Kita bisa membangun negeri adil makmur bagi seluruh rakyat Indonesia tanpa kecuali. Justru, jika ada sebagian sedikit rakyat yang tidak makmur maka pembangunan adil makmur itu gagal total. Jadi untuk bisa adil makmur, kita harus memastikan adil makmur itu bagi seluruh rakyat tanpa kecuali. Bagaimana caranya?
1. Narasi Adil Makmur
2. Sedikit Lebih Detil
3. Kandidat Adil Makmur
4. Diskusi
5. Penutup
Untuk mencapai adil makmur itu, kita mengambil inspirasi dari teori matematika: forcing Cohen. Di bagian awal, kita akan membaca cerita adil makmur sebagai gambaran nyata. Kemudian membahas singkat teori forcing, teori kapabilitas, dan diskusi lebih lanjut.
1. Narasi Adil Makmur
Cita adil makmur itu awalnya samar-samar. Kemudian, kita bergerak menjadikan adil makmur nyata bagi seluruh warga. Berikut kisah sebuah kabupaten berjuang menuju adil makmur.
Kabupaten Wangi Alam: Kisah Memaksa Adil Makmur
Potret Awal: M yang Samar
Kabupaten Wangi Alam bukan kabupaten istimewa. Terletak di antara dua pegunungan di Jawa Tengah bagian selatan, ia punya sekitar 800.000 jiwa yang tersebar di 18 kecamatan — separuhnya petani, seperempatnya buruh, sisanya campuran pedagang kecil, PNS, dan pengangguran terselubung. Indeks pembangunan manusianya menggantung di angka 67, tepat di bawah rata-rata nasional. Rasio Gini-nya 0,41 — sedikit lebih buruk dari rata-rata Indonesia.
Bupati baru, Larasati, perempuan 45 tahun mantan kepala puskesmas, mulai menjabat Januari 2026 dengan satu keyakinan sederhana: kabupaten ini punya semua bekal untuk adil makmur. Tanah suburnya tidak habis. Airnya berlimpah. Penduduknya muda — median usia 29 tahun. Yang tidak ada bukan sumber daya, melainkan forcing yang tepat.
Langkah pertama yang ia lakukan bukan menyusun visi-misi yang megah. Ia mengumpulkan 40 orang — kepala desa, bidan desa, guru honorer, petani muda, pedagang pasar, ibu PKK, seorang kiai sepuh, dan dua remaja putus sekolah — dan berkata: “Potretkan kabupaten ini apa adanya. Jangan cerita yang bagus-bagus. Cerita yang sesungguhnya.”
Selama tiga hari, mereka memotret M (model awal): sekolah dasar di Kecamatan Lembah Batu yang atapnya bocor dan hanya punya dua guru untuk enam kelas. Puskesmas di Kecamatan Puncak Merak yang tutup pukul 11 siang karena dokternya harus melayani dua desa sekaligus. Petani tembakau yang setiap musim panen terjerat tengkulak karena tidak punya akses pasar langsung. Pemuda-pemuda yang lulus SMA lalu pergi ke kota karena tidak ada yang bisa dikerjakan di kampung. Pasar tradisional yang perlahan kosong karena kalah bersaing dengan minimarket waralaba yang baru buka di tiap kecamatan.
Potret itu pahit. Tapi Larasati menempelnya besar-besar di dinding kantor bupati — bukan untuk meratap, melainkan sebagai M yang jujur: titik berangkat forcing yang sesungguhnya.
Merumuskan D: Kondisi yang Tidak Boleh Gagal
Minggu keempat, Larasati mengundang kelompok yang lebih besar — 200 orang dari seluruh kecamatan — untuk satu pertanyaan yang tampak sederhana tapi ternyata sangat sulit dijawab: Apa syarat yang, jika tidak terpenuhi, adil makmur di Wangi Alam pasti gagal?
Diskusi berlangsung tiga putaran. Putaran pertama menghasilkan daftar 47 item — dari “jalan desa diperbaiki” sampai “korupsi diberantas” — yang terlalu panjang untuk menjadi D (dense, padat) yang operasional. Putaran kedua menyaring: apa yang, jika absen, membuat semua yang lain tidak berarti?
Setelah perdebatan panjang, muncul tiga gugus D yang disepakati:
D pertama: setiap anak Wangi Alam, dari keluarga apa pun, bisa sekolah berkualitas sampai lulus SMA tanpa mengeluarkan satu rupiah pun. Bukan sekadar “sekolah tersedia” — tapi berkualitas, dan gratis total termasuk seragam, buku, dan ongkos transportasi bagi yang rumahnya jauh. Ini D yang tidak boleh ada pengecualian: anak petani di lereng gunung dan anak pegawai di kota kecamatan harus punya akses yang benar-benar setara.
D kedua: setiap warga Wangi Alam, sakit apa pun dan di mana pun tinggal, bisa mendapat pertolongan medis dasar dalam waktu satu jam. Bukan rumah sakit besar, bukan teknologi canggih — tapi pertolongan medis dasar yang nyata dan terjangkau. Bidan desa yang kompeten, puskesmas yang buka penuh, dan ambulans desa yang bisa dipanggil kapan saja.
D ketiga: setiap warga Wangi Alam yang mau bekerja, mendapat penghasilan yang cukup untuk kebutuhan pokok keluarganya. Bukan “lowongan kerja tersedia di kota” — tapi kerja yang bermartabat di kampung sendiri, dengan penghasilan yang tidak memalukan.
Tiga D ini bukan pilihan ideal. Mereka adalah syarat minimal yang tidak boleh gagal — sesuatu yang berbeda secara mendasar dari target ambisius yang biasa ditulis dalam RPJMD kabupaten. Larasati menempelnya di semua kantor kecamatan dengan satu kalimat tambahan: “Jika salah satu dari ini tidak terpenuhi bagi siapa pun di antara kita, maka kita belum adil makmur — tidak peduli angka PDRB-nya naik berapa pun.”
Membangun Filter G: Kebijakan yang Saling Menguatkan
Tantangan berikutnya bukan menemukan kebijakan terbaik, melainkan membangun rangkaian kebijakan yang saling selaras dan menguatkan — tidak ada yang boleh merusak D yang sudah disepakati.
Gerak pertama: anggaran mengikuti D, bukan sebaliknya. Larasati membalik logika penyusunan APBD yang biasa. Alih-alih membagi anggaran ke dinas-dinas lalu masing-masing dinas menyusun program, ia memulai dari D: berapa yang dibutuhkan agar setiap anak benar-benar bisa sekolah berkualitas gratis? Jawabannya — setelah dihitung dengan detail, bukan dengan angka perkiraan — adalah 23% APBD. Berapa untuk kesehatan-satu-jam? 18%. Berapa untuk fondasi lapangan kerja? 15%. Total 56% APBD dikunci untuk tiga D itu sebelum satu sen pun dibagi ke dinas lain.
Kepala-kepala dinas protes. Larasati tidak bergeming: “Kalian boleh menggunakan 44% sisanya untuk semua program lain. Tapi 56% ini tidak bisa disentuh kecuali D-nya terpenuhi. Itulah kompatibilitas yang kita jaga.”
Gerak kedua: guru sebagai komponen paling menentukan dalam D pertama. Segera jelas bahwa gedung sekolah bisa diperbaiki dengan dana DAK, buku bisa diadakan dari anggaran BOS — tapi guru kompeten adalah hambatan yang tidak bisa diselesaikan dengan uang semata. Dari 1.200 guru SD-SMA di Wangi Alam, 340 adalah guru honorer dengan gaji rata-rata Rp 250.000 per bulan, banyak di antaranya hanya mengajar paruh waktu karena harus nyambi pekerjaan lain untuk hidup.
Larasati tidak punya anggaran untuk mengangkat semua jadi PNS — itu kewenangan pusat. Tapi ia punya Rp 18 miliar dalam pos “peningkatan SDM” yang selama ini terserap untuk pelatihan-pelatihan seremonial. Seluruhnya ia alihkan: setiap guru honorer mendapat tunjangan daerah Rp 1,5 juta per bulan, dengan syarat mengikuti program pendampingan mengajar selama dua tahun oleh guru senior dan pengawas yang dilatih khusus. Bukan pelatihan di hotel kota provinsi — melainkan pendampingan di kelas, melihat langsung bagaimana anak-anak belajar, mingguan dan konsisten.
Setahun kemudian, hasil ujian nasional anak-anak di sekolah-sekolah terpencil naik rata-rata 18 poin. Bukan karena gedung barunya, melainkan karena gurunya tidak lagi bingung memikirkan ongkos angkutan ke sekolah.
Gerak ketiga: bidan desa sebagai tulang punggung D kedua. Masalah “pertolongan medis satu jam” bukan soal teknologi — bukan soal telemedicine atau drone pengirim obat. Masalahnya lebih mendasar: dari 89 desa di Wangi Alam, 34 di antaranya tidak punya bidan yang tinggal menetap. Bidan yang bertugas di sana tinggal di ibu kota kecamatan dan datang dua-tiga kali seminggu.
Larasati membuat satu kebijakan sederhana yang kompatibel dengan D kedua: setiap bidan yang bersedia tinggal menetap di desa terpencil mendapat rumah dinas yang layak (dibangun dari dana desa yang dikoordinasikan), tunjangan menetap Rp 2 juta per bulan, dan satu motor dinas untuk kunjungan. Sebagai balasannya, bidan wajib selalu bisa dihubungi dan selalu ada dalam radius desa. Dari 34 desa tanpa bidan menetap, dalam enam bulan pertama 27 sudah terisi. Tujuh sisanya — yang lokasinya paling terpencil di lereng gunung — diselesaikan dengan skema berbeda: dua bidan berbagi satu kawasan dengan pembagian jaga yang diatur lewat WhatsApp Group yang dipantau langsung oleh kepala dinas kesehatan.
Gerak keempat: koperasi tani sebagai jembatan D ketiga. Masalah “kerja bermartabat di kampung” adalah yang paling kompleks dari tiga D, dan di sinilah Larasati menghadapi risiko terbesar: ia tidak bisa menciptakan lapangan kerja dari nol. Yang bisa ia lakukan adalah menghapus hambatan yang membuat kerja yang sudah ada menjadi tidak bermartabat.
Hambatan terbesar adalah tengkulak yang membeli hasil panen dengan harga sepertiga harga pasar, memanfaatkan fakta bahwa petani tidak punya akses transportasi dan tidak tahu harga hari ini. Larasati tidak melarang tengkulak — itu tidak mungkin dan kontraproduktif. Sebaliknya, ia mendirikan sistem informasi harga pangan real-time yang bisa diakses lewat WhatsApp: setiap hari pukul 06.00, sistem mengirim harga cabai, bawang, tomat, dan komoditas utama lain ke semua kepala desa dan kelompok tani. Informasi itu gratis, terbuka, dan tidak bisa dimanipulasi karena diambil langsung dari harga pasar kabupaten dan kota terdekat.
Dalam tiga bulan, rata-rata harga yang diterima petani naik 22%. Bukan karena harga pasarnya naik — tapi karena asimetri informasi yang selama ini menguntungkan tengkulak mulai berkurang. Tengkulak yang lebih jujur tetap bekerja dan justru mendapat kepercayaan lebih; tengkulak yang selama ini memeras mulai kehilangan pasokan karena petani punya pilihan lain.
Krisis Pertama: Ketika Kompatibilitas Runtuh
Bulan kesembilan, datang krisis yang tidak diantisipasi. Pemerintah pusat mengeluarkan kebijakan efisiensi anggaran: dana transfer daerah dipotong 12%. Bagi Wangi Alam, itu berarti kehilangan sekitar Rp 34 miliar dari total APBD.
Kepala-kepala dinas langsung mengusulkan pemangkasan merata: semua pos dipotong 12%. Larasati menolak dengan tegas. “Kita tidak bisa memotong D. Memotong D berarti membatalkan kontrak kita dengan warga yang paling lemah. Jika ada anak di lereng gunung yang akhirnya tidak bisa sekolah karena kita potong anggaran pendidikan, maka seluruh klaim adil makmur kita batal.”
Yang dipotong adalah justru pos-pos yang selama ini bersifat seremonial dan tidak menyentuh D: perjalanan dinas dipangkas 70%, rapat koordinasi di hotel dialihkan ke video call, biaya pengadaan seragam PNS ditiadakan, festival-festival yang hanya dinikmati elite birokrasi dibatalkan. Total penghematan dari pos-pos ini: Rp 29 miliar. Kekurangan Rp 5 miliar sisanya diselesaikan dengan negosiasi ulang kontrak pembangunan infrastruktur yang sebagian ditunda satu tahun.
D ketiga tidak disentuh. Semua guru honorer tetap menerima tunjangan. Semua bidan desa tetap tinggal menetap.
Di sinilah warga mulai percaya bahwa ini bukan janji kampanye biasa.
Iterasi: Ketika M[G] Berbeda dari yang Dibayangkan
Dua tahun berjalan, sesuatu yang tidak terduga mulai muncul — sesuatu yang tidak ada dalam rencana awal mana pun. Karena anak-anak di desa kini punya guru yang hadir dan kompeten, nilai ujian mereka naik. Karena nilai ujian naik, lebih banyak yang diterima di SMA negeri favorit yang sebelumnya hanya dikuasai anak-anak kota kecamatan. Karena bidan desa kini menetap, angka kematian ibu melahirkan di desa terpencil turun 40% dalam dua tahun — lebih cepat dari target lima tahun yang sudah ditetapkan. Karena petani kini tahu harga pasar, sebagian mulai berani menanam komoditas yang lebih bernilai tinggi karena tidak takut lagi dipermainkan harga.
Tapi ada juga kejutan yang menyulitkan. Karena sekolah desa kini lebih baik, sebagian keluarga dari kota kecamatan mulai memindahkan anak-anaknya ke sekolah desa — mendorong kepadatan yang tidak diantisipasi. Beberapa sekolah desa yang tadinya kekurangan murid kini kelebihan. D pertama (semua anak bisa sekolah berkualitas) hampir terancam justru oleh keberhasilan sendiri.
Larasati mengundang kembali 200 warga yang sama dari dua tahun lalu. “Kondisi padat kita perlu direvisi,” katanya. “Kita tidak pernah bayangkan bahwa keberhasilan kita sendiri bisa menciptakan masalah baru. Itulah mengapa kita tidak boleh merasa sudah selesai.”
Revisi dilakukan: D pertama diperluas — bukan hanya “bisa sekolah berkualitas” tapi “bisa sekolah berkualitas di lokasi yang terjangkau dari rumah, dengan rasio murid-guru yang sehat.” Ini menambah satu komponen baru pada p (program): rekrutmen guru baru yang difokuskan pada sekolah-sekolah yang mulai padat, menggunakan dana yang sebelumnya dipakai untuk pembangunan gedung baru yang ternyata tidak lagi menjadi bottleneck utama.
M[G] yang sedang terbentuk sudah berbeda dari M[G] yang pernah dibayangkan dua tahun lalu. Dan itu tidak mengecewakan — justru sebaliknya. Larasati menyebutnya dalam rapat bulanan dengan satu frasa yang kemudian sering dikutip warga: “Adil makmur yang nyata selalu lebih kaya dari adil makmur yang dicita-citakan. Karena yang nyata lahir dari perjuangan bersama, bukan dari rencana seorang perencana.”
Tantangan Internasional dalam Skala Kabupaten
Tahun ketiga, datang ancaman yang lebih sulit dari pemangkasan anggaran: sebuah perusahaan perkebunan skala besar dari luar daerah mengajukan izin ekspansi lahan di tiga kecamatan. Investasinya besar, pajaknya menggiurkan, dan iming-iming lapangan kerja 2.000 orang tertulis rapi dalam proposal mereka.
Beberapa kepala dinas antusias. Larasati meminta waktu dua minggu untuk menghitung dengan teliti. Timnya memetakan: lahan yang akan diambil alih adalah lahan pertanian yang menghidupi 1.800 keluarga petani saat ini. Jika dikonversi menjadi perkebunan sawit, petani-petani itu kehilangan sumber penghidupan. “Lapangan kerja 2.000 orang” dalam proposal itu adalah angka yang mencakup pekerja dari luar daerah — bukan otomatis terserap warga lokal yang mayoritas adalah petani tanpa keahlian perkebunan industri.
Kalkulasi ini menunjukkan bahwa izin itu adalah M[K] dalam skala kabupaten: membuat segelintir orang (pemegang saham perusahaan, dan mungkin beberapa pejabat yang tergoda) “makmur” dengan mengorbankan density bagi 1.800 keluarga petani yang tidak akan bisa menjangkau D (kerja bermartabat di kampung sendiri) setelah lahannya hilang.
Larasati menolak izin itu. Bukan dengan pidato moralistis tentang keadilan — melainkan dengan dokumen teknis: “Investasi ini tidak kompatibel dengan D ketiga kami. Ia tidak bisa diperluas sambil tetap memenuhi syarat bahwa setiap warga yang mau bekerja mendapat penghasilan layak di kampungnya sendiri. Kami terbuka untuk investasi lain yang memenuhi syarat kompatibilitas itu.”
Perusahaan itu pergi. Tahun berikutnya, datang perusahaan pengolahan pangan yang bersedia memakai bahan baku dari petani lokal dengan kontrak harga minimum yang transparan. Investasi itu diterima — karena ia kompatibel dengan D ketiga, bahkan memperkuatnya.
Lima Tahun Kemudian: M[G] yang Terus Bergerak
Lima tahun setelah Larasati mulai memotret M yang samar-samar di dinding kantor bupati, Kabupaten Wangi Alam tidak sempurna. Masih ada desa yang susah dijangkau. Masih ada guru yang belum cukup kompeten. Masih ada petani yang sesekali terjebak harga buruk.
Tapi angka-angkanya berbicara pelan: IPM naik dari 67 menjadi 73,4. Rasio Gini turun dari 0,41 menjadi 0,32 — mendekati ambang sehat. Angka putus sekolah turun 61%. Tidak ada satu pun ibu melahirkan yang meninggal di 34 desa terpencil dalam dua tahun terakhir. Dan — yang paling tidak terduga — migrasi pemuda keluar daerah turun 38%: bukan karena dipaksa tinggal, melainkan karena ada cukup alasan untuk tetap.
Pada rapat tahunan yang kelima, Larasati kembali mengundang 200 warga yang sama. Kini ada wajah-wajah baru di antara mereka — pemuda yang dulu putus sekolah, kini sudah lulus SMA dan mulai merintis usaha kecil. Seorang bidan muda yang dulu ragu menetap di desa, kini bangga dengan klinik desa yang ia kelola.
Larasati membuka rapat bukan dengan laporan capaian, melainkan dengan pertanyaan yang sama seperti lima tahun lalu: “Apa syarat yang, jika kita abaikan, adil makmur kita akan gagal?”
Jawaban yang muncul berbeda dari lima tahun lalu. Lebih kaya, lebih bernuansa, lebih jujur terhadap kompleksitas yang baru ditemukan. D baru ditambahkan — tentang akses internet berkualitas bagi pemuda desa, tentang ruang publik yang layak untuk warga berkumpul, tentang sistem pengelolaan sampah yang tidak merusak sungai.
P (poset) baru diidentifikasi. Program-program baru dirancang untuk saling menguatkan dengan yang sudah ada.
Filter G (generik) terus diperluas, konsisten dengan semua yang sudah dipilih sebelumnya, tidak merusak satu pun D yang sudah terpenuhi.
M[G] Wangi Alam terus bergerak — berbeda dari yang pernah dibayangkan siapa pun lima tahun lalu, dan justru karena itu, lebih nyata dan lebih bermakna dari sekadar cita-cita yang pernah dituliskan di atas kertas.
Di luar jendela kantor bupati, sawah-sawah menghijau di antara dua pegunungan. Anak-anak berlarian ke sekolah. Bidan desa membuka pintu kliniknya tepat pukul tujuh pagi.
Adil makmur memang tidak pernah selesai. Tapi ia nyata, ia bergerak, dan ia sedang terjadi — satu forcing kecil pada satu waktu.
2. Sedikit Lebih Detil
Berikutnya, mari sedikit membahas teori forcing lebih detil berdasar matematika.
“A non-empty subset G of P is called a filter if (i) every two elements of G are compatible, and (ii) if p ∈ G and p ≤ q, then also q ∈ G. Finally, a subset D of P is called dense if for every p ∈ P there is d ∈ D such that d ≤ p.” (SEP, modification). Dengan P yang countable chain condition atau ccc.
Forcing meyakinkan kita bahwa, pertama (1), kita bisa membangun Indonesia menjadi adil makmur berangkat dari situasi nyata saat ini. Kedua (2) peta perjalanan menuju adil makmur itu bisa kita kembangkan dengan mengambil inspirasi proses forcing secara iterasi. Ketiga (3) kita warga Indonesia yang harus memaksa Indonesia menjadi adil makmur. Bagaimana jika warga Indonesia tidak mau memaksa diri agar adil makmur?
Di tahap awal, saat ini, kita hanya mampu memotret Indonesia secara samar-samar (M) dengan beragam kondisi (P) yang kadang selaras; tapi kadang saling bertabrakan. Kita mendefinisikan Indonesia adil makmur sejelas mungkin meski tetap masih banyak tanda tanya.
Selanjutnya kita mengejar beragam kondisi padat (D) yang harus bisa diraih oleh setiap warga tanpa kecuali; agar menjadi adil makmur. Misal pendidikan berkualitas gratis total bagi setiap warga, fasilitas kesehatan secukupnya, ketersediaan lapangan kerja, dan lain-lain. Dalam prosesnya, kondisi padat (D) ini bisa di luar dugaan semula. Kita perlu berpikir terbuka untuk revisi berulang kali.
Jembatan penghubung dari situasi masa kini menuju adil makmur berupa beragam kebijakan, program, budaya, dan kegiatan lain yang saling mendukung (selaras) dan menguatkan (p). Tetapi beberapa program yang saling bertentangan kadang harus diterima sebagai realitas saat ini sejauh bisa dibatasi. Program pendidikan gratis berkualitas membutuhkan anggaran, misalnya, maka porsi anggaran yang cukup adalah niscaya; guru yang kompeten juga niscaya; kondisi saling menguatkan. Beberapa program yang tampak berbeda, misal pengembangan seni dengan pendidikan sains, wajib selaras di kondisi padat (D) misal kondisi sehat setiap warga; atau pada kondisi lebih awal.
Akhirnya, cita ideal Indonesia adil makmur (G) bergerak menuju nyata (M[G]) dengan menyatukan seluruh kondisi padat terpenting bagi seluruh warga dari segala situasi (p). Bentuk nyata Indonesia adil makmur itu bisa saja sangat berbeda dari yang semula dicitakan; bahkan pasti berbeda karena adil makmur yang nyata memang berbeda dengan sekadar cita semula. Mencapai adil makmur adalah proses revisi berulang dengan pikiran terbuka dan sikap rendah hati.
Indonesia adil makmur sedang menanti di depan kita. Telah tiba waktunya, kita untuk menyambut penuh suka cita.
3. Kandidat Adil Makmur
Beragam teori berkembang untuk menentukan apa itu adil makmur. Kali ini, kita akan mempertimbangkan teori kapabilitas, dari Nussbaum yang terinspirasi Sen, sebagai kandidat D adil makmur.
Kehidupan (Life). Mampu menjalani hidup hingga usia yang wajar, tanpa meninggal secara dini atau hidup dalam kondisi yang tidak lagi layak dijalani.
Kesehatan Jasmani (Bodily Health). Mampu memiliki kesehatan yang baik, termasuk kesehatan reproduksi, memperoleh gizi yang cukup, dan memiliki tempat tinggal yang layak.
Integritas Tubuh (Bodily Integrity). Mampu bergerak dengan bebas, terlindungi dari segala bentuk kekerasan (termasuk kekerasan seksual dan dalam rumah tangga), serta memiliki kebebasan dalam kehidupan dan pilihan reproduksi.
Indra, Imajinasi, dan Pikiran (Senses, Imagination, and Thought). Mampu menggunakan indra, berimajinasi, berpikir, dan bernalar melalui pendidikan yang memadai; bebas berekspresi, berkarya, dan menjalankan keyakinan agama; serta dapat menikmati pengalaman yang menyenangkan dan terhindar dari penderitaan yang tidak perlu.
Emosi (Emotions). Mampu menjalin hubungan dengan orang lain, mencintai, berduka, merasakan syukur, harapan, dan kemarahan yang wajar, tanpa perkembangan emosinya terhambat oleh rasa takut atau kecemasan.
Penalaran Praktis (Practical Reason). Mampu menentukan tujuan hidup, membuat keputusan secara reflektif, serta memiliki kebebasan hati nurani dan beragama.
Afiliasi (Affiliation). (A)Mampu hidup bersama orang lain, berempati, bekerja sama, dan berpartisipasi dalam kehidupan sosial serta politik. (B) Memiliki harga diri dan diperlakukan secara setara tanpa diskriminasi berdasarkan ras, jenis kelamin, orientasi seksual, etnis, kasta, agama, atau asal kebangsaan.
Hubungan dengan Spesies Lain (Other Species). Mampu hidup selaras dengan hewan, tumbuhan, dan lingkungan alam serta menunjukkan kepedulian terhadapnya.
Bermain (Play) .Mampu tertawa, bermain, dan menikmati kegiatan rekreasi.
Kontrol atas Lingkungan (Control Over One’s Environment). (A) Politik: Mampu berpartisipasi dalam proses politik, serta menikmati kebebasan berpendapat, berkumpul, dan berserikat. (B) Material: Mampu memiliki dan mengelola harta benda, memperoleh kesempatan kerja yang setara, terlindungi dari tindakan sewenang-wenang, serta bekerja secara bermartabat dan menjalin hubungan yang saling menghargai di tempat kerja.
4. Diskusi
Bagaimana menurut Anda?
5. Penutup
Bawa Kebaikan ke Manusia & Manusia ke Kebaikan 