Angin segar bertiup sejuk di Bandung. Beberapa poster besar terpasang berisi dukungan,” Erick Thohir for Presiden 2024.” Apakah Anda setuju? Saya beberapa kali melihatnya di kawasan Setiabudi, Sukajadi, dan Sarijadi kota Bandung.
Pilpres 2024, pemilihan umum presided RI 2024, merupakan kegiatan politik besar bagi Indonesia. Semoga berjalan lancar, damai, dan sukses.

Nama Erick menyegarkan bursa capres 2024, yang belum resmi dimulai. Nama Erick melambung tinggi belum lama ini. Erick sukses menyelenggarakan Asian Games beberapa tahun lalu. Dia sukses menjadi ketua tim kampanye Jokowi 2019 (dan mengantarkan Jokowi menjadi presiden periode 2). Saat ini, Erick menjabat menteri BUMN yang makin terkenal dengan video GRATIS toilet SPBU itu.
Sebelumnya, kita sudah mengenal banyak nama capres 2024 potensial. Sebut saja Prabowo, Anies, Ganjar, Puan, Emil, AHY, dan jangan lupa, Ma’ruf Amin, Gibran putra Jokowi, dan Bobby menantu Jokowi.
Kemunculan nama Erick Thohir memberi warna ceria di antara nama-sama yang sudah ada.
Pembeda Capres
Apa yang membedakan di antara banyak nama capres 2024 itu?
Saya sulit menjawabnya. Karena, kita sulit menemukan perbedaan esensial di antara mereka. Hanya ada sedikit benyak perbedaan namun tidak terlalu signifikan terhadap pencalonan presiden.
Mereka semua, capres-capres itu, berasas dan ber-ideologi Pancasila. Demikian juga, kelak, partai pengusung capres juga ber-ideologi Pancasila. Perhatikan, bandingkan, misalnya dengan capres US (Amerika). Di antara capres US pasti beda ideologi dan program prioritasnya. Capres dari Republik, misal Trump, berpandangan konservatif-kanan-individualis. Maka program dari Trump cenderung mengurangi pajak agar para kapitalis (individualis) bisa lebih bebas berkreasi dalam bisnis. Dalam urusan agama, Trump mendukung program-program konservatif.
Sementara capes Demokrat, misal Biden, berpandangan progresif-kiri-sosialis. Maka program Biden akan cenderung menambah pajak bagi perusahaan besar agar dana yang terkumpul bisa disalurkan untuk mendukung orang-orang kecil. Dalam urusan agama, Biden cenderung mendukung gerakan progresif.
Saya mengusulkan, untuk pilpres Indonesia, “Prioritas Pancasila sebagai Pembeda.”
Prioritas Pancasila
Dalam Pancasila, kita memiliki 5 sila. Para capres dan parpol bisa memilih prioritas dari sila Pancasila ini. Sehingga, rakyat pemilih bisa membedakan capres berdasar prioritas mereka.
Berikut ini, kita berandai-andai membuat prioritas bagi capres dan parpol.
Erick bisa prioritas Keadilan (Sila 5). Sebagai menteri BUMN, Erick mendorong BUMN untuk lebih maju, profesional, dan mendukung kemajuan wong cilik melalui program UMKM. Erick, di beberapa kesempatan, berkunjung langsung ke pedesaan, mendukung kemajuan desa dan koperasi-koperasi.
Prabowo bisa prioritas Persatuan (Sila 3). Sebagai menteri pertahanan, Prabowo menjaga persatuan dan kesatuan negeri ini. Pengalamannya sebagai tentara menjadi bekal yang memadai untuk menjaga kewibawaan Indonesia di dunia internasional. Di dalam negeri, Prabowo menguatkan solidaritas seluruh warga untuk membangun negeri.
Anies bisa prioritas Ketuhanan (Sila 1). Sebagai gubernur DKI, Anies mendapat dukungan dari berbagai kalangan agamawan. Di saat yang sama, Anies berhasil menampilkan diri sebagai tokoh yang sangat peduli dengan agama. Dengan demikian, Anies bisa membangun negeri ini dengan nilai-nilai agama yang luhur.
Dengan contoh sederhana di atas, rakyat pemilih bisa membedakan capres Erick, Prabowo, atau Anies. Lagi pula, prioritas ini kemudian dijabarkan menjadi “program nyata” capres sampai detil. Sehingga, program para capres menjadi jelas dan tidak bisa saling dipertukarkan. Maksudnya, program Erick tidak bisa dijalankan oleh Prabowo dan program Anies tidak bisa dijalankan oleh Erick.
Bagi capres dan parpol yang menganggap bahwa seluruh 5 sila adalah sama-sama prioritas maka sama artinya dengan tidak punya prioritas. Rakyat pemilih perlu edukasi untuk tidak memilih capres dan parpol yang tidak punya prioritas. Rakyat pemilih didorong untuk memilih capres sesuai hatinya dengan mempertimbangkan program prioritas mereka.
Tentu saja, prioritas Pancasila ini bersifat terbuka, inklusif. Ketika seorang capres mem-prioritaskan Kemanusiaan (Sila 2), maka, 4 sila lainnya tetap menjadi asas dan dasar. Hanya saja, 4 sila yang lain berada di bawah naungan sila paling utama.
Dengan demikian, rakyat pemilih memiliki pembeda yang jelas di antara capres. Bagi capres, mereka punya tanggung jawab untuk menjalankan prioritas guna memajukan negeri ini.
Bagaimana menurut Anda?
Tinggalkan komentar