Hak Veto sebagai Demokrasi Sejati

Demokrasi sering dianggap berupa pemilu untuk mendapatkan suara terbanyak, musyawarah untuk mufakat, atau negosiasi untuk menyusun konstitusi. Tetapi hakikat demokrasi justru ada pada pengembangan hak veto bagi setiap warga.

Contoh hak veto ada di dewan keamanan PBB. Sayangnya, PBB adalah contoh veto yang buruk. Sementara, demokrasi sejati menuntut hak veto yang baik bagi setiap warga. Hak veto adalah hak untuk membatalkan suatu kebijakan.

1. Moralitas Politik
2. Demokrasi Ibrahim
3. Struktur Minori
4. Syarat Panarko
5. Diskusi

Negara adi kuasa memiliki hak veto di PBB. Misal PBB akan menetapkan suatu “kebijakan” yang berhubungan dengan AS. Tetapi AS merasa tidak setuju karena berpotensi rugi. AS menggunakan hak veto untuk membatalkan kebijakan itu. Hasilnya, kebijakan itu menjadi batal akibat veto sepihak oleh AS.

Meski kebijakan itu mendapat dukungan mayoritas suara sampai 80% misalnya tetapi hanya perlu 1 veto saja maka kebijakan itu batal. Bagaimana jika masing-masing pihak menggunakan hak veto? Bukankah menjadi selalu gagal menetapkan kebijakan? Selalu gagal membuat kesepakatan? Itulah problem veto di PBB karena veto mereka tanpa syarat. Seharusnya veto itu ada syaratnya misalnya veto harus kokoh.

1. Moralitas Politik

Demokrasi dan politik selalu terhubung dengan moral. Hubungannya bisa kuat atau pun renggang. Hak veto menjaga agar hubungan politik dan moral selalu baik. Tanpa veto, demokrasi mudah terjebak menjadi tirani mayoritas kepada pihak lemah. Bahkan bisa juga tirani minoritas. Meski minoritas secara populasi, mereka bisa saja menguasai modal sehingga menjadi tirani politik. Hak veto membatalkan setiap tirani; baik oleh mayoritas mau pun minoritas.

(a) Politik = 90 lebih kuat dari Moralitas = 10

Trump merupakan contoh politik yang kuat dengan moralitas yang lemah. Ketika Trump mengambil keputusan, misal menyerang Iran atau menculik presiden Venezuela, maka keputusan tersebut sah secara politik. Sementara, moralitas tidak bisa berbuat banyak terhadap Trump. Dalam situasi seperti ini, hak veto lumpuh di depan kekuatan politik.

(b) Moralitas = 90 lebih kuat dari Politik = 10

Scanlon mengembangkan teori moralitas yang kuat sedangkan politik adalah perluasan dari moral. Setiap warga memiliki hak veto dengan syarat veto tersebut adalah kokoh; yaitu veto itu punya argumen kuat sehingga tidak bisa ditolak oleh akal sehat. Pembahasan kita banyak selaras dengan pandangan Scanlon ini.

(c) Politik = 60 seimbang dengan Moralitas = 40

Politik seimbang dengan moralitas tetapi mereka berbeda domain. Sehingga, ketika membahas politik maka politik lebih dominan. Tugas politik adalah meraih legitimasi untuk mengambil keputusan yang sah. Problem muncul ketika kebijakan sah tetapi tidak adil (legitimate injustice). Karena politik lebih kuat maka legitimasi itu yang menang. Hak veto terkubur dalam situasi labil ini. Charles Larmore tampaknya mendukung posisi ini.

(d) Moralitas = 60 seimbang dengan Politik = 40

Moralitas seimbang dengan politik serta berada dalam hubungan yang kuat. Secara prinsip, politik mengacu kepada moral yang adil. Tetapi, politik sering tidak berhasil sehingga hanya cukup sahih saja sementara keadilan masih tanda tanya; hanya tercapai legitimate injustice. Langkah selanjutnya adalah mendistribusikan beban itu secara adil. Hak veto menjadi pada situasi ini; hak veto mengawal agar kebijakan mengarah ke justice; atau agar distribusi beban juga adil. Jonathan Quong tampak berada pada situasi ini.

2. Demokrasi Ibrahim

Nabi Ibrahim adalah contoh demokrasi terbaik dalam menerapkan hak veto.

(a) Ibrahim bermimpi menyembelih, mengorbankan putranya, yang dimaknai bahwa Tuhan memerintahkan agar Ibrahim mengorbankan Putranya.

(b) Ibrahim menyampaikan pesan Tuhan ( perintah mengurbankan Ismail) kepada Ismail dan meminta pendapatnya. Ismail setuju dengan Ibrahim untuk mengorbankannya.

(c) Bunda (Siti Hajar) menyaksikan situasi itu dan tidak keberatan dengan keputusan suami (Ibrahim) mau pun putranya (Ismail).

(d) Ibrahim bersiap menjalankan perintah Tuhan untuk mengorbankan Ismail. Ketika pisau sudah mendekat leher Ismail untuk disembelih maka Tuhan menghentikan itu; Tuhan menggunakan hak veto kepada Ibrahim. Kemudian memberi alternatif berkorban domba.

Secara voting, Ibrahim sudah unggul dengan mendapat suara mayoritas. Tetapi hakikat demokrasi adalah veto bukan voting. Cukup satu suara veto maka berhenti rencana pengorbanan itu.

Lebih menarik lagi, proses veto berupa siklus. Semula, diinterpretasikan bahwa Tuhan memerintahkan pengorbanan Ismail. Siklus berikutnya, Tuhan menghentikan perintah pengorbanan itu; berupa veto. Tampak jelas veto ini kokoh bahwa “kita harus menjaga kehidupan setiap orang”. Tidak ada pihak yang menolak “kita harus menjaga kehidupan setiap orang”. Jadi, veto bisa diterima.

3. Struktur Minori

Secara alamiah, veto akan mengarahkan demokrasi menuju struktur minori atau struktur minor. Yaitu struktur politik dalam ukuran kecil dan terbatas secara ruang dan waktu. Sementara, struktur politik yang besar terlalu mudah terkena veto sehingga demokrasi menjadi macet.

Struktur minori berangkat dari kesadaran bahwa setiap bentuk kekuasaan memiliki potensi untuk menyimpang. Minori adalah salah satu alternatif struktur kekuasaan yang layak dikaji. Minori dipahami sebagai struktur kekuasaan yang bernilai minor atau kecil, baik dalam skala kewenangan maupun dalam ukuran wilayah politiknya. Dengan membatasi besarnya kekuasaan, minori berusaha mengurangi peluang penyalahgunaan wewenang yang sering muncul dalam sistem yang terlalu terpusat.

Dalam minori, setiap pejabat memandang dirinya sebagai “minor”, yakni tidak memiliki kekuasaan yang dominan atas orang lain. Kesadaran ini menjadi landasan etis yang membedakan minori dari struktur kekuasaan yang berorientasi pada dominasi. Selain itu, para pejabat diharapkan berasal dari kalangan manusia yang telah selesai dengan dirinya sendiri atau M(S), sehingga mereka tidak lagi terdorong oleh ambisi pribadi, keserakahan, atau kebutuhan untuk mengumpulkan kekuasaan. Dengan demikian, jabatan dipandang sebagai amanah pelayanan, bukan sebagai sarana memperoleh keuntungan.

Ukuran negara dalam sistem minori juga sengaja dibuat kecil, berkisar dari satu kelurahan hingga satu kabupaten. Skala yang terbatas ini memiliki konsekuensi penting, yaitu minimnya sumber daya yang dapat dieksploitasi untuk kepentingan korupsi. Semakin kecil wilayah dan sumber daya yang dikelola, semakin kecil pula peluang munculnya konsentrasi kekayaan dan kekuasaan yang berlebihan. Karena itu, minori tidak mengejar pembentukan negara besar yang kuat secara sentralistik, melainkan komunitas-komunitas politik yang lebih dekat dengan warganya. Untuk kajian model minori kita bisa mengambil inspirasi dari Kampung Adat Ciptagelar dan negara Nordic (Eropa Utara).

Walaupun berukuran kecil, negara-negara minori tidak hidup dalam keterisolasian. Mereka tetap menjalin kerja sama dengan wilayah atau negara lain melalui hubungan bilateral maupun multilateral. Kerja sama tersebut memungkinkan terbentuknya kekuatan yang lebih besar ketika diperlukan, tanpa harus mengorbankan otonomi masing-masing unit minori. Hubungan ini bersifat longgar dan fleksibel, sehingga tidak menciptakan pusat kekuasaan baru yang berpotensi menjadi dominan. Dengan kata lain, kekuatan kolektif dibangun melalui kolaborasi, bukan melalui sentralisasi.

Secara struktural, minori dicirikan oleh organisasi kekuasaan yang ramping, kecil, horizontal, transparan, fleksibel, lincah (agile), dan efisien. Biaya yang diperlukan untuk mempertahankan pemerintahan relatif rendah karena birokrasi dibuat sesederhana mungkin. Fokus utama sistem ini bukan menjaga kelanggengan kekuasaan atau memperbesar institusi negara, melainkan menghadirkan kebaikan bersama bagi masyarakat. Oleh sebab itu, minori digambarkan sebagai model kekuasaan yang berusaha menempatkan pelayanan publik di atas kepentingan struktur kekuasaan itu sendiri.

4. Syarat Panarko

Syarat agar mampu menjalankan hak veto dengan baik adalah panarko (pan = serba; arko = pemimpin). Setiap warga belajar menjadi panarko dengan proses mengalami atau memahami: chaos (kacau) – arko (kepemimpinan) – dan anarko (anarkisme).

5. Diskusi

Bagaimana menurut Anda?