Nordic: Cermin Indonesia Menatap Kapitalisme-Sosialisme

Kapitalisme masa kini berujung kepada terpilihnya Trump sampai dua periode menjadi presiden usa. Naomi Klein dan pemikir lain menunjuk Trump sebagai fasis yaitu ultranasionalis yang memperjuangkan bangsanya dengan mengorbankan bangsa lain. Sementara komunisme berujung kepada Xi Jinping menjadi presiden China bisa tanpa batas waktu menjabat. Para pemikir menunjukkan bahwa Xi adalah diktator otoriter. Ia menindas warga dalam negerinya yang tidak sejalan dengannya. Meski pun ekspor produk Cina terus membanjiri dunia.

Jika kapitalisme berujung ke fasis dan komunisme berujung ke otoriter maka apa alternatif yang lebih baik? Nordic atau model Nordic atau tata Nordic menjadi cermin terbaik bagi Indonesia untuk belajar banyak hal.

1. Pelajaran Penting (Strand)
2. Rekomendasi Utama (Dragsted)
3. Peran Pendidikan (Trohler)
4. Diskusi
5. Gagasan Lanjut

Pengakuan dan pemaparan Nordic Model oleh OECD pada tahun 1973 dapat dipandang sebagai bentuk legitimasi dari dunia Barat terhadap karakteristik pembangunan negara-negara Nordik. Meskipun gagasan yang diperkenalkan tersebut pada dasarnya tidak sepenuhnya baru, pengakuan itu menjadi katalisator penting bagi perkembangan pemikiran, terutama di kawasan Nordik sendiri. Momentum tersebut mendorong tumbuhnya aspirasi politik dalam kerangka negara kesejahteraan Nordik (Nordic welfare state), sekaligus memicu penelitian yang lebih intensif, termasuk penelitian yang memperoleh dukungan pendanaan khusus, untuk mengidentifikasi hakikat dan karakteristik utama Nordic Model atau Tata Nordic.

Menariknya, berbagai kajian tersebut tidak bermaksud menghilangkan kekhasan masing-masing negara Nordik. Dalam perkembangannya, semakin disadari bahwa karakteristik Nordik tidak dapat disederhanakan hanya sebagai kebijakan fiskal, konsep negara kesejahteraan, ataupun sistem pendidikan komprehensif. Bahkan, penggunaan istilah model itu sendiri mengandung persoalan konseptual. Sebab, apabila dipahami melalui pendekatan teknokratis sebagaimana lazim digunakan oleh OECD, istilah tersebut cenderung mengabaikan proses pembentukan budaya serta ketergantungan historis (path dependencies) yang turut membentuk karakteristik khas masyarakat dan negara-negara Nordik.

Sehingga saya mengusulkan istilah tata Nordic atau tataluma Nordic sebagai padanan yang bernuansa makna. Sementara, istilah tataluma saya bahas panjang lebar di tulisan lain. Untuk mengkaji tata Nordic saya merekomendasikan 3 buku sebagai awalan: (a) Nordic Socialism karya Pelle Dragsted; (b) Nordic Capitalism karya Robert Strand; (c) The Nordic Education Model in Contex karya Daniel Trohler.

1. Pelajaran Penting (Strand)

Berikut adalah penyusunan ulang 10 Pelajaran Penting Tata Kelola Keberlanjutan dari Kevin G. Strand (Nordic Capitalism) yang menempatkan pendidikan di posisi tertinggi (paling hulu) sebagai fondasi utama, lalu disesuaikan secara kontekstual dengan realitas Indonesia dan semangat pemberdayaan akar rumput (panarko-kopanarko):

1. Pendidikan Transformatif sebagai Fondasi Utama (The Ultimate Foundation)

  • Inti Ajaran Strand: Sistem pendidikan universal yang egalitarian dan melatih berpikir kritis adalah hulu dari segala pencapaian model Nordik—menciptakan masyarakat cerdas, setara, dan berdaya.
  • Adaptasi untuk Indonesia: Menempatkan pendidikan kritis dan merata sebagai prioritas nomor satu. Pendidikan di Indonesia harus dibebaskan dari orientasi sempit pencetak buruh korporasi, dan dikembalikan fungsinya untuk melahirkan subjek-subjek merdeka (sejalan dengan konsep panarko) yang memiliki daya tawar intelektual dan kedaulatan atas masa depannya. Pendidikan gratis (dibiayai APBN sepenuhnya) dari PAUD, TK, SD, SMP, SMA, Universitas. Meski pun wajib belajar bisa dibatasi hanya sampai SMA.

2. Mengatasi “Penyangkalan Struktural” (Overcoming Denial)

  • Inti Ajaran Strand: Keberanian untuk menghadapi kenyataan pahit bahwa model kapitalisme konvensional sedang merusak batas planet (planetary boundaries) dan melanggengkan ketimpangan.
  • Adaptasi untuk Indonesia: Mengakui secara jujur bahwa pertumbuhan ekonomi makro (PDB) yang timpang telah mengorbankan keadilan sosial dan merusak ekosistem lokal. Evaluasi pembangunan harus bergeser dari sekadar angka pertumbuhan menjadi kualitas keadilan distributif dan kelestarian ruang hidup rakyat. Mengakui Indonesia memang bukan negara miskin tetapi ketimpangan kekayaan menyebabkan ratusan juta penduduk Indonesia hidup miskin.

3. Menjadikan Keadilan Sosial dan Ekologis sebagai “Bintang Utara” (North Star)

  • Inti Ajaran Strand: Menggunakan model Nordik sebagai kompas normatif agar efisiensi pasar selalu selaras dengan keberlanjutan jangka panjang dan kesejahteraan manusia.
  • Adaptasi untuk Indonesia: Mengembalikan Pancasila (khususnya Sila ke-5) dan kelestarian lingkungan hidup sebagai kompas utama pembuatan kebijakan, menggantikan cengkeraman mazhab ekonomi neoliberal yang memuja pasar bebas tanpa batas. Dengan kata lain, Sila kelima (Keadilan Sosial) adalah paling utama.

4. Membangun Sistem Universal yang Melindungi Semua Tanpa Kecuali

  • Inti Ajaran Strand: Jaring pengaman sosial, kesehatan, dan pendidikan harus bersifat universal dan inklusif bagi seluruh warga, bukan berbasis amal atau selektif.
  • Adaptasi untuk Indonesia: Memperluas dan memperkuat jaminan sosial universal agar benar-benar melindungi kelompok rentan dan pekerja sektor informal, sehingga jaminan hidup dasar bukan hak istimewa segelintir elit.

5. Memperluas “Kebebasan Positif” Melalui Investasi Kolektif

  • Inti Ajaran Strand: Kebebasan sejati (positive freedom) tercipta berkat investasi publik pada kapasitas warga, bukan sekadar kebebasan pasar dari intervensi.
  • Adaptasi untuk Indonesia: Mengarahkan anggaran publik dan sumber daya kolektif untuk mengangkat kapasitas dasar rakyat (melalui pendidikan, kesehatan, dan akses teknologi), sehingga warga tidak mudah dieksploitasi oleh pemodal besar.

    Orang kaya membayar pajak besar. Orang miskin tidak membayar pajak; malah disantuni dari pajak. Benarkah begitu? Tidak benar yang seperti itu.

    Semua warga Nordic membayar pajak besar; hampir semua. Mengapa? Karena mereka mendapat pendidikan berkualitas, jaminan kesehatan, dan fasilitas umum maka mereka bisa bekerja dengan baik. Kemudian mereka membayar pajak besar dari hasil kerja. Berputar lagi, pajak besar itu mendorong pendidikan lebih berkualitas.

    Indonesia perlu menciptakan putaran berkualitas: pendidikan berkualitas, menghasilkan manusia berkualitas, membayar pajak berkualitas, pajak digunakan untuk pendidikan berkualitas. Dan seterusnya.

6. Menyelaraskan Insentif Pasar dengan Batas Ekologis Bumi

  • Inti Ajaran Strand: Memastikan sistem ekonomi beroperasi layaknya organisme yang hidup dari “bunga tahunan” bumi (annual interest), bukan menghabiskan modal utamanya (principal).
  • Adaptasi untuk Indonesia: Menghentikan eksploitasi ugal-ugalan sumber daya alam yang hanya memperkaya pemilik izin konsesi. Transisi energi dan ekonomi harus berpihak pada keberlanjutan ekologis serta melibatkan kearifan lokal.

    Pasar bebas dan alam berbatas adalah saling mengimbangi. Bukan kita harus memilih satu saja dan meninggalkan lainnya melainkan pasar dan alam saling memberi dan menerima. Ketika pasar bebas benar-benar gagal maka jangan memaksa untuk terus menerapkannya. Ijinkan batas-batas alam berbicara; musyawarah, saling pengertian, dan kesepakatan aturan bersama lalu lintas.

    Pasar bebas telah terbukti gagal untuk menjalankan pendidikan, kesehatan, dan perumahan. Pendidikan, misalnya, menjadi sangat mahal dan terbatas hanya untuk segelintir kalangan. Karena itu ijinkan alam bermusyawarah: berikan layanan pendidikan berkualitas bagi seluruh rakyat Indonesia tanpa kecuali. Satu masalah selesai itu. Tentu muncul masalah lain dalam makna yang lebih tinggi.

7. Demokrasi Ekonomi dan Penguatan Kepemilikan Kolektif (Democratic Capitalism)

  • Inti Ajaran Strand: Mencegah konsentrasi kekayaan berlebihan melalui tata kelola perusahaan yang berorientasi pada pemangku kepentingan luas (stakeholder capitalism).
  • Adaptasi untuk Indonesia: Memangkas dominasi oligarki lewat demokratisasi sektor produksi. Di tingkat akar rumput, hal ini diwujudkan melalui jaringan koperasi modern dan ekosistem panarko-kopanarko yang mendistribusikan alat produksi langsung kepada warga.

8. Membangun Budaya Kepercayaan Tinggi (High-Trust Society)

  • Inti Ajaran Strand: Keberhasilan sistem sangat bertumpu pada tingkat kepercayaan sosial yang tinggi antara warga, dunia usaha, dan negara yang lahir dari transparansi total.
  • Adaptasi untuk Indonesia: Memulihkan kepercayaan publik melalui transparansi anggaran dan tata kelola yang bersih, dimulai dari tingkat komunitas lokal hingga lembaga negara tertinggi.

9. Transisi Hijau yang Berkeadilan Sosial (Just Green Transition)

  • Inti Ajaran Strand: Perubahan menuju masyarakat berkelanjutan harus dirancang adil agar beban krisis tidak ditanggung oleh kelompok masyarakat bawah.
  • Adaptasi untuk Indonesia: Memastikan kebijakan transisi hijau dan energi bersih tidak memiskinkan petani, nelayan, atau masyarakat adat, melainkan menempatkan mereka sebagai pengelola utama energi mandiri skala komunitas.

10. Ketahanan Desentralistik dari Akar Rumput (Grassroots Resilience)

  • Inti Ajaran Strand: Membangun sistem yang tangguh terhadap guncangan global melalui institusi publik yang solid dan kerja sama masyarakat yang erat.
  • Adaptasi untuk Indonesia: Menggabungkan regulasi makro yang adil dengan kelincahan jejaring otonom lokal (panarko-kopanarko), sehingga saat terjadi krisis, masyarakat akar rumput memiliki ketahanan mandiri dalam hal pangan, keuangan, dan pengetahuan.

2. Rekomendasi Utama (Dragsted)

Berikut adalah penyusunan ulang 10 Rekomendasi/Reformasi Utama Pelle Dragsted (Nordisk Socialisme) yang disesuaikan secara strategis dengan realitas sosio-ekonomi Indonesia, tantangan cengkeraman oligarki, serta dijiwai oleh semangat kemandirian akar rumput melalui kerangka panarko-kopanarko:

1. Demokratisasi Sektor Produksi & Perluasan Koperasi Mandiri

  • Inti Rekomendasi Dragsted: Mengembangkan sektor kepemilikan kolektif dan bisnis kooperatif yang kompetitif untuk menantang dominasi korporasi swasta raksasa.
  • Adaptasi untuk Indonesia: Merevitalisasi koperasi agar keluar dari jerat birokratisasi dan stigma masa lalu. Melalui ekosistem panarko-kopanarko, koperasi tidak lagi dibina secara top-down oleh negara, melainkan dibangun sebagai jaringan horizontal antar-warga yang mandiri dan berdaulat atas alat produksinya sendiri.

    Ilustrasi konkret. Perusahaan besar ABC misalnya memiliki koperasi karyawan di Indonesia. Struktur seperti itu perlu dirombak yaitu perusahaan besar ABC menjadi koperasi ABC yang beroperasi untuk kebaikan seluruh pemangku kepentingan; termasuk untuk kebaikan karyawan dan masyarakat sekitar; bukan sekadar demi kenaikan nilai saham.

    Koperasi ABC yang baru itu (pengganti perusahaan ABC) beroperasi secara demokratis. Setiap orang, atau setiap karyawan, memiliki suara yang setara; tukang kebun, satpam, dan direktur adalah sama-sama memiliki suara yang sama-sama didengarkan; meski mereka beda posisi jabatan. Setiap orang adalah panarko (pan-arko = serba-pemimpin).

2. Sektor Keuangan yang Demokratis & Berorientasi Sosial

  • Inti Rekomendasi Dragsted: Mengarahkan perbankan dan lembaga keuangan untuk melayani kebutuhan sosial, perumahan, dan ekonomi rakyat, bukan spekulasi pasar bebas.
  • Adaptasi untuk Indonesia: Mentransformasikan perbankan mikro, BPR, dan lembaga keuangan lokal agar benar-benar berpihak pada pembiayaan ekonomi riil dan kerakyatan, serta memutus dominasi kartel perbankan yang mencekik sektor usaha kecil.

    Selanjutnya memperluas transformasi perbankan nasional, dan seluruh bank, mengarah untuk berpihak kepada ekonomi riil. Transformasi ini mensyaratkan bahwa ekonomi kerakyatan yang riil itu harus kuat. Mereka mampu menghasilkan kinerja sama baik, atau lebih baik, dari perbankan yang lama.

    Lagi, hal ini menuntut bahwa rakyat adalah warga yang terdidik, terampil, dan bertanggung jawab agar mampu menjalankan ekonomi kerakyatan dan menjaganya dari dominasi. Pendidikan berkualitas yang menyiapkan generasi muda berpikir kritis, terbuka, dan rendah hati menjadi tulang punggung peradaban. Pendidikan bukan untuk menciptakan tenaga kerja tetapi untuk menyiapkan para panarko (serba pemimpin).

3. Dana Kolektif Pekerja & Kepemilikan Bersama (Fondssocialisme)

  • Inti Rekomendasi Dragsted: Membentuk dana pensiun dan kepemilikan kolektif pekerja yang memiliki saham di perusahaan besar untuk membagikan deviden kepada masyarakat luas.
  • Adaptasi untuk Indonesia: Mengarahkan akumulasi dana jaminan sosial tenaga kerja dan dana publik untuk investasi produktif yang dikelola secara demokratis, memastikan keuntungan korporasi besar kembali dinikmati oleh rakyat pekerja, bukan segelintir pemegang saham elit.

4. Demokratisasi Perusahaan & Partisipasi Pekerja (Industrial Democracy)

  • Inti Rekomendasi Dragsted: Memberikan hak suara, representasi, dan kontrol yang kuat kepada pekerja dalam pengambilan keputusan strategis di korporasi tempat mereka bekerja.
  • Adaptasi untuk Indonesia: Mendorong budaya kerja yang setara dan partisipatif di pabrik, kantor, maupun sentra produksi, di mana buruh dan pekerja diakui sebagai subjek yang memiliki hak suara atas jalannya perusahaan, bukan sekadar faktor produksi yang dieksploitasi.

    Partisipasi ini diwujudkan dengan kepemilikan saham mayoritas oleh pekerja; dan pekerja menjamin kinerja yang tinggi bagi perusahaan. Tampak jelas, rekomendasi-rekomendasi di sini meliputi perubahan ekonomi-politik lebih dari sekadar ekonomi semata.

    Demikian juga kita membutuhkan reformasi personal-sosial beriringan; tidak cukup bila hanya satu saja. Personal yang semangat kerja dengan kinerja tinggi adalah tidak cukup bila tatanan sosialnya oligarki atau korupsi. Tatanan sosial yang demokratis adalah tidak cukup bila masing-masing orangnya adalah pemalas. Kita membutuhkan reformasi kedua-duanya: tatanan sosial adil makmur dan warga jujur dengan kompetensi tinggi.

5. Pengendalian Lahan, Perumahan, dan Tata Ruang untuk Publik

  • Inti Rekomendasi Dragsted: Mengendalikan spekulasi tanah dan memperluas kepemilikan publik atau sosial atas perumahan yang terjangkau bagi seluruh warga.
  • Adaptasi untuk Indonesia: Melindungi tanah rakyat, lahan pertanian, dan ruang hidup dari cengkeraman spekulan tanah dan konsesi oligarki. Mengembangkan model perumahan sosial berbasis komunitas dan perhutanan sosial yang dikelola secara kolektif.

    Kita bisa belajar banyak dari Kampung Cipta Gelar di Jawa Barat untuk tata kelola tanah, rumah, dan pertanian. Cipta Gelar terbukti dan teruji kokoh sepanjang 600 tahun lebih dalam sejarah.

6. Investasi Publik Masif untuk Transisi Energi & Ekonomi Hijau

  • Inti Rekomendasi Dragsted: Menggunakan anggaran dan kendali publik untuk membiayai infrastruktur ramah lingkungan, energi terbarukan, dan transportasi publik yang inklusif.
  • Adaptasi untuk Indonesia: Mengalihkan subsidi dan investasi negara dari industri ekstraktif yang merusak lingkungan menuju pengembangan energi bersih (seperti surya dan mikrohidro) yang dikelola langsung oleh komunitas lokal (community-based energy).

7. Jaminan Layanan Universal Berkualitas Tinggi (Pendidikan & Kesehatan)

  • Inti Rekomendasi Dragsted: Menjamin akses gratis dan merata untuk seluruh layanan dasar pendukung kehidupan masyarakat dari lahir hingga lansia.
  • Adaptasi untuk Indonesia: Memperkuat jaminan kesehatan dan pendidikan universal yang benar-benar berkualitas setara bagi seluruh rakyat tanpa diskriminasi kelas sosial, menjadikannya hak dasar warga, bukan komoditas bisnis.

    Kata kunci dalam rekomendasi ini adalah “berkualitas setara bagi seluruh rakyat tanpa diskriminasi”: berkualitas dan seluruh.

8. Pajak Progresif untuk Kekayaan dan Aset Spekulatif

  • Inti Rekomendasi Dragsted: Menerapkan sistem perpajakan yang sangat ketat pada akumulasi kekayaan berlebih dan aset finansial spekulatif untuk mendanai kesejahteraan sosial.
  • Adaptasi untuk Indonesia: Menutup celah kebocoran pajak korporasi besar dan menerapkan pajak kekayaan yang progresif bagi para pemilik modal raksasa, guna memastikan redistribusi pendapatan yang adil dan pembiayaan layanan publik yang memadai.

9. Desentralisasi Layanan & Pengasuhan Universal Sejak Dini

  • Inti Rekomendasi Dragsted: Menyediakan sistem pengasuhan anak universal (universal childcare) yang membebaskan orang tua dan menjamin kesetaraan kesempatan sejak dini.
  • Adaptasi untuk Indonesia: Menginisiasi layanan pengasuhan anak dan pendidikan usia dini berbasis gotong royong komunitas (childcare cooperatives), sehingga beban domestik keluarga pekerja terangkat dan anak-anak mendapatkan ruang tumbuh kembang yang setara.

    Setiap anak adalah terlahir cerdas dan rekomendasi ini membuktikan itu sejak usia dini tanpa membebani orang tua sama sekali dari aspek finansial. Selanjutnya, setiap anak bebas mengejar cita-cita sesuai bakat dan minat yang telah berkembang sejak dini itu. Lagi-lagi tanpa beban finansial.

10. Jaringan Kemandirian Akar Rumput yang Otonom (Panarko-Kopanarko)

  • Inti Rekomendasi Dragsted: Membangun tatanan ekonomi yang didukung oleh kekuatan kolektif masyarakat yang terorganisasi secara demokratis.
  • Adaptasi untuk Indonesia: Mengintegrasikan sembilan pilar di atas dengan gerakan panarko-kopanarko—di mana setiap warga mengambil peran sebagai subjek merdeka yang saling terhubung secara horizontal, membangun kedaulatan digital, pangan, dan ekonomi dari bawah tanpa harus menunggu restu birokrasi yang kaku.

    Kerja sama panarko-kopanarko memiliki daya tembus dan daya tolak yang sama tinggi. Panarko mampu menembus setiap penghalang demi memberi kebaikan. Panarko juga mampu menolak setiap godaan yang merugikan diri atau masyarakat; baik menolak godaan keuntungan singkat mau pun godaan korupsi.

3. Peran Pendidikan (Trohler)

Membahas pendidikan Nordic, sesuai karya Trohler, bisa kita bagi menjadi tiga. Bagian pertama, “Trajectories” (Lintasan Perkembangan), bertujuan untuk mengidentifikasi dan menganalisis perkembangan historis-kultural yang telah berlangsung jauh sebelum model Nordik secara eksplisit diperkenalkan. Bagian ini memberikan gambaran yang lebih mendalam mengenai proses kemunculan dan perkembangan model Nordik.

Model tersebut tidak terbentuk sebagai suatu rancangan teknis yang kemudian diterapkan secara sistematis, melainkan tumbuh dan berkembang melalui dinamika budaya Nordik yang hidup. Dalam prosesnya, model ini sekaligus memperkuat budaya tersebut dengan tetap mempertahankan identitas dan karakteristik khas masing-masing negara.

Bagian kedua, “Configurations” (Konfigurasi), menjelaskan bagaimana model Nordik mulai memperoleh bentuk yang konkret, khususnya setelah Perang Dunia II. Pada periode ini, nilai-nilai budaya tradisional diwujudkan dalam berbagai praktik dan sistem kelembagaan. Melalui proses tersebut, nilai-nilai yang sebelumnya berkembang dalam masyarakat mulai terstruktur, memperoleh bentuk yang lebih stabil, dan membentuk apa yang disebut Norbert Elias (1978, hlm. 14–15, 126–128) sebagai figuration.

Bagian ini memperlihatkan bahwa keberhasilan kebijakan pendidikan, penyusunan kurikulum, serta perancangan praktik pendidikan dalam organisasi dapat dicapai melalui pendekatan yang relatif pragmatis sesuai dengan konteks budaya setempat. Meskipun demikian, proses tersebut tetap mengakomodasi sekaligus mewariskan nilai-nilai fundamental, seperti kesetaraan, kesejahteraan, keadilan, dan individualisme.

Bagian ketiga, “Challenges” (Tantangan), membahas sejauh mana konfigurasi pendidikan yang berlandaskan identitas nasional Nordik mampu mempertahankan stabilitasnya, terutama setelah berakhirnya Perang Dingin. Pada masa tersebut, kepentingan nasional imperialis mulai dikemas dalam wacana globalisasi sehingga memberikan tekanan yang besar terhadap sistem dan nilai-nilai yang telah berkembang di kawasan Nordik. Perubahan ini turut memengaruhi dunia penelitian, yang tampaknya juga semakin berada di bawah pengaruh kuat wacana globalisasi (Tröhler, 2022).

Bagian ini mengkaji bagaimana sistem pendidikan dan penelitian pendidikan di negara-negara Nordik dapat merespons berbagai tantangan kontemporer tersebut. Selain itu, pembahasan juga diarahkan pada sejauh mana sistem pendidikan yang terbentuk melalui proses sejarah panjang dan memiliki keterkaitan erat dengan budaya dominan dapat mengalami perubahan pada aspek-aspek mendasarnya. Hal ini penting untuk melihat apakah tekanan global benar-benar mampu mengubah fondasi sistem pendidikan tersebut atau hanya menghasilkan perubahan pada tataran wacana dan retorika yang disuarakan oleh lembaga-lembaga internasional.

4. Diskusi

Bagaimana menurut Anda?

Mari kita tegaskan lagi 3 bagian pendidikan Nordik: (1) trayektori atau lintasannya dimulai dari budaya; yaitu budaya kerja sama, berkarya, dan demokratis; menghormati martabat setiap manusia; (2) konfigurasi atau pelembagaan sistem pendidikan menonjol sejak 1950an dengan mengutamakan pragmatisme kepentingan lokal; di saat yang sama, melestarikan nilai-nilai universal semisal kesetaraan, rendah hati, dan berpikir terbuka; (3) tantangan yaitu ketika globalisasi menerjang Nordic maka mereka menyerap bagian kemajuan global yang bersesuaian dengan nilai-nilai luhur tetapi menolak sebagian globalisasi yang lain.

Bagaimana bila diterapkan untuk sistem pendidikan Indonesia? Saya yakin akan menghasilkan banyak ide menarik. Indonesia memiliki budaya yang sangat kaya semisal gotong royong, bineka tunggal ika, dan Pancasila.

Langkah pertama, bagian 1, kita perlu menghidupkan kembali nilai-nilai luhur budaya Indonesia. Di Jawa barat, misal, kita memiliki Kampung Adat Cipta Gelar yang sukses melestarikan dan mengembangkan budaya sejak abad 14 (sekitar 700 tahun yang lalu). Setidaknya, di sini, kita punya dua cermin utama: Cipta Gelar dan Nordik. Sedangkan cermin lain semisal Amerika, Inggris, dan Cina bisa sekadar sebagai studi banding.

Langkah kedua, pengembangan pendidikan Indonesia perlu mengutamakan pragmatisme kepentingan lokal. Pengelolaan MBG (makan bergizi gratis) akan lebih hebat ketika mengutamakan pragmatisme kepentingan lokal sekolah: siswa, kantin sekolah, dan masyarakat sekitar sekolah. Kurikulum juga menjadi lebih dinamis dengan pragmatisme lokal. Sementara kurikulum nasional sekadar sebagai payung atau arahan.

Langkah ketiga, tantangan AI (akal imitasi – artificial intelligence) dan media sosial memang luar biasa. Apa yang perlu ditolak dari mereka? Apa yang perlu diserap? Tantangan lebih besar adalah komersialisasi pendidikan: sekolah berkualitas makin mahal hanya bisa dibeli oleh segelintir orang kaya. Komersialisasi pendidikan seperti ini harus ditolak karena pendidikan justru harus gratis 100% secara universal; siapa saja dan di mana saja, pendidikan adalah gratis yaitu dibiayai uang rakyat melalui APBN.

5. Gagasan Lanjut

Gagasan apa yang bisa kita kembangkan lebih lanjut?

Gagasan lanjutnya adalah kita perlu melompat ke osilasi panarko-kopanarko dari putaran sejarah lelah chaos-arko-anarko. Trump dan Xi Jinping adalah contoh arko yaitu pemimpin dominan yang kuat. Seiring waktu, mereka akan ditantang oleh arko lain atau oleh banyak anarko sampai akhirnya terjadi anarkis. Sangat mudah akan menjadi chaos ketika anarkis. Situasi anarkis atau chaos memicu munculnya arko lagi. Terjadilah putaran sejarah yang lelah.

Lompatan awal yang diperlukan adalah dengan menjadi panarko (pan = serba; arko = pemimpin). Di antara beberapa panarko menjalin kerja sama terbentuklah kopanarko. Tetapi, kopanarko bukanlah sebuah puncak yang membeku melainkan terjadi osilasi dinamis panarko-kopanarko. Lompatan ini mengubah putaran sejarah lelah menjadi sejarah dinamis pernuh arti.

Diterbitkan oleh Paman APiQ

Lahir di Tulungagung. Hobi: baca filsafat, berlatih silat, nonton srimulat. Karena Srimulat jarang pentas, diganti dengan baca. Karena berlatih silat berbahaya, diganti badminton. Karena baca filsafat tidak ada masalah, ya lanjut saja. Menyelesaikan pendidikan tinggi di ITB (Institut Teknologi Bandung). Kini bersama keluarga tinggal di Bandung.

Join the Conversation

  1. avatar Tidak diketahui

1 Comment

Tinggalkan komentar