sadar membangun ruang-ruang di mana dialog semacam itu dimungkinkan dan dihargai — ruang keluarga yang mengajak anak berdebat bukan diam, ruang kelas yang mempertemukan tradisi lokal dengan pemikiran global, ruang publik yang memungkinkan perbedaan pandangan bertemu secara setara tanpa salah satu dihancurkan. Gedung bisa roboh dibangun kembali; cakrawala yang pernah melebar tidak bisa dipersempit kembali — dan di situlah keunggulan Bildung atas building.

Yang paling mendalam dari Bildung perspektif Gadamer — dan yang paling relevan untuk mempertemukan panarko dengan martabat manusia — adalah (3) dimensi penghargaan terhadap tradisi dan yang lain sebagai sumber pembentukan diri yang tidak bisa digantikan oleh teknologi atau kinerja.

Gadamer menolak ilusi Pencerahan bahwa akal yang murni bisa melepaskan diri dari tradisi dan prasangka untuk mencapai kebenaran objektif. Sebaliknya, ia berpendapat bahwa kita selalu sudah berada di dalam tradisi — dan Bildung yang sejati bukan membuang tradisi, melainkan mewarisinya secara kritis dan kreatif: memahami dari mana kita berasal, mengajukan pertanyaan kepada warisan itu, dan menempa identitas yang bebas justru karena berakar, bukan bebas karena mengambang.

Martabat manusia (human dignity) yang dalam kerangka panarko ditempatkan di atas kinerja (performance) mendapat landasan filosofisnya justru di sini: manusia bermartabat bukan karena produktivitasnya, melainkan karena ia adalah makhluk yang mampu mewarisi, menghayati, dan melampaui — makhluk yang memiliki sejarah dan bisa bertanya tentang sejarahnya. Bildung dalam pengertian ini adalah cara manusia menjadi sepenuhnya manusia: ketika ia tidak hanya tahu banyak hal, tapi tahu siapa dirinya, dari mana ia berasal, dan ke mana ia bertanggung jawab — kepada tradisi yang membesarkannya, kepada sesama yang berbagi dunia dengannya, dan kepada generasi yang akan mewarisi apa yang ia bangun, baik gedung maupun dirinya sendiri.

Solusi bagi demokrasi sudah cukup jelas yaitu perkembangan dari panarko menuju kopanarko. Berbagai macam ide sudah kita bahas di atas. Tetapi, kita sadar, itu semua memang tidak akan pernah tuntas.

Karakter utama panarko adalah paresia yaitu berani benar sesuai bendera merah putih kita. Kita bisa memanfaatkan kajian Foucault terhadap Diogenes untuk mengembangkan karakter paresia: (1) melepaskan ketergantungan pada persetujuan orang lain; (2) membangun diri yang paradoksal; yang kuat dalam segala situasi atau kesulitan; (3) askesis kesederhanaan tubuh dan pikiran; tebal toleran; (4) menghadapi relasi asimetris berisiko; (5) hidup kolektif sebagai warga semesta.

Pada gilirannya, panarko bersinggungan dengan kepentingan politik sehingga membutuhkan transisi menuju kopanarko. Atau, panarko hanya bisa eksis dalam sistem sosial tertentu. Untuk membangun sistem politik yang “hidup” kita belajar dari Agamben: (1) bios berbeda dengan zoe; manusia politik beda dengan manusia biologis belaka; (2) mencegah degradasi menjadi bare life; mencegah manusia degradasi menjadi bahan bakar sistem politik; manusia adalah jiwa dari sistem politik; (3) forma de vita; cara hidup adalah kehidupan itu sendiri; sistem politik adalah manusiawi dan manusia adalah sistem politik.

Akhirnya, bildung adalah paling utama bagi panarko dan kopanarko. Untuk mengembangkan bildung, bukan sekedar building, kita belajar dari Gadamer: (1) menolak anggapan bahwa pendidikan adalah untuk menumpuk prestasi, menumpuk ijasah, menumpuk kekayaan ekonomi; yang tepat adalah pendidikan untuk memupuk panarko setiap orang; (2) bildung adalah menggabungkan cakrawala secara dialogis; memadukan cakrawala warga dengan penguasa; cakrawala guru dengan siswa; cakrawala anak dan orang tua; (3) bildung adalah menghormati pihak lain, orang lain, tradisi lain; kita membutuhkan mereka; kita membutuhkan orang lain.

Bagaimana menurut Anda?