Dalam debat 2019, capres Jokowi hendak menerapkan sistem merit di Indonesia. Setelah terpilih, maka program sistem merit mulai digulirkan. Sementara di dunia internasional, sistem merit sedang menghadapi krisis besar. Bahkan, perkembangannya sebagai konsep meritokrasi, lebih luas lagi bahayanya.
1. Solusi Jadi Masalah
1.1 Meritokrasi
1.2 Putar Balik Meritokrasi
2. Masalah Meritokrasi
2.1 Ada yang tertinggal karena ada yang di depan
2.2 Ada bakat yang tidak sempat diasah
2.3 Beberapa tanjakan lebih terjal
2.4 Tidak ada ukuran obyektif, hanya interpretasi
2.5 Ada yang tidak bisa dibeli
3. Evolusi Meritokrasi
3.1 Dominasi
3.2 Aristokrasi
3.3 Meritokrasi
3.4 Kolabokrasi
3.5 Dinamokrasi
4. Solusi bagi Meritokrasi
4.1 Prinsip Kesatuan
4.2 Prinsip Kepemimpinan
4.3 Prinsip Tujuan
5. Kompetisi Kolaborasi
6. Ringkasan
7. Diskusi
7.1 Praktek Slavery
7.2 Sejarah Slavery
7.3 Argumen
Dalam tulisan ini, kita akan membahas singkat asal mula sistem merit, dan meritokrasi, kemudian mencermati resiko jebakan-jebakannya. Dan, mencoba merumuskan beberapa solusi yang mungkin.
1. Solusi jadi Masalah
Pada tahun 1883 terjadi pembunuhan presiden Amerika. Pembunuh merasa kesal ke presiden karena presiden tidak mengangkat dirinya sebagai pejabat. Padahal dia, pembunuh itu, merasa banyak berjasa dalam kampanye pemenangan pemilihan presiden. Dia merasa berhak mendapat jabatan tinggi.
Untuk mencegah insiden semacam itu maka ditetapkanlah sistem merit. Semua calon pejabat, dan aparatur negara atau pegawai negeri, akan menghadapi seleksi yang berupa sistem merit itu. Jaman itu, sistem merit berupa tes tertulis untuk menentukan calon pejabat apakah layak untuk menduduki jabatan tertentu sesuai kompetensi masing-masing. Sistem merit terbukti efektif untuk seleksi. Dan menjadi solusi yang tepat.
Di Indonesia, seleksi CPNS tampaknya sudah menerapkan sistem merit di mana tes CPNS terpusat dan komputerisasi. Sehingga CPNS yang tidak layak akan tersingkir otomatis berdasar hasil tes komputer itu. Sangat efisien. Selanjutnya sistem merit dikembangkan untuk karir ASN.
TWK KPK bisa kita pandang sebagai sistem merit. Seperti diberitakan, 75 pegawai KPK tidak lolos TWK – Tes Wawasan Kebangsaan. Maka 75 pegawai KPK ini bisa saja dipecat berdasar sistem merit. Sangat efisien.
Apakah itu solusi yang tepat? Apakah sistem merit itu bagus?
Di US, sistem merit mengalami krisis besar. Yang awalnya, jadi solusi, kini menjadi masalah. Bahkan sumber dari beragam masalah.
“In 1970, the CEO-to-average worker pay ratio was about twenty to one. Since the popularity of options took off, corporate inequality has skyrocketed; the ratio now stands at over three hundred to one.”
“Pada tahun 1970, rasio gaji antara CEO dan pekerja rata-rata berada pada kisaran dua puluh banding satu. Sejak penggunaan opsi saham menjadi populer, ketimpangan di lingkungan korporasi meningkat secara drastis; rasio tersebut kini telah melampaui tiga ratus banding satu.”
Di Indonesia, sistem merit yang berupa TWK KPK jelas-jelas memunculkan kontroversi. Banyak pihak menduga bahwa TWK tidak obyektif. Dan wajar bahwa sistem merit memang tidak obyektif. Sistem merit mengalami krisis. Sistem merit diragukan secara teori mau pun praktis.
1.1 Meritokrasi
Dari sistem merit berkembang lebih luas menjadi meritokrasi. Tahun 1958, Michael Young menerbitkan novel satire tentang meritokrasi. Sejak itu, istilah meritokrasi menjadi begitu populer di kalangan pakar ilmu sosial. Meski Young membahas meritokrasi dengan mengkritik dan menolaknya, tetapi penjelasan Young tentang meritokrasi begitu kuat.
Sejatinya, di waktu hampir bersamaan, Alan Fox sudah lebih awal menulis artikel yang mengkritik meritokrasi secara langsung.
Baik Young mau pun Fox, tampak, sudah menyadari bahwa meritokrasi sudah berkembang di waktu itu. Dan, meritokrasi akan makin kuat mendominasi kehidupan sosial menuju akhir abad 20 sampai melintas ke abad 21. Meritokrasi mendorong suasana kompetisi berlebihan. Kehidupan menjadi pacuan dari umat manusia. Yang kalah, dalam meritokrasi, jelas kalah. Bahkan yang menang pun juga kalah. Jurang ketimpangan orang super kaya dengan orang miskin tidak bisa dijembatani. Ketimpangan sosial, dan ekonomi, menjadi masalah besar. Kemiskinan makin menjalar. Maka meritokrasi harus diakhiri.
Sejak awal, istilah meritokrasi berkonotasi negatif. Istilah meritokrasi dimunculkan sebagai potret sosial waktu itu, tahun 1950an, untuk dikritisi, dihindari, dan diakhiri.
1.2 Putar Balik Meritokrasi
Jalannya sejarah bisa saja berbeda. Young memunculkan istilah meritokrasi untuk dikritik karena memang konotasinya negatif. Masyarakat umum tidak mendengarkan kritik dari Young. Masyarakat justru sepakat dengan Young ketika Young menjelaskan keunggulan meritokrasi. Masyarakat menganggap bahwa meritokrasi adalah positif. Bahkan meritokrasi harus dikejar.
Meritokrasi memberikan kekayaan, dan jabatan, kepada siapa saja yang berjuang dan memenangkan kompetisi. Siswa yang mendapat nilai tertinggi dalam ujian, misal UTBK atau SAT, mereka yang berhak diterima di universitas. Pengusaha yang mampu menjual produknya dengan laris maka mereka berhak mendapat keuntungan dari penjualan itu. Karyawan yang paling berprestasi maka mereka berhak mendapat promosi jabatan. Meritokrasi adalah sistem yang adil dan positif.
Merit = IQ + Usaha
Rumusan “merit” sebagai perpaduan nilai IQ tinggi ditambah usaha kerja keras, dari Young, diterima masyarakat luas. Masyarakat sepakat dengan rumusan Young itu – dan melupakan kritiknya.
Pada tahun 1972, Daniel Bell menulis karya tentang meritokrasi dengan konotasi positif. Meritokrasi adalah cita-cita ideal dari bangunan sosial yang adil. Siapa pun Anda, latar belakang apa saja, asalkan Anda adalah orang yang cerdas dan kerja keras maka Anda dijamin sukses. Masyarakat setuju teori Bell: meritokrasi adalah positif.
Resmi, meritokrasi berputar balik: dari yang semula negatif menjadi positif.
Selanjutnya, di tangan para politikus, tema meritokrasi yang positif ini makin menguat. Presiden Amerika, dari Reagan sampai Clinton, dan Perdana Menteri Inggris, dari Thatcher sampai Blair, secara terbuka mendukung meritokrasi. Obama menguatkan meritokrasi, “Di mana pun kalian lahir maka kalian bisa sukses.” Trump mendukung meritokrasi,”Menciptakan medan laga yang setara antara perusahaan dan pekerja.” Dan di Indonesia, capres Jokowi mencanangkan sistem merit untuk pemerintahan masa jabatan kedua.
Menangkan kompetisi maka Anda berhak mendapatkan hasilnya.
2. Masalah Meritokrasi
Meritokrasi punya beberapa masalah serius. Sedangkan masalah teknis, dan permukaan, dari meritokrasi tidak terlalu signifikan. Karena itu kita perlu mencermati masalah meritokrasi dengan lebih teliti. Bagian ini mengambil banyak inspirasi dari karya Michael Sandel.
Demikian juga, alternatif meritokrasi bukanlah menolak meritokrasi. Lawan meritokrasi adalah nepotisme – atau aristokrasi. Justru lebih berbahaya dari meritokrasi. Tidak mungkin, kita memilih nepotisme dari meritokrasi. Alternatif dari meritokrasi adalah post-meritokrasi: melampaui meritokrasi. Misalnya kolabokrasi yang mengutamakan proses kolaborasi, di saat yang sama, menerapkan bagian-bagian tertentu yang baik dari meritokrasi. Kita akan membahas di bagian berikut ini, diawali dengan masalah-masalah meritokrasi.
2.1 Ada yang tertinggal karena ada yang di depan
Prinsip dasar meritokrasi adalah kompetisi, persaingan. Siapa yang menang maka merekalah yang berhak atas posisi, harta, atau hadiah yang ada. Hanya satu orang yang menang, sisanya, jauh lebih banyak orang, adalah pecundang. Mereka yang menang adalah yang paling merit yaitu mereka yang punya IQ tinggi dan usaha keras.
Konsekuensinya, selalu ada yang tertinggal. Selalu ada yang kalah dalam suatu kompetisi. Bahkan dalam jumlah yang lebih besar, mereka yang kalah. Meritokrasi menghadapi kesulitan nyata seperti ini. Lebih parah lagi, yang menang mau pun yang kalah, sama-sama ada pembenaran. Mereka yang kalah lantaran salahnya sendiri, mereka tidak mau kerja keras. Sebuah pembenaran yang masuk akal.
Sejatinya, masalahnya bukan karena orang kalah tersebut malas. Tetapi, seandainya, orang yang malas tersebut jadi rajin berusaha keras maka dia akan jadi menang. Akibatnya, jadi, orang lain yang akan kalah. Sehingga selalu ada yang kalah. Masalah ini ada bukan lantaran kesalahan personal tetapi memang kesalahan inheren dalam sistem meritokrasi.
2.2 Ada bakat yang tidak sempat diasah
Asumsi bahwa setiap orang berbakat dan punya IQ memadai, tampaknya, sulit diterima. Sementara, dalam sistem meritokrasi, kita mengasumsikan bahwa masing-masing anggota masyarakat punya IQ yang memadai agar bisa terasa adil.
Mudah kita lihat, persaingan berdasar IQ menjadi tidak adil. Lantaran banyak orang yang IQ-nya tidak sempat dikembangkan. Jumlah sekolah tidak memadai untuk menampung siswa. Sehingga ada anak yang bisa sekolah, IQ diasah lebih baik. Dan ada anak yang tidak bisa sekolah, IQ tidak diasah. Makin tinggi sekolah maka makin terbatas daya tampungnya. Misal untuk universitas maka lebih banyak pemuda yang tidak kuliah dari yang bisa kuliah – apa lagi di negara miskin.
Seandainya, kapasitas sekolah mampu menampung semua anak yang berusia sekolah, maka, tetap saja, kualitas masing-masing sekolah berbeda. Maka hasil akhir pengembangan bakat, dan IQ, masing-masing sekolah juga berbeda. Sekali lagi, persaingan berdasar IQ memang tidak pernah adil. Lebih jauh lagi pengembangan IQ, nyatanya, tidak hanya ditentukan oleh sekolah. Lingkungan lebih luas berpengaruh besar terhadap IQ, dan bakat, setiap anak. Termasuk lingkungan keluarga, fasilitas olah raga, instrumen musik, dan sebagainya. Meritokrasi menghadapi masalah pelik dalam hal ini.
Meritokrasi, lebih sulit lagi, dalam menghadapi orang-orang yang tidak beruntung, misal lahir dalam keadaan cacat atau kebutuhan khusus. Meritokrasi memang tidak adil terhadap mereka – dan terhadap banyak orang.
2.3 Beberapa tanjakan lebih terjal
Dengan asumsi semua orang punya bakat dan IQ yang adil pun, meritokrasi, masih menghadapi kesulitan pelik. Tidak semua tanjakan sama terjal. Ada beberapa orang yang dengan mudah meraih prestasi. Sementara, beberapa orang lain, sangat sulit untuk meraih prestasi yang sama itu.
Misalkan dua anak, yang satu anak orang kaya raya dan satunya lagi anak orang miskin, sama-sama diterima di universitas favorit. Untuk lolos seleksi ke universitas, anak orang kaya melengkapi diri dengan fasilitas belajar, buku, bimbingan, uang, dan sebagainya. Sementara, anak orang miskin tidak punya fasilitas yang berarti. Dia harus berjuang ekstra keras dengan keadaannya. Jelas, ketimpangan antara mereka. Meritokrasi memang tidak adil. Seandainya memiliki IQ yang saya, anak miskin menghadapi kesulitan lebih besar dari anak orang kaya.
Ketika kuliah, ketimpangan terjadi lagi. Anak orang kaya dilengkapi dengan beragam fasilitas, kenal baik dengan profesor dan administrasi kampus, dan kehidupan mahasiswa yang mewah. Sementara anak orang miskin, sulit untuk memenuhi kebutuhan makan sehari-hari, bayar kos bulanan tidak ada uang, tidak ada relasi khusus dengan profesor, dan sebagainya. Meski mereka sama-sama sebagai mahasiwa unversitas, tanjakan mereka berbeda. Meritokrasi memang tidak memadai.
2.4 Tidak ada ukuran obyektif, hanya interpretasi
Kita tidak pernah bisa mengukur dengan pasti apa itu merit. Yang ada hanya asumsi, atau interpretasi, atau yang terbaik adalah estimasi.
Merit = IQ + Usaha
Pertama, kita tidak bisa mengukur IQ. Kita hanya bisa meng-estimasi IQ seseorang dengan beragam instrumen pengukuran. Di lain pihak, IQ seseorang berubah-ubah setiap saat. Sehingga, apa pun hasil pengukuran IQ bisa diragukan validitasnya.
Kedua, kita lebih sulit lagi mengukur usaha. Ukuran usaha sesuai teori fisika sebagai hasil perkalian gaya dan perpindahan, jelas, tidak tepat di sini. Ukuran usaha yang lain makin tidak bisa disepakati. Sementara, masing-masing orang mempunyai tujuan hidup yang berbeda. Maka mereka akan mengerahkan usaha yang berbeda-beda pula. Makin sulit lagi, bagi kita, untuk mengukur usaha seseorang untuk kemudian dibandingkan.
Ketiga, sebagai akibat dari IQ dan usaha yang tidak bisa diukur, maka merit juga tidak bisa diukur. Lalu bagaimana kita bisa menerapkan meritokrasi ketika merit tidak bisa diukur? Tentu saja, validitas meritokrasi benar-benar diragukan.
Contoh kasus TWK KPK. Apakah wawasan kebangsaan bisa diukur? Tentu tidak bisa. Tetapi kita bisa mengukurnya, sekedar sebagai estimasi, dengan instrumen TWK – Tes Wawasan Kebangsaan. Sehingga, pemecatan anggota KPK, berdasar hasil TWK, sangat sulit dibuktikan validitasnya. Bagaimana pun, hasil TWK ini tetap bisa kita gunakan sebagai bahan dialog. Sistem merit, memang, tidak memadai dalam kasus ini.
2.5 Ada yang tidak bisa dibeli
Uang tidak bisa membeli kebahagiaan. Jika uangnya lebih besar maka akan mampu membeli kebahagiaan. Dan, jika uangnya lebih besar lagi, akan bisa membeli apa saja. Begitulah, ketika ideologi meritokrasi telah mengakar generasi demi generasi. Uang adalah salah satu ukuran merit paling jelas.
Pandemi covid-19 memutarbalikkan kekuatan uang. Jutaan orang telah meninggal karena covid. Uang tidak bisa membeli nyawa mereka. Uang tidak bisa menyelamat saudara-saudara kita dari bahaya pandemi. Uang tidak bisa membelikan anak yatim, setelah bapaknya meninggal karena covid, ayah baru sebagai pengganti. Rasakan, dengan empati, sedihnya ribuan anak yatim akibat pandemi ini.
Uang bukan apa-apa. Uang adalah alat tukar semata yang memudahkan kehidupan sosial kita. Ada banyak hal yang tidak bisa dibeli oleh uang. Meritokrasi menghadapi masalah pelik berkaitan dengan uang.
Dengan lima masalah mendasar dari meritokrasi seperti kita bahas di atas, maka meritokrasi tidak layak menjadi sistem di tatanan sosial kita. Kita harus meninggalkan meritokrasi. Tetapi kita tidak bisa melawan meritokrasi. Yang bisa kita lakukan adalah melampaui meritokrasi. Untuk itu, saya menyusun peta evolusi meritokrasi terdiri dari 5 level. Meritokrasi berada pada level 3. Untuk mengakhiri meritokrasi, kita tidak bisa kembali ke level 1 (dominasi) atau pun level 2 (aristokrasi). Kita justru perlu naik ke level 4 (kolabokrasi) dan level 5 (dinamokrasi).
3. Evolusi Meritokrasi
Konsep meritokrasi dinamis berubah-ubah. Baik berubah dari sisi maknanya atau pun masyarakat berubah dari suatu meritokrasi ke bentuk lainnya. Meritokrasi sendiri bisa bersanding dengan sistem-sistem lainya, misal bersanding dengan demokrasi.
Berikut ini adalah evolusi meritokrasi dalam arti seleksi memilih siapa saja yang berhak atas suatu posisi.
3.1 Dominasi. Pihak yang kuat, menang, dan mendominasi maka mereka yang berkuasa. Praktek dominasi banyak kita jumpai di masa kolonialisme dan imperialisme. Sekarang, seharusnya, sudah tidak ada praktik dominasi. Nyatanya, masih ada saja praktek dominasi ini. Misalnya, di dunia bisnis, terjadi praktek monopoli. Sehingga hanya ada satu pihak saja yang menguasai dan tentu saja dia yang menang.
Dalam dunia politik, kita juga bisa melihat dominasi Israel atas Palestina sejak 1967 sampai sekarang. Israel menduduki Tepi Barat (Palestina) dan mengurung Jalur Gaza (Palestina). Tampaknya, sejauh ini, dunia internasional belum bisa berbuat banyak untuk menghentikan praktek dominasi ini. Barangkali dalam beberapa waktu ke depan akan ada perbaikan situasi.
3.2 Aristokrasi. Pihak yang berkuasa adalah keturunan dari penguasa sebelumnya, misal kerajaan. Kita masih bisa menemukan praktek aristokrasi, kekuasaan turun-temurun, sampai saat ini. Umumnya, aristokrasi di jaman ini, dilengkapi dengan konstitusi sehingga praktek kekuasaan ada batas-batas yang jelas. Misal Inggris, Belanda, Yogyakarta, dan lain-lain.
Meski demikian, ada juga kerajaan yang kekuasaan rajanya nyaris mutlak. Konstitusi pun, dengan cara tertentu, dapat diubah sesuai kepentingan para aristokrat. Di dunia bisnis, barangkali hal ini bisa terjadi pada perusahaan keluarga yang turun-temurun.
3.3 Meritokrasi. Pihak yang lolos berdasar uji sistem merit maka mereka yang berhak mengklaim posisi, misal dalam kompetisi. Pemenang, penguasa, atau pemimpin ditentukan oleh nilai merit = IQ + Usaha. Kompetisi terbuka dan dianggap adil menjadi norma utama. Level meritokrasi ini lah yang perlu kita lampaui menuju level-level berikutnya.
3.4 Kolabokrasi. Pihak-pihak berkolaborasi memilih pemimpin untuk suatu bidang dengan bidang lainnya untuk mencapai tujuan bersama. Sesuai dengan namanya, pemimpin atau pemenang, berkolaborasi dengan anggota untuk menciptakan kemajuan bersama. Pemimpin bukan berhak mengklaim mendapat gaji yang paling besar. Tetapi pemimpin adalah orang yang mendapat wewenang, dan tanggung jawab terbesar, memimpin kesatuan komunitas untuk mencapai cita-citanya.
Pemilihan pemimpin dapat dilakukan secara demokratis, mirip dengan konsep meritokrasi, tetapi melampauinya. Di satu sisi, kolabokrasi membuka kompetisi yang adil. Di sisi lain, kolabokrasi tidak berlebihan dalam berkompetisi. Kompetisi hanya sekedar pemanis dari kolaborasi. Yang utama adalah kolaborasi.
Kolabokrasi memegang tiga prinsip dasar. Pertama, manusia dan alam merupakan kesatuan integral. Kedua, pemimpin adalah orang yang memimpin manusia dan alam mencapai cita-cita tertinggi – bukan demi kekayaan pribadi. Ketiga, seluruh hidup manusia adalah untuk kebaikan manusia dan alam semesta. Kompetisi, meski ada, tidak termasuk dalam tiga prinsip utama. Masing-masing prinsip kolabokrasi saya bahas di bagian bawah.
3.5 Dinamokrasi. Pihak-pihak bergerak dinamis dalam memilih pemimpin dengan mempertimbangkan kadar kolaborasi dan kompetisi. Sifat dasar dari manusia adalah dinamis. Maka tidak ada kisah akhir dari manusia. Manusia selalu mempunyai kisah-kisah baru yang unik. Maka demikian juga dengan tatanan sosial, tidak ada tatanan sosial yang bersifat final. Selalu ada dinamika.
Meski Fukuyama menyatakan The End of History bahwa sejarah manusia sudah berakhir, tatanan sosial manusia mencapai akhir yaitu demokrasi, tetapi Fukuyama tidak bisa mengklaim seperti apa bentuk akhir dari demokrasi itu sendiri. Sehingga demokrasi tetap mengalami perubahan dinamis.
Dinamokrasi adalah tatanan sosial yang dinamis. Bergerak dari satu kadar kolaborasi ke kadar kompetisi yang berbeda-beda. Pada saat tertentu, masyarakat perlu nyaris hampir secara totalitas kolaborasi. Di saat yang lain, barangkali masyarakat perlu menambah kadar kekuatan bumbu kompetisi. Tidak ada rumus baku dalam hal ini. Manusia dan alam benar-benar dinamis.
Kisah ilustrasi evolusi dari meritokrasi
Bejo lahir tanpa keistimewaan apa pun, kecuali sepasang mata yang pelan-pelan belajar membaca dunia. Ia tumbuh di kampung kecil yang sungainya pernah jernih, sebelum pagar besi pabrik berdiri dan menutup alirannya. Warga marah, berteriak, mengadu. Tidak ada yang berubah. Sejak itu Bejo mengerti, bahkan sebelum ia bisa menjelaskannya dengan kata-kata: di dunia ini, yang kuatlah yang menentukan. Bukan yang benar, bukan yang adil. (Ilustrasi dominasi).
Di sekolah, Bejo rajin. Ia belajar keras karena percaya satu hal sederhana: kalau ia cukup pintar dan cukup tekun, dunia akan membuka pintunya. Namun ia juga melihat anak-anak tertentu selalu berada di depan barisan, bukan karena lebih mampu, melainkan karena orang tua mereka dekat dengan kepala sekolah. Bejo menyimpan kecewa itu rapat-rapat. Ia berkata pada dirinya sendiri, nanti, di tempat yang lebih tinggi, pasti lebih adil.
Ketika Bejo akhirnya menembus universitas ternama, harapan itu kembali menyala. Tetapi di sana, ia menemukan dunia yang lebih halus cara memilah manusianya. Ada yang sejak awal “sudah pasti berhasil”, bukan karena kemampuannya, melainkan karena nama keluarganya. Ada pintu-pintu yang tidak tertulis, hanya terbuka bagi mereka yang tahu harus mengetuk ke siapa. Bejo menyadari, aristokrasi tidak selalu memakai mahkota; kadang ia hanya berupa jaringan, warisan, dan silsilah yang tak pernah diumumkan.
Bejo memilih satu jalan yang ia yakini paling jujur: merit. Ia belajar lebih keras. Ia bekerja lebih lama. Ia membiarkan angka, nilai, dan grafik berbicara atas namanya. Ketika ia diterima bekerja di perusahaan besar melalui seleksi ketat, ia merasa akhirnya sampai di tanah yang adil. Tidak ada yang ditanya selain kemampuan. Tidak ada yang dihitung selain hasil. (Ilustrasi meritokrasi).
Dan Bejo memang bersinar. Ia naik jabatan. Ia dipuji. Ia menjadi contoh.
Namun perlahan, sesuatu di dalam dirinya mulai retak.
Ia melihat rekan-rekannya kelelahan, saling mencurigai, takut tertinggal. Mereka bekerja bukan lagi untuk mencipta, melainkan untuk bertahan. Yang gagal mencapai target bukan ditanya keadaannya, melainkan disingkirkan dengan label “tidak cukup kompeten”. Angka-angka naik, tetapi wajah-wajah menjadi kosong. Keputusan yang disebut efisien meninggalkan luka—pada manusia, pada lingkungan, pada kepercayaan.
Di suatu malam lembur, Bejo menatap layar komputer dan bertanya pada dirinya sendiri:
Jika sistem ini adil, mengapa rasanya begitu nyeri?
Jika yang terbaik selalu menang, mengapa ia kesepian?
Krisis besar datang tak lama kemudian. Proyek unggulan perusahaan runtuh bukan karena kurang pintar, melainkan karena terlalu banyak ego yang berlomba. Dalam kekacauan itu, Bejo dan beberapa orang memilih duduk bersama. Tidak untuk bersaing, melainkan untuk saling mendengar. Tidak ada peringkat. Tidak ada pahlawan tunggal. Hanya tujuan bersama dan kesediaan berbagi beban.
Anehnya, dari ruang sederhana itulah sesuatu yang baru tumbuh. Tim kecil itu bergerak lebih lambat, tapi lebih jauh. Bejo tidak merasa paling hebat, namun ia dipercaya. Ia tidak mengambil paling banyak, tetapi ia memikul tanggung jawab paling besar. Untuk pertama kalinya, ia merasakan kepemimpinan bukan sebagai kemenangan, melainkan sebagai pengabdian.
Dari situ Bejo mengerti: hidup bukan soal siapa yang paling tinggi berdiri, tetapi siapa yang membuat yang lain bisa ikut berjalan. (Ilustrasi kolabokrasi).
Tahun-tahun berlalu. Bejo tak lagi mencari sistem yang sempurna. Ia belajar bahwa kadang manusia perlu berkompetisi, dan di waktu lain perlu berhenti berlomba. Bahwa tidak ada tatanan sosial yang final, karena manusia dan alam selalu berubah. Yang penting bukan mempertahankan satu ideologi, melainkan menjaga keseimbangan antara dorongan untuk unggul dan panggilan untuk merawat. (Ilustrasi dinamokrasi).
Suatu sore, Bejo kembali ke kampungnya. Sungai itu masih ada, meski tak sejernih dulu. Ia duduk di tepinya dan tersenyum kecil. Ia menulis di buku catatannya:
“Merit membuatku kuat,
tapi kolaborasi membuatku manusia.
Dan hidup, ternyata, bukan tentang menang—
melainkan tentang berjalan bersama,
tanpa meninggalkan siapa pun di belakang.”
Di situlah Bejo akhirnya merasa pulang.
4. Solusi Meritokrasi
Bukan menolak meritokrasi tetapi melampaui meritokrasi, itu solusi yang kita butuhkan. Bagian yang buruk ditinggalkan, bagian yang baik dijaga. Maka solusi dari meritokrasi adalah kolabokrasi (level 4) dan dinamokrasi (level 5).
Berikut ini, kita akan mendiskusikan tiga prinsip dasar kolabokrasi.
Prinsip 1: Kesatuan; Manusia dan alam adalah satu kesatuan integral yang utuh.
Prinsip 2: Kepemimpinan; Pemimpin adalah orang yang memimpin manusia dan alam mencapai cita-cita tertinggi.
Prinsip 3: Tujuan; Seluruh hidup manusia bertujuan untuk kebaikan manusia dan alam yang beragam.
4.1 Manusia dan alam adalah satu kesatuan
Manusia, kita, bisa eksis hanya karena ada alam semesta. Tanpa alam, manusia tidak bisa eksis. Seandainya, manusia bisa eksis tanpa alam maka manusia juga tidak akan bermakna apa-apa. Manusia tanpa oksigen tidak bisa hidup. Manusia tanpa makanan tidak bisa hidup. Manusia sepenuhnya menyatu dengan alam.
Sebaliknya, alam hanya bisa bermakna karena manusia. Barangkali kita bisa membayangkan alam semesta ini eksis tanpa manusia. Bumi, lautan, gunung, matahari, dan galaksi berjalan sesuai hukum alam. Tetapi apa makna itu semua tanpa manusia? Alam bergerak sesuai tatanan. Tidak ada teknologi digital, tidak ada internet, tidak ada pesawat, dan yang tragis, tidak ada kisah cinta yang begitu indah. Alam semesta menjadi bermakna hanya karena ada manusia.
Manusia butuh alam semesta, dan alam semesta butuh manusia. Manusia dan alam semesta adalah satu kesatuan integral yang utuh. Konsekuensinya, manusia adalah milik alam semesta, dan alam semesta adalah milik umat manusia.
Manusia berkolaborasi dengan alam semesta untuk menjalani misteri waktu. Di antara umat manusia, tak satu orang pun bisa mengklaim dirinya sebagai orang paling berhak memiliki alam – sumber daya misalnya. Karena, alam adalah milik bersama. Ketika seseorang memiliki sawah atau mobil, misalnya, maka sawah itu bukan eksklusif milik orang tersebut. Pemilik sawah tidak berhak merusak sawah miliknya. Pemilik mobil juga tidak berhak menghancurkan mobilnya. Sawah dan mobil, adalah bagian dari alam, merupakan milik umat manusia. Untuk digunakan, secara kolaborasi, memajukan manusia dan alam raya.
Makna seseorang memiliki mobil bukanlah memiliki, eksklusif, seperti yang umumnya dibayangkan. Memiliki, di sini, bermakna mendapat kepercayaan untuk memanfaatkan demi kepentingan bersama. Saya memiliki mobil bermakna bahwa umat manusia, dengan proses sosial tertentu, mempercayakan mobil itu kepada saya untuk saya kelola dengan sebaik-baiknya. Jika ada rumah yang bukan milik saya maka saya, dengan proses sosial tertentu, tidak mendapat kepercayaan untuk mengelola rumah itu. Ada orang lain yang lebih berhak mengelola rumah itu, yaitu pemilik sah rumah itu, untuk memberikan kebaikan bersama.
Pertanyaan muncul, bagaimana proses sosial yang bisa menentukan saya berhak mengelola mobil ini tapi tidak berhak mengelola rumah itu? Proses sosial ini adalah proses kolaborasi, melampaui sekedar kompetisi semata. Proses sosial, tentu, harus bersifat adil bagi semua umat manusia dan alam semesta.
4.2 Pemimpin-memimpin manusia dan alam mencapai cita-cita tertinggi.
Menjadi pemimpin adalah tugas yang amat berat. Karena itu, pemimpin, wajar saja, mendapat fasilitas dan wewenang agar dapat menjalankan tugasnya dengan baik demi kebaikan umat manusia dan alam raya. Jebakannya adalah, bila orang ingin menjadi pemimpin agar memperoleh fasilitas luas, dan wewenang yang terbentang, sementara, dia lupa menjalankan tugas kepemimpinan. Lebih parah lagi, pemimpin semacam itu, mempunyai banyak pembenaran. Termasuk pembenaran mempertahankan jabatan kepemimpinannya itu.
Seorang pemimpin, mewakili seluruh umat manusia dan alam raya, mengarahkan gerak menuju cita-cita tertinggi. Pemimpin perlu mengerahkan seluruh kemampuan untuk mengetahui cita-cita paling luhur itu. Menentukan strategi terbaik untuk meraihnya. Lengkap dengan beragam sumber daya yang diperlukan serta waktu yang diperlukan.
Di saat yang sama, pemimpin perlu mengantisipasi berbagai kendala yang mungkin menghalangi gerak maju peradaban. Kemudian pemimpin menyiapkan beragam strategi alternatif untuk bisa mengatasi kendala itu. Tugas pemimpin menjamin tercapainya cita-cita tertinggi itu. Bukan melaksanakan pekerjaan untuk mencapai cita-cita itu. Dalam melaksanakan pekerjaan itu, pemimpin sesuai wewenangnya, dapat memerintahkan anggota tim secara kolaborasi.
Jika tugas pemimpim adalah menjamin tercapainya cita-cita maka bukankah itu tugas yang berat? Benar. Bahkan tugas yang berat sekali. Karena itu, pemimpin mendapat fasilitas besar untuk bisa memastikan tecapainya cita-cita tertinggi.
Bukankah setiap manusia adalah pemimpin? Maka tugas setiap manusia adalah berat? Benar, karena itu manusia mendapat fasilitas alam raya ini.
4.3 Tujuan seluruh manusia adalah untuk kebaikan manusia dan alam raya.
Masing-masing dari kita, setiap manusia, punya peran untuk menjadikan alam semesta menjadi lebih baik. Termasuk menjadikan orang di sekitar kita, menjadi lebih baik pula. Untuk dapat menjalankan peran itu, kadang, kita bekerja secara mandiri. Dan, lebih banyak, kita bekerja sama dengan orang lain. Nyatanya, kita selalu bekerja sama dengan beragam pihak. Manusia dan alam adalah satu kesatuan utuh.
Kita pasti jadi pemimpin – setidaknya memimpin diri sendiri. Dan, di saat yang sama, kita juga anggota dari suatu komunitas. Maka kita perlu bisa menempatkan diri siap memimpin dan siap dipimpin.
Presiden US, misal Biden, jelas adalah seorang pemimpin. Bahkan dia pemimpin negara terbesar di dunia. Apakah Biden juga anggota yang harus siap dipimpin? Tentu saja. Dia anggota PBB. Maka dia, presiden US, harus patuh kepada ketua PBB. Dalam kehidupan pribadi, Biden, barangkali sebagai anggota komunitas. Maka Biden harus patuh terhadap ketua komunitas tersebut. Siapa pun diri kita, pasti merupakan anggota yang harus siap dipimpin.
Baik sebagai pemimpin mau pun anggota, tujuan kita adalah untuk berperan menjadikan alam semesta dan manusia lebih baik.
5. Kompetisi Kolaborasi
Kompetisi yang banyak berperan dalam meritokrasi tetap terjadi dalam kolaborasi. Hanya saja, kompetisi kali ini, ada dalam naungan prinsip kolaborasi. Kita perlu merumuskan kompetisi yang sejalan dengan kolaborasi. Gagal dalam merumuskan ini, kita dalam resiko terjatuh ke nepotisme – lebih buruk dari meritokrasi.
Kompetisi perlu dijamin bersifat adil – secara luas. Hasil dari kompetisi adalah untuk menjalankan prinsip-prinsip kolaborasi – menjadikan alam dan manusia lebih baik.
- Setara dalam peluang
- Proses yang terbuka
- Hasil: Prinsip Perbedaan
Alternatif pembahasan kompetisi dalam kolaborasi bisa merujuk ke tulisan Jawara Keadilan: kompetisi itu harus adil dan adil itu harus kompetitif.
Setara dalam Peluang (Equal of Opportunity)
Aturan setara dalam peluang tampaknya mudah kita terima. Semua orang yang bersaing mempunyai peluang sama besar untuk menang. Mereka yang berbakat dan komitmen berjuang maka yang paling besar peluang untuk sukses. Tanpa kesetaraan ini, tampaknya sulit bagi kita untuk mengatakan suatu kompetisi sebagai adil.
(1) Proses penerimaan mahasiswa baru di universitas
(2) Pemilihan presiden di suatu negara
(3) Pemilihan ketua kelas di suatu sekolah menengah
Kita akan mencoba menganalisis tiga contoh kasus di atas. Kasus (1) tentang penerimaan mahasiswa baru, tampaknya, dengan mudah bisa dilakukan dengan seleksi semisal UTBK – Ujian Tulis Berbasis Komputer. Mereka yang dapat nilai tinggi dalam UTBK berhak diterima di universitas. Dan setiap siswa yang lulus SMA, dalam 3 tahun terakhir, mempunyai peluang yang sama besar untuk bersaing dalam UTBK. Jadi, UTBK bisa kita nyatakan sebagai kompetisi yang adil. Nyatanya, tidak sesederhana itu.
UTBK tidak bisa, dengan mudah, menjamin suatu kompetisi yang setara. Perhatikan kualitas SMA di kota jauh lebih menguntungkan dibanding dengan SMA di daerah terpencil. Meski siswa di kota dan di daerah terpencil sama-sama boleh berkompetisi di UTBK, namun, bekal kemampuan mereka beda jauh. Siswa di kota akan berpeluang besar untuk menang.
Sehingga, untuk menjamin kesetaraan dalam peluang, kementrian pendidikan perlu menjamin kualitas SMA di seluruh Indonesia setara. Kualitas SMA di daerah terpencil sama dengan kualitas SMA di kota. Sulit untuk dipenuhi. Dan jika kualitas SMA, misalnya, sama-sama setara di seluruh negara, maka masih ada yang bisa mengubah kesetaraan itu. Keluarga kaya akan membekali anak-anaknya dengan belajar tambahan, bimbingan belajar, buku penunjang, gizi, akses internet, dan lain-lain. Akibatnya, anak orang kaya akan berpeluang lebih besar untuk menang dalam kompetisi UTBK. Tentu saja, ada cara untuk mengatasi kesulitan ini. Saya akan membahasnya di tempat lain.
Kasus (2) pemilihan presiden maka semua warga negara berhak mengajukan diri sebagai calon presiden. Tampaknya, kompetisi pilpres ini, sesuai dengan aturan setara dalam peluang. Lagi-lagi tidak sederhana seperti tampaknya.
Proses yang terbuka
Setara dalam peluang saja tidak cukup jika prosesnya sendiri tertutup dari pengawasan. Proses yang terbuka berarti setiap tahapan kompetisi dapat diperiksa oleh siapa saja yang berkepentingan – bagaimana soal ujian disusun, bagaimana nilai dihitung, bagaimana pemenang ditentukan. Tanpa keterbukaan ini, kesetaraan peluang di atas kertas bisa saja diam-diam dikhianati di ruang tertutup: soal bocor kepada segelintir orang, kriteria penilaian diubah di tengah jalan, atau hasil akhir “disesuaikan” demi kepentingan pihak tertentu. Kembali ke contoh UTBK, keterbukaan berarti algoritma penilaian bisa diaudit, bukan hanya diklaim adil oleh penyelenggara.
Proses yang terbuka juga berarti setiap peserta berhak tahu di mana posisinya dan mengapa. Ketika seorang siswa gagal masuk universitas pilihannya, ia berhak memperoleh penjelasan yang jujur: apakah karena skornya memang di bawah ambang batas, atau karena ada faktor lain yang tidak diumumkan. Kasus TWK KPK yang saya singgung di bagian awal adalah contoh proses yang gagal terbuka – banyak pihak menduga hasilnya tidak objektif, tetapi metodologi penilaiannya tidak pernah benar-benar dijelaskan secara memuaskan kepada publik. Proses tertutup, bahkan jika hasilnya kebetulan benar, tetap merusak kepercayaan terhadap keseluruhan sistem kompetisi.
Lebih jauh, proses yang terbuka menuntut adanya jalur banding atau koreksi. Kompetisi yang sehat mengakui bahwa kesalahan bisa terjadi – baik kesalahan teknis maupun kesalahan penilaian manusia – dan karena itu menyediakan ruang bagi peserta untuk mempertanyakan hasil tanpa dicap sebagai pihak yang tidak menerima kekalahan. Federasi sepak bola yang membatalkan gelar juara karena skor diatur, seperti contoh yang sudah saya sebut sebelumnya, adalah bentuk proses terbuka yang bekerja: sistem mengoreksi dirinya sendiri ketika kecurangan terbongkar, bukan mempertahankan hasil demi menjaga muka penyelenggara.
Hasil: Prinsip Perbedaan dalam Keadilan
Setelah peluang setara dan proses terbuka terpenuhi, pertanyaan berikutnya adalah bagaimana kita menilai hasil akhirnya. Di sinilah kompetisi paling rawan disalahpahami: hasil yang timpang sering dianggap otomatis adil selama dua syarat sebelumnya sudah dipenuhi. Padahal kesetaraan peluang dan keterbukaan proses hanya menjamin bahwa kompetisi berjalan jujur — bukan menjamin bahwa ketimpangan hasilnya boleh dibiarkan begitu saja. Prinsip keadilan menuntut satu langkah lebih jauh: ketimpangan hasil kompetisi hanya bisa dibenarkan jika ia pada akhirnya juga membawa manfaat bagi mereka yang berada di posisi paling dirugikan, bukan sekadar menguntungkan mereka yang sudah menang.
Contoh paling jelas adalah gaji CEO dibanding pekerja rata-rata yang saya singgung di bagian awal – rasio yang melonjak dari dua puluh berbanding satu menjadi lebih dari tiga ratus berbanding satu. Kompetisi bisnis boleh saja berjalan sesuai aturan yang sama untuk semua perusahaan, tetapi jika hasil akhirnya adalah ketimpangan sedemikian ekstrem tanpa pernah memperbaiki nasib pekerja di lapisan bawah, maka hasil itu gagal memenuhi prinsip keadilan, sekalipun prosesnya sendiri tidak melanggar aturan apa pun. Kompetisi yang adil secara prosedural tetap bisa menghasilkan masyarakat yang tidak adil secara substantif.
Prinsip perbedaan dalam keadilan inilah yang menjembatani kompetisi kolaborasi dengan tiga prinsip dasar kolabokrasi yang sudah saya bahas: kesatuan manusia dan alam, kepemimpinan sebagai pengabdian, dan tujuan hidup untuk kebaikan bersama. Hasil kompetisi yang adil bukan yang membuat pemenang mengklaim seluruh keuntungan sebagai hak eksklusifnya, melainkan yang mengalirkan sebagian hasil kemenangan itu kembali ke masyarakat yang menopang kompetisi tersebut sejak awal – sebagaimana pemilik mobil, dalam kerangka kolabokrasi, sesungguhnya hanya dipercaya mengelola sesuatu yang pada akarnya adalah milik bersama. Kompetisi boleh menghasilkan satu jawara, tetapi buah dari kemenangan itu harus tetap mengalir untuk kebaikan yang lebih luas, bukan berhenti dan mengendap hanya di tangan yang menang.
6. Ringkasan
Awalnya, sistem merit berkembang untuk seleksi, tujuan untuk menyisihkan, orang-orang yang tidak layak menduduki jabatan di akhir abad 19. Pertengahan abad 20, berkembang satire meritokrasi untuk ditolak; meritokrasi adalah buruk sehingga perlu ditolak.
Akhir abad 20, terjadi salah paham: orang mengira meritokrasi adalah baik. Sehingga berkembang dukungan terhadap meritokrasi sampai awal abad 21 ini. Tentu saja dampak buruk meritokrasi makin nyata di banyak tempat.
Kita perlu menolak meritokrasi dengan cara melampaui meritokrasi menuju pos-meritokrasi. Penolakan meritokrasi tidak boleh mundur terjatuh ke kolusi atau pun dominasi. Melampaui meritokrasi adalah menuju level lebih tinggi berupa kolabokrasi dan dinamokrasi.
Salah satu bentuk ekstrem meritokrasi adalah perbudakan atau slavery yang kita bahas di bagian diskusi di bawah. Wajar akan terjadi pro-kontra bahwa meritokrasi bisa ditarik jauh menjadi argumen pendukung perbudakan.
7. Diskusi
Bagaimana menurut Anda jika meritokrasi mencapai titik ekstrem? Salah satu titik ekstrem meritokrasi adalah terjadinya perbudakan atau slavery selama ribuan tahun. Budak adalah orang yang layak jadi budak; merit untuk jadi budak. Sedangkan tuan adalah orang yang layak jadi tuan penguasa; merit jadi tuan.
7.1 Praktek Slavery
Praktek perbudakan (slavery) sudah terjadi sejak ribuan tahun lalu dan masih terjadi sampai masa kini. Kabar baiknya, masyarakat dunia mulai menolak slavery. “Slavery Abolition Act, (1833), in British history, act of Parliament that abolished slavery in most British colonies, freeing more than 800,000 enslaved Africans in the Caribbean and South Africa as well as a small number in Canada. It received Royal Assent on August 28, 1833, and took effect on August 1, 1834.” (Britanica).
Pendukung slavery menggunakan argumen meritokrasi untuk justifikasi perbudakan oleh mereka.
Kulit putih: merit menjadi tuan, penguasa; cerdas IQ tinggi; pandai strategi; kaya harta, pengalaman, sains dan teknologi; keturunan dari orang tua tuan dan kakek-nenek adalah tuan. Jadi kulit putih merit, dan pantas, menjadi tuan.
Kulit hitam: merit menjadi budak; bodoh IQ rendah; tidak bisa berpikir; miskin; tidak paham sains teknologi; keturunan dari kakek-nekek yang budak. Jadi kulit hitam merit, atau pantas, menjadi budak.
Argumen di atas bisa diperluas ke kelompok tertentu lain: kulit coklat; kulit kuning; orang kampung; orang pinggiran; orang tidak berpendidikan; dan lain-lain.
Bagaimana menurut Anda? Tentu, kita menolak perbudakan; menolak slavery; menolak argumen meritokrasi. Problem lebih rumit karena slavery bisa terjadi secara implisit: upah minimum bagi pekerja, yang tidak cukup untuk hidup layak, adalah sebentuk perbudakan/slavery modern.
7.2 Sejarah Slavery
Sejarah perbudakan/slavery sudah dimulai sejak awal peradaban manusia; serta tersebar di banyak wilayah. Jadi sulit menentukan di mana terjadi slavery untuk pertama kali. Tetapi, kita bisa mengkaji sejarah slavery dari beberapa data yang tersedia berupa perdebatan tokoh-tokoh besar dunia: Plato, Aristoteles, dan Diogenes; sekitar abad 4 SM.
Plato (murid Sokrates): melihat slavery sebagai fenomena alamiah. Plato tidak menolak slavery; barangkali agak mendukung slavery karena sifatnya yang memang alamiah.
Aristo (murid Plato): mendukung slavery karena alamiah. Aristo justru menyusun argumen logis rasional untuk mendukung slavery/perbudakan ini.
Diogenes (murid Sokrates): menolak slavery karena tidak alamiah; slavery/perbudakan hanyalah rekayasa oleh manusia belaka. Setiap manusia bisa memilih kehidupan masing-masing secara bebas.
Diogenes menuduh Plato dan Aristo sudah menyimpang dari ajaran Sokrates; mereka bukan lagi pewaris Sokrates. Bahkan, Diogenes mengaku dirinya adalah pewaris Sokrates yang asli; melalui Antisthenes murid terkasih Sokrates.
7.3 Argumen
Argumen pendukung slavery/perbudakan bertumpu pada meritokrasi.
(a) secara alamiah sebagian orang berbakat menjadi tuan; sebagian yang lain berbakat jadi budak.
(b) orang yang berbakat menjadi tuan dapat dikenali dengan pandai berpikir, komunikasi, dan mengatur; orang yang berbakat menjadi budak adalah orang yang tenaganya kuat secara fisik, lambat berpikir, dan menunggu perintah.
(c) secara pragmatis, slavery menguntungkan semua pihak. Tuan untung karena mendapat semua manfaat kerja para budak; dan budak untung karena mendapat pekerjaan, atau perintah, dari tuan.
Penolak slavery atau kontra perbudakan menolak semua argumen merit di atas.
(x) slavery adalah tidak alamiah tetapi hanya sistem rekayasa oleh manusia.
(y) bakat setiap orang adalah beragam; bakat tuan dan budak bisa saling ditukar; kulit hitam bisa jadi tuan dan kulit putih bisa jadi budak. Tetapi itu semua bukan bakat alamiah sehingga slavery harus ditolak.
(z) secara pragmatis, slavery merugikan para budak sehingga harus ditolak.
Bagaimana menurut Anda?
